Siaran Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya

LBH Surabaya dan Buruh Menangkan Gugatan Melawan Gubernur Jawa Timur

Terkait SK Penangguhan Upah di PT Young Trees Industries Sidoarjo, LBH Surabaya : “Gubernur Jatim jangan obral SK Penangguhan UMK Kab/Kota kepada Perusahaan di Jawa Timur”*

Surabaya 10 Oktober 2019 Ratusan Buruh dari DPW FS- KEP geruduk Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sejak pagi hari. Pada hari ini dibacakannya putusan persidangan gugatan para buruh di PT Young Trees Industries Sidoarjo melawan Gubernur Jawa Timur terkait SK penangguhan upah di perusahaan tersebut.

Para buruh didampingi oleh para Advokat dari LBH Surabaya dan dari DPW FS-KEP menggugat Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/25/KPTS/013/2019 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimun Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 tertanggal 21 Januari 2019.

Habibus Shalihin Kabid Perburuhan LBH Surabaya selaku salah satu kuasa hukum buruh menyatakan dalam persidangan bahwa “Kami menggugat SK Gubernur ini karena bertentangan dengan Kep Menteri Ketenagakerjaan No. 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum karena Upah Minimum yg ditangguhkan tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Lama”
Seperti diketahui PT Young Trees Industries Sidoarjo melakukan penangguhan UMK sejak tahun 2014 dan pada tahun 2019 Gubernur Jatim menangguhkan Upah di perusahaan tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- per. Bulan dan besaran upah ini lebih rendah dari pemberlakuan UMK lama Kab Sidoarjo.

Majelis Hakim PTUN Surabaya yg menyidangkan perkara ini memutuskan jika SK Gubernur Penangguhan UMK kepada PT Young Trees Industries batal dan harus dicabut karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Majelis Hakim juga menunda pemberlakuan SK tersebut sampai Putusan Berkekuatan hukum tetap. Sehingga ratusan buruh di PT Young Trees Industries pasca putusan ini harus dibayar upahnya sesuai dg UMK Kabupaten Sidoarjo karena penangguhan upahnya dibatalkan oleh PTUN.

“LBH Surabaya menilai bahwa Putusan PTUN ini dapat dijadikan Pembelajaran bagi Gubernur Jatim ke depan untuk berhati-hati dan tidak mengobral persetujuan dalam menangguhkan UMK kepada Perusahaan di Jatim sebab menurut data pada tahun 2019 sebanyak 96 Perusahaan yg mengajukan untuk ditangguhkan UMKnya karena berdalih tidak Mampu dan hal ini akan berdampak bagi ribuan buruh di Jatim yg tidak mendapatkan Upah sebagaimana diatur UMK Kab/Kota” ujar Abd. Wachid Habibullah Direktur LBH Surabaya

Narahubung

– Habibus Shalihin_Kabid Perburuhan LBH Sby (082330231599)

Gugatan Dikabulkan PTUN Surabaya, Kepala Desa Kepuh Kediri Wajib Melantik Calon Perangkat Desa Terpillih

Seleksi pengangkatan perangkat desa di Desa Kepuh, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri menjadi kemelut yang tak berujung, kini kian menemui titik cerahnya. Satu per satu permohonan yang diajukan dari calon perangkat Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya sudah terdapat Putusan yang mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya. Salah satunya adalah permohonan yang diajukan oleh Mohamad Zainul Irsyadi sebagai Calon Sekretaris Desa dan Saroni sebagai Calon Kasi Kesejahteraan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Keduanya sebelumnya dinyatakan sebagai peserta yang memperoleh nilai tertinggi saat tes seleksi calon perangkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2018. Dalam laporan hasil seleksi disebut bahwa Mohamad Zainul Irsyadi menduduki peringkat pertama dari 4 peserta. Ia memperoleh nilai 70 .Sementara untuk pemilihan Kasi Kesejahteraan Saroni juga menduduki peringkat teratas dari dua peserta. Ia memperoleh nilai 56,4 Surat hasil seleksi tersebut diumumkan pada 25 Januari 2018 pada pukul 23.00 WIB di Balai Desa.

Namun, keduanya tidak kunjung dilantik oleh Kepala Desa Kepuh dengan berdalih bahwa belum mendapatkan balasan surat rekomendasi dari Camat Papar. Sehingga atas tidak adanya surat rekomendasi tersebut, maka Kepala Desa Kepuh tidak bisa mengangkat Mohamad Zainul Irsyadi dan Saroni. Tetapi justru Kepala Desa Kepuh melakukan pelantikan perangkat Desa Kepuh atas nama orang lain, namun akhirnya pelantikan tersebut dibatalkan kembali karena Camat belum memberikan Surat Rekomendasi. Atas kejadian tersebut keduanya tidak terima dengan kenyataan tersebut keduanya kemudian mengajukan permohonan ke PTUN Surabaya dengan didampingi kuasa hukum dari LBH Surabaya, yang mana LBH Surabaya menilai terdapat dugaan tidak transparannya seleksi perangkat Desa Kepuh sehingga harus diajukan upaya hukum di PTUN, mana mekanisme Gugatan yang dipakai adalah Gugatan Fiktif Positif yaitu Permintaan agar Kepala Desa Kepuh melakukan pengangkatan kepada Calon Perangkat Desa Kepuh terpilih.

