Penanganan Kasus melalui Nonlitigasi pada 2015

Sepanjang 2015, LBH Surabaya melakukan penanganan terhadap enam kasus sebagaimana tabel  berikut:

NO NAMA KASUS URAIAN SINGKAT KASUS
1 PKL Belakang UWKS Kasus ini berkaitan dengan hak atas pekerjaan, hak atas standar kehidupan yang layak dan hak atas pemukiman.

Warga Jalan Dukuh Kupang yang berprofesi sebagai pedagang di gang belakang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) yang berjumlah sekitar 41 KK telah menerima Surat Pemberitahuan Nomor: 300/2732/436.8/2014 tertanggal 08 Agustus 2014 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang ditujukan kepada Warga Jalan Dukuh Kupang Gang Belakang UWKS yang berisi pemberitahuan untuk segera pindah dan membongkar sendiri bangunannya di sepanjang Jalan Dukuh Kupang Gang Belakang UWKS, padahal para warga sejak tahun 1979 telah menempati tanah tersebut hingga saat ini untuk kegiatan ekonomi, yakni berjualan.

2 Sengketa Waduk Sepat antara Warga dengan Pemkot Surabaya dan PT. Ciputra Surya Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Waduk sepat adalah tanah kas desa (TKD) atau bondho deso yang merupakan hak kolektif masyarakat Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Tanah tersebut berupa tanah waduk seluas sekitar 60.000 m2 terletak di wilayah RW 03 dan RW 05. Pemerintah Kota Surabaya telah melepaskan tanah tersebut kepada PT. Ciputra Surya, Tbk. dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008, atas persetujuan DPRD Kota Surabaya dengan Surat Keputusan No. 39 Tahun 2008. Tanah waduk warga Dukuh Sepat tersebut termasuk menjadi objek tukar guling yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya (saat Walikota Bambang D.H.) dengan PT. Ciputra Surya, Tbk. berdasarkan Perjanjian Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Ciputra Surya, Tbk. Nomor 593/2423/436.3.2/2009 / Nomor 031/SY/sm/LAND-CPS/VI-09, tanggal 4 Juni 2009. Warga Dukuh Sepat sejak semula menyatakan menolak peralihan hak atas tanah waduk tersebut. Diduga terdapat penyimpangan dalam proses tukar guling tersebut.

3 Sengketa Tanah Gunungsari Surabaya antara TNI (Kodam V Brawijaya) dengan Warga Kasus ini berhubungan dengan pemenuhan hak atas pemukiman.

Juni 2015 menjadi bulan yang pahit bagi sekitar 109 KK warga Gunungsari Surabaya. Pasalnya di bulan itu mereka diminta untuk menandatangani MOU sewa atas tanah yang mereka tempati yang diklaim aset TNI (KODAM V Brawijaya). Bagi mereka yang tidak mau akan dilakukan “penertiban”. Padahal menurut warga, tanah yang mereka tempati adalah sah milik warga dengan beberapa dokumen yang dimiliki.

Atas “ancaman” tersebut, warga yang sudah tinggal puluhan tahun tersebut melakukan “perlawanan” dengan menolak untuk menandatangani MOU yang dibuat oleh KODAM V Brawijaya.

4 Warga Terdampak “Penutupan” Lokalisasi Dolly Kasus ini berhubungan dengan pemenuhan hak atas standar hidup yang layak.

Pasca “penutupan” lokalisasi Dolly, banyak sekali dampak sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekitar.

Warga terdampak merasa bahwa program yang dijanjikan Pemkot Surabaya selama ini dalam mengatasi dampak sosial ekonomi dari “penutupan” lokalisasi Dolly hanya sebatas janji dan dalam realisasinya tidak mampu mengatasi masalah sosial ekonomi warga terdampak.

Untuk itu, di akhir tahun 2015, warga terdampak mencoba melakukan upaya agar dapat mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi, salah satunya dengan melakukan kajian terhadap potensi upaya hukum guna mengatasi masalah ekonomi sosial yang mereka hadapi.

