Pakde Karwo Terima Bapak yang Mencari Keadilan bagi Putra Sulungnya

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo di ruang kerjanya Jl. Pahlawan 110 Surabaya (25/5), menerima Indra Azwan (51), seorang bapak  mencari keadilan bagi putra sulungnya  Rifki Andika (12) yang tewas seketika akibat korban tabrak lari. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 Pebruari 1993 petang, di Jl. Letjen S. Parman Kota Malang, Jawa Timur.

Perjalanan panjang telah dilakukan oleh Indra Azwan, dan Jawa Timur merupakan provinsi ke 16 yang disinggahinya, setelah menempuh perjalanan jauh dari Nangroe Aceh Darusalam yang dimulai pada tanggal 6 Pebruari 2016.

Indra Azwan telah menemui Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi sekaligus bersilaturahim. Selain itu dia, telah mendapatkan tanda tangan gubernur sebagai bukti aksi jalan keliling Indonesia dan telah melewati Provinsi Jawa Timur.

Tujuan akhirnya adalah, menemui Presiden RI Jokowi, untuk mendapatkan keadilan bagi putranya.(*)

Sumber:

Berita Lima, 25 Mei 2016.

http://www.beritalima.com/2016/05/25/pakde-karwo-terima-bapak-mencari-keadilan-bagi-putra-sulungnya/

Warga Sepat Gugat Tukar Guling Tanah

SURABAYA (BM) – Kasus tukar guling tanah ganjaran desa di Dukuh Sepat dengan tanah milik PT Ciputra Surya kembali ‘memanas’. Kali ini, warga Dukuh Sepat mengajukan gugatan ‘citizen law suit’ (CLS) kepada Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Surabaya di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya terkait tukar guling tanah ganjaran desa.

Tim Advokasi warga Sepat, Wachid H, Rabu (11/5), mengatakan, gugatan ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh warga untuk memperjuangkan hak atas lingkungannya, hak atas sanitasi, dan hak ekonomi, sosial, budaya.

Menurut dia, tuntutan gugatan ini bukanlah ganti rugi materiil, tetapi memastikan bahwa Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya tentang tukar guling itu batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

SK dimaksud adalah SK Nomor 188.451.366/436.1.2/2008 tentang Pemindahtanganan Dengan Cara Tukar Menukar Terhadap Aset Pemerintah Kota Surabaya Berupa Tanah Eks Ganjaran/Bondo Desa di Kelurahan Beringin, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Dengan Tanah Milik PT Ciputra Surya.

Ia mengemukakan, keadilan harus ditegakkan, kesewenang-wenangan wajib dilawan karena setelah lebih dari 60 hari sejak somasi yang dilayangkan warga Dukuh Sepat, Wali Kota Surabaya dan Ketua DPRD Kota Surabaya belum juga mencabut SK tersebut.

“Berkali-kali warga Dukuh Sepat melakukan upaya nonlitigasi untuk memperjuangkan Waduk Sepat tersebut, berkali-kali pula Wali Kota Surabaya dan Ketua DPRD Kota Surabaya tidak menanggapinya,” katanya.

Bahkan, kata dia, protes warga terhadap alih fungsi Waduk Sepat, beberapa kali harus berakhir dengan bentrokan yang mengakibatkan korban luka pada pihak warga.

“Pada 4 Juli 2011, warga yang melakukan penolakan terhadap pemagaran wilayah Waduk Sepat harus menghadapi ancaman kriminalisasi, meskipun kemudian dihentikan setelah ada mediasi dari Komnas HAM,” katanya.

Kemudian, kata dia, pada tanggal 14 Agustus 2015, pengosongan paksa dan pemagaran yang dilakukan oleh pihak pengembang dibantu kepolisian terhadap lahan tersebut mengakibatkan beberapa warga mengalami luka dan terdapat barang-barang warga yang dirusak selama proses tersebut.

“Akibat pemagaran yang dilakukan, aset warga seperti mushola yang terletak di dalam kawasan tersebut juga tidak bisa lagi diakses,” katanya.

Kasus Waduk Sakti Sepat berawal dari Surat Keputusan Wali Kota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008 yang melepas tanah tersebut kepada PT Ciputra Surya, Tbk sebagai bagian dari objek tukar guling antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Ciputra Surya, Tbk berdasarkan Perjanjian Bersama Nomor 593/2423/436.3.2/2009 dan Nomor 031/SY/sm/LAND-CPS/VI-09 tertanggal 4 Juni 2009.

