Update Terbaru Data Pelanggaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023
4
Data Posko THR 2023.pdf
2023-04-21
Laporan Pelanggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2023 “THR hilang Karena PHK”
5
PRESS RELEASE FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONSIA (FSPMI) JAWA TIMUR DAN YLBHI-LBH SURABAYA.pdf
2023-04-14
“MENGECAM ‘PENELANTARAN’ RATUSAN BURUH PT. AGEL LANGGENG (KAPALAPI GROUP), BERIKAN KEADILAN BAGI MEREKA”
6
SIASAT LICIK MENGGUGURKAN PRAPERADILAN WARGA.docx
2023-02-17
Meyuruh Warga Taat Hukum Tetapi Polda Jatim Melanggar Hukum dan Tidak Menghormati Pengadilan
7
PERS RELEASE ALIANSI KOTA SANTRI LAWAN KEKERASAN SEKSUAL.pdf
2022-07-08
“UPAYA PENANGKAPAN PELAKU PERKOSAAN TERHADAP SANTRIWATI
DI JOMBANG (MSAT) AKHIRNYA TERPAKSA MENYERAHKAN DIRI
KE POLDA JAWA TIMUR “, Jombang, 08 Juli 2022
No
Nama File
Thumbnail
Tanggal
Deskripsi
Opsi
1
SEJARAH PANJANG KONFLIK AGRARIA WARGA DESA PAKEL-BANYUWANGI.docx
2023-01-21
Sejarah panjang perjuangan warga Pakel Daerah Banyuwangi
No
Nama File
Thumbnail
Tanggal
Deskripsi
Opsi
1
FORMULIR PENDAFTARAN KARYA LATIHAN MAHASISWA BANTUAN HUKUM 2022.docx
2022-07-13
FORM PENDAFTARAN
No
Nama File
Thumbnail
Tanggal
Deskripsi
Opsi
1
Catatan Akhir Tahun 2023 LBH Surabaya.pdf
2023-12-28
2
Catatan Akhir Tahun 2022 LBH Surabaya.pdf
2022-12-28
Catatan Akhir Tahun 2022 LBH Surabaya
3
Catatatan Akhir Tahun 2021 LBH Surabaya.pdf
2021-12-28
Catahu adalah aktifitas rutin LBH Surabaya mengenai layanan pemberian bantuan hukum di Jawa Timur
4
Catatan Akhir Tahun 2020 LBH Surabaya.pdf
2021-08-07
Bangkitnya Rezim Otoritarian Di Tengah Pandemi Covid-19
5
Catatan Akhir Tahun 2019 LBH Surabaya.pdf
2021-08-07
Karpet Merah Investasi, Hak Asasi Direpresi
6
Catatan Akhir Tahun 2018 LBH Surabaya.pdf
2021-08-07
Lonceng Kematian Keadilan Bagi Masyarakat Miskin dan Marjinal di Jawa Timur
7
Catatan Akhir Tahun 2017 LBH Surabaya.pdf
2021-08-07
Jalur Buntu Keadilan
Potret Penegakan Hukum Dan Ham Di Jawa Timur 2017
8
Catatan Akhir Tahun 2016 LBH Surabaya.pdf
2021-08-07
Hilangnya Politik Keberpihakan Negara Terkait Penegakan Hukum Dan Ham di Jawa Timur
No
Nama File
Thumbnail
Tanggal
Deskripsi
Opsi
1
Pengumuman Peserta Lulus Seleksi Wawancara KALABAHU YLBHI-LBH Surabaya Tahun 2023.pdf
2023-08-09
2
Pengumuman Peserta Lulus Seleksi Administrasi KALABAHU YLBHI-LBH Surabaya Tahun 2023.pdf
2023-08-01
Halo kawan-kawan calon peserta KALABAHU YLBHI-LBH Surabaya 2023!
Berikut kami sampaikan nama-nama calon peserta KALABAHU YLBHI-LBH Surabaya Tahun 2023 yang Lolos Seleksi Administrasi.
Untuk selanjutnya, bagi para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti sesi wawancara KALABAHU YLBHI-LBH Surabaya 2023.
Silakan mengunduh Pengumuman Peserta Lulus Seleksi Administrasi dan Undangan Wawancara KALABAHU YLBHI-LBH Surabaya Tahun 2023 berikut.
Daftar nama peserta lolos seleksi administrasi KALAMBAHU 2022
No
Nama File
Thumbnail
Tanggal
Deskripsi
Opsi
1
Kertas Kebijakan Mendorong Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Berlatar Agama Dan Keyakinan Di Kabupaten/Kota Jawa Timur.pdf
2024-07-03
Kertas Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Berlatar Agama Dan Keyakinan Di Kabupaten/Kota Jawa Timur
2
Mogok Kerja; Suatu Upaya Menuntut Hak Buruh.pdf
2021-09-27
Sejak tanggal 12 September 2020 Serikat Pekerja Hotel Garden Palace Surabaya melakukan Aksi Mogok Kerja lantaran tuntutan mereka gaji 1 bulan dan Hak THR Tahun 2020 tidak dipenuhi oleh pengusaha.
No
Nama File
Thumbnail
Tanggal
Deskripsi
Opsi
1
Pemilu 2024 Berpihak Pada Pohon?.docx
2024-02-06
Berdasarkan catatan hasil riset, praktik tree spiking dalam iklan kampanye Pemilu 2024 di tujuh kelurahan berjumlah sekitar 381 pohon dan 879 Paku yang menancap dibatangnya. Saat dilakukan kroscek kembali, bahwa angka 7.668 APK yang diklaim oleh Bawaslu tersebut diantaranya tidak termasuk angka tree spiking yang ditemukan. Oleh sebab itu, kami menduga bahwa jumlah APK yang melanggar penempatan lokasi bisa lebih banyak angkanya apabila Bawaslu dan pihak terkait serius bekerja menertibkan APK diseluruh lokasi kota Surabaya.
Keperpihakan pemilu serentak 2024 kepada hak pohon patut dipertanyakan, serangkain regulasi dan praktik tree spiking selama penyelenggaran pemilu dapat dilihat di Pasal 70 PKPU No 15/2023 dan Pasal 23 Perbawaslu No. 11/2023. Kami menganalisis bahwa norma tersebut tidak tegas dan penuh dengan sarat ambiguitas dalam ihwal melindungi hak-hak pohon