5 Sengketa Lahan Parkir di Jalan Semarang, Surabaya antara Sopir Mobil Sewaan versus Dishub Kota Surabaya Kasus ini berhubungan dengan hak atas pekerjaan dan hak atas standar hidup yang layak.

Beberapa sopir mobil sewaan yang terbiasa parkir di sekitar pom bensin di Jalan Semarang Surabaya secara tiba-tiba dikejutkan oleh adanya rambu lalu lintas dilarang parkir di area biasa mereka parkir untuk menunggu order sewaan. Penempatan rambu tersebut terkesan agak aneh karena diletakkan ditempat yang tidak biasa dan dipasang oleh Dishub Kota Surabaya.

Atas masalah tersebut, para sopir melakukan upaya-upaya agar mereka nyaman dalam memparkir kendaraannya sebagaimana yang selama ini mereka lakukan.

6 Pembunuhan dan Penganiayaan aktivis penolak tambang Desa Selok Awar-awar Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak hidup, dan Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman.

Kasus ini bermula sekitar Januari 2015 Kepala Desa Selok Awar-Awar mengumpulkan warga untuk membahas rencana wisata alam, warga setuju. Namun dalam perjalanannya, rencana tersebut berganti dengan penambangan pasir besi.

Penambanganan pasir besi tersebut menuai penolakan dari masyarakat karena nyata-nyata telah menyimpang dari rencana sebelumnya dan telah merusak lingkungan sekitar. Masyarakat yang bergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir Desa Selok Awar-Awar melakukan berbagai upaya agar penambangan dihentikan. Mulai dari berkirim surat ke berbagai instansi pemerintah, namun tidak pernah ada respon konkrit.

Berbagai teror (bahkan ancaman pembunuhan) dialami oleh masyakatat penolak tambang pasir ini, namun teror tersebut tidak menyurutkan langkah mereka dalam melakukan penolakan.

Pada tanggal 26 September 2015 kurang lebih Pukul 07.30 WIB terjadi penjemputan paksa dan penganiayaan terhadap dua anggota masyarakat penolak tambang yaitu Tosan dan Salim/P. Kancil yang dilakukan massa yang dipimpim oleh Desir yang mengakibatkan SALIM /P.KANCIL meninggal dan Tosan mengalami luka berat.

Penanganan Kasus melalui Nonlitigasi pada 2014

LBH Surabaya – Sepanjang 2014, LBH Surabaya melakukan penanganan terhadap enam kasus sebagaimana tabel  berikut:

NO NAMA KASUS URAIAN SINGKAT KASUS
1 Pensiunan BRI

Kasus ini berkaitan dengan hak atas jaminan sosial.

Para pekerja PT BRI Persero yang diputus hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun mulai 30 Maret 2003 hingga 1 Desember 2012 yang tidak mendapatkan pesangon, sehingga pada  tanggal 1 Oktober 2012, Direksi BRI mengeluarkan Surat Keputusan Nokep: 883-DIR/KPS/10/2012 Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal yang menafsirkan sendiri mengenai ketentuan pesangon dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga para pekerja tidak mendapatkan hak atas pesangon.

2 Pensiunan PLN

Para Pensiunan PT. PLN (Persero) menempati sejak Rumah Dinas atau Rumah Jabatan sejak masih Pegawai yang berdasarkan jabatan dimiliki, mereka diberikan izin menempati.