“Tukar guling ini sendiri merupakan bagian dari pembangunan Surabaya Sport Centre (SSC) di Pakal. Dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan setelah tukar guling tersebut, wilayah Waduk Sepat dinyatakan sebagai tanah pekarangan, padahal hingga kini kawasan tersebut masih berfungsi sebagai waduk,” katanya.

Waduk Sepat, kata dia, bukan satu-satunya waduk atau embung yang hilang di kawasan Kecamatan Lakarsantri dan sekitarnya, karena sebelumnya sebuah waduk yang dikenal masyarakat sebagai Waduk Jeruk juga sudah menghilang berubah menjadi kawasan permukiman elit.

“Padahal, waduk-waduk tersebut mempunyai beragam fungsi dalam masyarakat. Secara ekologis, waduk menjadi habitat alami bagi berbagai jenis ikan dan burung lokal maupun migrasi. Keberadaan waduk sebagai bagian dari sistem pengairan yang selama ini digunakan juga turut membantu mengatasi banjir dan kekeringan bagi pertanian di sekitarnya,” katanya. (ant/udi)

Sumber:

Berita Metro, Kamis, 12 Mei 2016.

http://www.beritametro.co.id/surabaya/warga-sepat-gugat-tukar-guling-tanah

LBH Surabaya: Otak Pembunuh Salim Kancil Musti Dituntut Hukuman Maksimal

KBR, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum LBH Surabaya Jawa Timur tidak mempersoalkan vonis rendah yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada dua orang remaja pelaku pembunuh Salim Kancil.

Koordinator Tim Pemantau Peradilan Salim Kancil dari LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah mengatakan yang harus dipastikan adalah agar jaksa mengajukan tuntutan hukuman berat kepada terdakwa orang dewasa pembunuh Salim Kancil. Terutama Kepala Desa Selok Awar-awar Haryono serta orang kepercayaannya Mat Dasir.

“Kita tahu jelas, dalam persidangan, Kepala Desa Haryono ini yang menjadi aktor intelektual, dan terbukti. Dia terus-terusan menyangkal. Ini yang harus diperhatikan oleh JPU dan hakim, untuk menuntut yang semaksimal mungkin untuk Haryono. Selain Haryono, peran paling besar pada Mat Dasir. Dia tangan kanan Haryono. Perannya sangat kunci, karena pengeksekusi itu dipimpin Dasir. Haryono juga mengarahkan kesalahan pada Ahmad Dasir,” kata Abdul Wachid kepada KBR, Jumat (29/4/2016).

Koordinator Tim Pemantau Peradilan Salim Kancil dari LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah mengatakan dua remaja itu hanya ikut-ikutan terlibat pembunuhan.

Kamis (28/4/2016) kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, menghukum dua remaja dengan hukuman 3,5 tahun penjara karena terbukti ikut membunuh aktivis antitambang asal Lumajang Jawa Timur tersebut. Hukuman itu hanya setengah dari tuntutan jaksa yang menuntut tujuh tahun penjara.

Hingga saat ini Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan tuntutan terhadap para orang dewasa terdakwa pembunuh Salim Kancil.

Menurut Koordinator Tim Pemantau Peradilan Salim Kancil dari LBH Surabaya, Abdul Wachid tuntutan jaksa sedianya disampaikan Kamis kemarin namun ditunda dua pekan. Putusan PN Surabaya diperkirakan keluar sekitar 1,5 bulan lagi.

“Tuntutan terhadap mereka yang melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan itu sudah terbukti di persidangan. Itu harus dituntut seberat-beratnya. Agar, putusan hakim nanti tidak jauh-jauh dari tuntutan hukum. Kalau SOP jaksa itu kan, kalau hukuman kurang atau di bawah 3/4 tuntutan, jaksa bisa mengajukan banding. Kalau tuntutan rendah, vonis kan bisa lebih rendah lagi. Itu yang harus kita kawal,” kata Abdul Wachid.

Salim Kancil, petani asal Lumajang Jawa Timur, dibunuh secara keji dan terencana pada 26 September tahun lalu. Salim Kancil dibunuh karena menolak kehadiran tambang pasir besi di desanya.(*)

Sumber:

Portal KBR, Jumat, 29 April 2016 16.20 WIB

http://portalkbr.com/04-2016/lbh_surabaya__otak_pembunuh_salim_kancil_musti_dituntut_hukuman_maksimal/80778.html