Kompolnas Berkomitmen Mengawal Kasus Lakardowo

LBH Surabaya – Warga Lakardowo, Mojokerto, yang tergabung dalam kelompok Penduduk Lakardowo Bangkit (Pendowo Bangkit) telah melakukan laporan terkait intimidasi yang dilakukan oleh Polsek Jetis dan Polres Mojokerto kepada Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Rabu (26/10). Kedatangan Pendowo Bangkit didampingi oleh tim dari YLBHI, LBH Surabaya, dan Ecoton.

Di Kompolnas, Pendowo Bangkit serta pendamping ditemui oleh salah satu Komisioner, Poengky Indarti dan beberapa staf. Menanggapi laporan warga, Poengky Indarti berjanji Kompolnas akan segera memberikan masukan ke Mabes Polri untuk memeriksa dan menindak tegas aparat kepolisian Polsek Jetis dan Polres Mojokerto. “Kami juga akan mengawal terus laporan warga ini,” tegasnya. Dalam pertemuan tersebut, Kompolnas juga memanggil salah satu anggota Propam Mabes Polri untuk mendengarkan aduan warga terkait perilaku polisi.

Setelah di Kompolnas, warga langsung memasukkan laporan pengaduan ke Mabes Polri. Pihak Mabes Polri berjanji dalam 90 hari ke depan akan segera menindaklanjuti laporan warga dan memeriksa polisi yang melakukan pemukulan, penangkapan paksa, dan intimidasi yang lainnya terhadap warga.(*/ra)

KLHK Segera Lakukan Langkah Penegakan Hukum terhadap PT PRIA

LBH Surabaya – Dua belas orang dengan pakaian putih-putih memasuki kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Bongkar mafia B3 KLHK!,” teriak Ketua Kelompok Penduduk Lakardowo Bangkit (Pendowo Bangkit), Nurasim, di depan puluhan polisi dan petugas keamanan KLHK, Selasa (25/10), mengiringi derapan langkah dua belas orang tersebut.

“Kami meminta KLHK membongkar timbunan B3 PT PRIA, mencabut izin, dan merehabilitasi lingkungan di Lakardowo,” pinta Sujiati. “Sekaligus meminta KLHK untuk menegakan hukum,” imbuhnya.

Para demonstran akhirnya diterima Humas KLHK, Direktur Pencemaran Air, Direktur B3, dan Penyidik Penegak Hukum KLHK. Setelah memaparkan fakta, demonstran menyerahkan foto, data laboratorium, dan surat tuntutan. KLHK, melalui Humas-nya, akan berkoordinasi terkait permasalahan tersebut. Selain itu, Dirjen Gakum akan segera turun ke Lakardowo, Mojokerto.

Aksi tersebut diikuti oleh 30 orang yang terdiri dari Pendowo Bangkit, Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL), Ecoton, Ciliwung Institut, YLBHI, dan LBH Surabaya.(*/ra)

Komnas HAM akan Turunkan Tim Investigasi ke Lakardowo

LBH Surabaya – Dua puluh orang warga Lakardowo, Mojokerto, yang tergabung dalam kelompok Penduduk Lakardowo Bangkit (Pendowo Bangkit) mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Desa Lakardowo, Mojokerto, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (25/10). Tepat pukul 10.15 WIB, Komisioner Komnas HAM, Nurkhoiron, menerima dengan baik dan akan segera melakukan tindak lanjut.

Pengaduan oleh Pendowo Bangkit tercatat dalam nomor agenda 112.208 perihal kasus pencemaran dalam kegiatan penimbunan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang diduga dilakukan PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) di Desa Lakardowo, Mojokerto, yang lokasi kegiatan usahanya sangat dekat dengan warga yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. “Pada tahapan pertama, kami akan melakukan pemantauan atas permasalahan tersebut,” ungkapnya.

Menurut Pendowo Bangkit, perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan pengelola limbah tersebut telah menyalahi konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentang HAM, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Di Komnas HAM, kami juga melaporkan adanya intimidasi dari aparat kepolisian terkait tindakannya memanggil warga tanpa alasan yang jelas, bahkan ada yg dipanggil paksa, diperiksa di dalam mobil polisi selama perjalanan, lalu warga tersebut dilepas di jalan begitu saja. Selain itu, juga ada patroli dari kepolisian di Desa Lakardowo dengan membawa senjata laras panjang yang menyebabkan warga merasa ketakutan,” ungkap salah satu warga yang tergabung dalam Pendowo Bangkit.(*/ra)