Para Pensiunan beserta ahli warisan pensiunan yang dirugikan karena penerapan beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat PT. PLN (Persero) itu sendiri karena beberapa Keputusan Direksi PLN mulai dari SK Direksi PLN Nomor: 037.K/7850/DIR/1992 tertanggal 11 April 1992 tentang Kebijakan Perumahan di lingkungan PLN sampai dengan yang terakhir Surat Keputusan Direksi Nomor: 145.K/452/DIR/2000 tentang Biaya Pesangon Pengosongan Rumah Jabatan dan Rumah Instalasi PT. PLN (Persero), dimana beberapa para pensiunan telah mengajukan upaya agar bisa mendapatkan biaya tersebut, namun sampai sekarang tidak jelas tindak lanjutnya.  Namun, setelah keluar Surat Keputusan Direksi 1234.K/DIR/2011 yang intinya bahwa Rumah Jabatan tidak mendapat biaya pesangon pengosongan rumah, membuat para pensiunan dan ahli warisnya yang sudah mengajukan, dibatalkan dengan SK Direksi ini.

3 Yayasan Pendidikan SA (YPSA) versus BNI

Pada 11 Juli 2012, PT. BNI mengadakan ulang tahun yang ke-46. Pada saat ultah tersebut, diadakan lelang lukisan yang hasil lelangnya akan diserahkan seluruhnya ke Yayasan Pendidikan SA (YPSA). Lelang dengan harga Rp 46.000.000,-, namun hasil lelang tersebut tidak diserahkan ke YPSA.

YPSA adalah yayasan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak jalanan d kota Surabaya. Dedikasinya dalam mengentas anak-anak jalanan sudah diakui tidak hanya pada tingkat nasional, namun juga internasional.

4 CA Petani Kediri

Kasus ini berkaitan dengan hak atas pekerjaan dan hak atas standart kehidupan yang layak.

Bupati Kediri menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/282/418.32/2012 tentang Pembentukan Tim Penertiban Tanah Hak Guna Usaha (SGHU) PDP Margomulyo Kediri. Dengan adanya surat tersebut, pada 16 Maret 2014, PDP Margomulyo dengan dijaga oleh Satpol PP, Kepolisian, dan TNI secara bersama-sama membabati tanaman warga Plosoklaten di tanah SGHU PDP Margomulyo tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Padahal, tanaman yang dirusak akan segera dipanen. Luas tanah yang dirusak sekitar 242 hektar yang ditanami oleh 43 petani dengan nilai kerugian Rp 6.605.000.000,-.

5 PKL Dukuh Kupang

Kasus ini berkaitan dengan hak atas pekerjaan, hak atas standar kehidupan yang layak dan hak atas hunian/tempat tinggal.

Warga Jalan Dukuh Kupang yang berprofesi sebagai pedagang di gang belakang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) yang berjumlah sekitar 41 KK telah menerima Surat Pemberitahuan Nomor: 300/2732/436.8/2014 tertanggal 08 Agustus 2014 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang ditujukan kepada Warga Jalan Dukuh Kupang Gang Belakang UWKS yang berisi pemberitahuan untuk segera pindah dan membongkar sendiri bangunannya di sepanjang Jalan Dukuh Kupang Gang Belakang UWKS, padahal para warga sejak tahun 1979 telah menempati tanah tersebut hingga saat ini untuk kegiatan ekonomi, yakni berjualan.

6 Kepala Dusun di Kabupaten Bojonegoro

Kasus ini berkaitan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Pada tahun 2011, salah seorang Kepala Dusun  di Desa Ngranggonanyar, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro diberhentikan oleh Kepala Desa sesuai dengan SK Nomor: 141/126/51.112023/KEP/2011 karena diduga telah melakukan perbuatan asusila.

Penanganan Kasus melalui Nonlitigasi pada 2013

LBH Surabaya – Sepanjang 2013, LBH Surabaya melakukan penanganan kasus melalui nonlitigasi sebagaimana pada tabel berikut:

No Kasus Keterangan
1. Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Sepanjang tahun 2013, LBH Surabaya mencatat terdapat lima kasus menonjol terkait pelanggaran Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (HKBB) di Jawa Timur. Dua kasus sudah terjadi sejak tahun 2012, yakni kasus yang menimpa warga Syiah Sampang dan kasus yang menimpa Pondok Pesantren Darussholihin Puger, Kabupaten Jember. Kasus lainnya adalah kasus yang dialami oleh Majelis Tafsir Al-Qur`an yang terjadi diberbagai daerah yang ada di Jawa Timur (Sidoarjo, Gresik, Magetan, dan lain-lain) kasus perusakan masjid milik jemaah Ahmadiyah di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, dan kasus pembubaran diskusi Islam-Kristen di Wisma Keuskupan Surabaya, Jalan WR Supratman Surabaya pada 11 Juni 2013.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di antaranya:

a.   Penyesatan;

b.   Penyerangan;

c.   Pembubaran aktivitas keagamaan;

d.   Pembubaran aktivitas diskusi keagamaan; dan

e.   Pembiaran oleh Negara

2. Kasus Union Busting PT CJ Feed Jombang Dalam kasus ini, LBH Surabaya telah melakukan pendampingan sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum berupa Praperadilan dengan tujuan agar SP3 kasus union busting tersebut dibatalkan. Namun, upaya tersebut tidak dikabulkan oleh hakim pemeriksa perkara dengan pertimbangan yang justru tidak relavan dengan substansi Praperadilan. Hakim pemeriksa perkara Praperadilan dalam kasus ini justru terlalu jauh masuk kepada pokok perkara dalam pertimbangannya, yakni menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil pokok permohonannya yaitu adanya dugaan menghalang-halangi pembentukan SPAI-FSPMI PT. CJ. Feed Jombang. Padahal ada tidaknya penghalang-halangan sesungguhnya sudah masuk pada substansi perkara Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 28 UU SP/SB dan pembuktiannya bukan ada pada Penuntut Umum bukan pekerja yang menjadi korban.
3. Pemidanaan Buruh pada PT Langgeng Makmur Industri Sidoarjo Dua orang buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Madani, M. Fauzan Sholeh dan Sani Budi Santoso dihadapkan kepersidangan (dipidanakan) karena dituduh melakukan pengeroyokan. Meskipun pada dasarnya buruh yang melakukan mogok kerja legal tersebut adalah pihak yang diserang, namun mereka tetap diproses pidana hingga diputus bersalah oleh PN. Sidoarjo dengan pidana penjara selama 3 bulan. Padahal, fakta persidangan menunjukkan bahwa sesungguhnya unsur pengeroyokan tidak terbukti karena keterangan saksi a charge yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap buruh tersebut merupakan proses kriminalisasi sebagai bagian dari upaya-upaya untuk membungkam sikap kritis buruh melalui upaya-upaya kriminalisasi.
4. Pemidanaan Buruh pada PT CJ Feed Jombang Anwar Rusydi Santoso dilaporkan oleh PT. CJ Feed Jombang ke Polda Jatim dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 jo. Pasal 49 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasnsaksi Elektronik (ITE). Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Polda Jatim dengan memanggil Anwar Rusydi Santoso dengan surat panggilan dari POLDA JATIM No: S.Pgl/233/I/2013/Ditreskrimsus tertanggal 29 Januari 2013 (panggilan ke-1) sebagai saksi, surat No: S. Pgl/788/III/2013/Ditreskrimsus tertanggal 22 maret 2013 sebagai tersangka, dan surat No: S. Pgl/788-A/III/2013/Ditreskrimsus tertanggal 27 maret 2013 (panggilan ke-2) sebagai tersangka.
5. PHK Sepihak PT Mitra Alam Persada Kasus PHK yang menimpa pekerja/buruh PT. MAP sesungguhnya berawal dari adanya perselisihan kepentingan antara buruh PT. MAP dengan managemen PT. MAP. yang membuat kebijakan sepihak mengenai sistem kerja di perusahaan.

Meskipun pihak PT. MAP melakukan penolakan terhadap anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, tetapi pihak PT. MAP tidak melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sehingga, kasus ini menjadi ngambang dan merugikan bagi buruh PT. MAP, yang pada akhirnya pihak buruh mau tidak mau harus mengajukan gugatan ke PHI.

6. Kasus Karyawan PT Pegadaian Sekitar bulan Mei 2013, LBH Surabaya menerima kedatangan beberapa orang Pensiunan PT. Pegadaian (Persero) dari berbagai daerah di Jawa Timur yang berada Kanwil XII PT. Pegadaian-Surabaya.

Kedatangan mereka adalah untuk mengadukan peristiwa yang mereka alami pada saat akhir masa jabatan mereka sebagai pegawai PT. Pegadaian hingga Pensiun, yakni adanya kebijakan dari PT. Pegadaian untuk memotong dan/atau tidak memberikan (penahanan) hak-hak normatif mereka terkait adanya masalah yang terjadai pada Program Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh LBH Surabaya bersama para korban, yakni berkorespondensi dan melakukan pertemuan (hearing) dengan pihak Kanwil XII PT. Pegadaian Surabaya, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang memadai. Bahkan, kesan yang diberikan oleh Kanwil XII PT. Pegadaian Surabaya adalah melemparkan tanggung jawabnya kepada PT. Pegadaian Pusat.

7. Kasus Kecelakaan Kerja pada Buruh di PT Sapta Usaha Bersama Sdr. Sunardi merupakan pekerja dari CV. Kusbe yang diperkerjakan kepada PT. Sapta Usaha Bersama untuk Proyek Pembangunan Listrik di PT. Ispat Indo mulai dari 1 Oktober 2011 sampai dengan 1 Januari 2012. Pada saat proses pengerjaan Proyek Pembangunan Listrik, tepatnya 16 November 2011, sdr. Sunardi mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan harus dioperasi.

Permasalahan sdr. Sunardi ini sudah dibawa ke Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo (bidang pengawasan) agar pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik oleh dari CV.Kusbe maupun dari PT. Sapta Usaha Bersama ditindaklanjuti. Namun dari pihak Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo justru mengarahkan agar kasus ini dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Sampai saat ini, pemilik dari CV. Kusbe maupun pemilik dari PT. Sapta Usaha Bersama tidak diketahui keberadaannya.

8. Kasus Tunjangan Hari Raya Pada 2013, hingga H-7 hari raya Idul Fitri, Posko THR mencatat 14.673 buruh/pekerja dari 78 perusahaan melaporkan dugaan pelanggaran THR.

Modus pelanggaran THR setiap tahun mengalami perkembangan. Perusahaan dengan sengaja melakukan pelanggaran yang jelas merugikan pekerja/buruh dengan berbagai modus. Modus Pelanggaran THR pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

  1. Pekerja/buruh kontrak outsourcing, maupun harian lepas tidak diberi THR karena status kerja;
  2. THR dibayarkan kurang dari ketentuan, dengan alasan perusahaan tidak mampu;
  3. Pekerja/buruh yang dalam proses perselisihan PHK sering tidak dibayarkan THR-nya;
  4. THR diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi THR dalam bentuk barang yang tidak sesuai ketentuan;
  5. THR dibayarkan terlambat;
  6. Menjelang puasa dan lebaran. buruh kontrak, outsourcing dan tenaga harian lepas diPHK oleh perusahaan;
  7. THR dibayarkan dengan dicicil;
  8. THR dipotong karena tidak masuk kerja;
  9. Buruh yang melaporkan THR diproses PHK;
  10. Besaran nilai THR yang lebih dikurangi sepihak.
9. Kasus Lingkungan Sumber Mata Air Gemulo Sejak dua tahun terakhir ini, sumber mata air tersebut terancam kualitas maupun kuantitasnya, yang diakibatkan dengan adanya Rencana Pembangunan Hotel The Rayja yang lokasi pembangunannya hanya berjarak + 150 meter dari sumber mata air dan berada tepat di atas lokasi sumber mata air Gemulo (Pasal 20 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung: Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air).

Informasinya, Hotel D’Raja ini memiliki 86 kamar dan akan dibangun empat lantai. Akibat dari aktivitas advokasi warga atas sumber mata air Gemulo, pada Februari 2013, bebarapa warga dilaporkan pidana ke Polresta Batu oleh investor Hotel The Rayja, PT. Panggon Sarkasa Sukses Mandiri. Hingga saat ini, laporan tersebut belum diketahui perkembangannya sejauh mana.

10. Kasus Pedagang versus PT KAI Berdasarkan Instruksi Direksi PT. KAI tersebut, pada 2013 dilakukan penertiban pedagang asongan yang dilakukan oleh personel Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) dengan melibatkan Polisi dan Polisi Militer TNI.

Para pedagang asongan menolak diteribkan karena pemerintah tidak memberikan solusi atau pekerjaan yang lebih layak kepada mereka. Apalagi penertiban banyak dilakukan mendekati lebaran dan mereka terdesak oleh kebutuhan keluarganya yang akan berlebaran. Pedagang asongan sudah menggantungkan hidup dengan berjualan di kereta api selama bertahun-tahun.

Berdasarkan pengaduan dan pemantauan LBH Surabaya hal ini menimpa hampir sebagian besar komunitas pedagang asongan di Jawa Timur, misalnya: Surabaya, Lamongan, Bojonegoro, Madiun dan daerah-daerah lainnya.

11. Kasus Pedagang Kaki Lima Kebijakan yang tidak berpijak kepada kepentingan PKL tersebut akan menimbulkan dampak pelanggaran terhadap pemenuhan hak ekonomi masyarakat (PKL), yakni hak atas pekerjaan dan kehidudupan yang layak untuk kemanusiaan.

Maka dengan adanya problematika tersebut, LBH Surabaya melakukan kajian dan pendampingan terhadap para PKL. Terkait dengan efektifitas bangunan sentra PKL yang digunakan oleh PKL setelah direlokasi dari pinggir jalan. Upaya yang dilakukan oleh LBH Surabaya dalam melakukan pendampingan kepada PKL adalah dengan melakukan upaya audiensi kepada Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya dengan mendorong agar Pemerintah Kota Surabaya untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan bangunan dan kelengkapan sentra PKL serta melakukan kajian terkait dengan penetapan lokasi sentra agar tidak jauh dan mudah diakses oleh masyarakat.

12. Kasus Daftar Pemilih Tetap Warga Putat Jaya Surabaya Pada penghujung 2013, LBH Surabaya mencatat adanya potensi pelanggaran hak politik warga Negara yang cukup besar, yakni terkait dengan tidak terpenuhinya atau terhambatnya hak warga Negara untuk menyalurkan hak politiknya dalam pemilu 2014.

Dari problem DPT Pemilu 2014 di atas, terdapat sejumlah warga di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya yang saat ini sedang memperjuangkan haknya untuk dicatat sebagai pemilih (dalam DPT) dalam pemilu 2014.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh warga agar mereka dapat menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu 2014. Namun, hasil yang didapatkan sementara ini (hingga CATAHU 2013 ini dibuat) belum maksimal. Penyelenggara pemilu (KPU Kota Surabaya) tidak bisa memberikan kemudahan bagi warga Putat Jaya untuk mendapatkan dan menyalurkan hak politiknya dalam pemilu 2014 sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT. Alasan klasik yang sering disampaikan oleh penyelenggaran pemilu adalah mereka (warga Putat Jaya) tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu Keluarga (NKK) dan tidak diakui (tidak tercatat) sebagai penduduk Kota Surabaya (meskipun sudah lama tinggal dan mengupayakan untuk memperoleh identitas kependudukan dari Pemkot Surabaya). Meskipun pada pemilu 2009 sebelumnya mereka sudah terdaftar sebagai pemilih di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, hal itu tidak dijadikan patokan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan kesan yang diberikan oleh penyelenggara pemilu adalah melemparkan tanggungjawabnya kepada Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Kependudukan.