Majelis Hakim PTUN Surabaya yang mengadili kedua perkara tersebut mengabulkan Gugatan keduanya dan salinan Putusan atas nama Saroni sudah keluar pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan nomor perkara 18/P/FP/2018/PTUN.SBY, dan disusul dengan Putusan atas nama Mohamad Zainul Irsyadi pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan nomor perkara 17P/FP/2018/PTUN.SBY yang intinya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya berdasarkan dalil bahwa Kepala Desa Kepuh telah melanggar ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu adanya kewajiban pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa apabila dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi.

Putusan PTUN Surabaya tersebut Kepala Desa Kepuh diwajibkan untuk segera menerbitkan keputusan pengangkatan dan melantik calon Perangkat Desa atas nama Mohamad Zainul Irsyadi dan Saroni paling lama 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan ditetapkan. Menurut Pengacara Publik dari LBH Surabaya yang menjadi salah satu kuasa hukum Pemohon Habibus Shalihin S.H., “Alasan mendasar keduanya terpaksa menempuh jalur hukum karena dari seleksi Calon Perangkat Desa Kepuh, yang telah berlangsung mereka dinyatakan lolos seleksi dan memiliki nilai tertinggi. Namun kepala desa Kepuh tidak bersedia melakukan pelantikan, tetapi malah melantik atas nama orang lain, dengan alasan tidak berwenang tanpa adanya surat rekomendasi yang ditandangani oleh Camat Papar. Hal ini mengindikasikan adanya tidak transparannya seleksi perangkat desa tersebut” . Kasus ini memberikan pelajaran bagi proses seleksi Calon Kepala Desa yang merupakan kewenangan Kepala Desa harus dijalankan secara transparan dan prosedural menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Kasus melalui Litigasi pada 2015

LBH Surabaya – Sepanjang 2015, LBH Surabaya menangani sebanyak lima kasus litigasi, yang terdiri dari tiga kasus pidana dan dua kasus perdata, sebagaimana tabel berikut:

NO PERKARA URAIAN SINGKAT KASUS
1 Kasus Sumber Mata Air Gemulo

Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kasus ini bermula dari perjuangan warga di sekitar Sumber Mata Air Gemulo yang menolak rencana pembangunan hotel di kawasan tersebut tanpa dilengkapi perijinan yang sah.  Oleh karena itu, salah seorang warga digugat perbuatan melawan hukum oleh pihak pengembang hotel karena memperjuangkan kelestarian Sumber Mata Air Gemulo di Kota Batu.

2 Peradilan Sesat Kasus Penembakan di Banyuwangi

Kasus ini berkaitan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Proses hukum terhadap S. diduga merupakan peradilan sesat, karena terdapat banyak kejanggalan sejak proses penyidikan di Polsek Gambiran.

S. didakwa atas dugaan tindak pidana mengakibatkan orang lain mati karena kesalahannya (kealpaannya), melanggar ketentuan pidana pasal 159 (subsidair) atau Pasal 360 ayat (1) KUHP (primair).

3 Gugatan Citizen Law Suit Hak Atas Lingkungan

Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kasus ini berawal dari adanya pembiaran dari negara terhadap adanya pembangunan pertokoan dan pergudangan City Nine di sempadan sungai dusun Gading, desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Jawa Timur yang dilakukan oleh pengembang PT. Graha Mitra Niaga Investindo. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut jelas mengancam kelestarian sungai dengan nomor perkara: 92/Pdt.G/2014/PN.Gsk, yang diajukan oleh Rully Mustika Adya melawan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Gubernur Jawa Timur, Bupati Gresik, dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat.

4 Kriminalisasi Aktivis

Kasus ini berkaitan dengan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.

Sejumlah aktivis buruh kertas leces membuat Group Facebook yang sifatnya tertutup hanya bagi anggotanya saja. Group Facebook tersebut dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, konsolidasi, koordinasi dan diskusi diantara para anggota organisasi buruh yang tergabung dalam SEKAR.

Delapan orang dilaporkan ke Polda Jatim oleh salah seorang pimpinan PT. Kertas Leces karena dianggap mendiskusikan atau membuat pernyataan yang menurut pelapor dianggap mencemarkan nama baiknya.

Polda kemudian memproses para aktivis buruh tersebut dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik menggunakan sarana ITE.

Kasus ini sebenarnya kuat dugaan sebagai aksi balas dendam dari managemen PT. Kertas Leces atas aksi-aksi para buruh yang menuntut hak-haknya, terutama aksi buruh yang melaporkan dirut PT. Kertas Leces (dalam kasus ini Pelapor) atas kasus korupsi dan telah di vonis oleh PN Kraksaan.

5 Kriminalisasi Petani

Kasus ini berhubungan dengan pemenuhan hak atas standar hidup yang layak.

Pak J. adalah petani hutan yang menggarap lahan PERHUTANI KPRH Probolinggo bersama bersama warga +/- 600 warga lainnya) yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani antara lain Forum Perjuangan Petani Tengger sejak tahun 2001 (14 tahun) dengan membayar uang pendaftaran buka lahan sebesar Rp 200.000,- yang di bayarkan ke LMDH setempat. Atas penggarapan lahan tersebut, diduga setiap tahun Joyo dan warga lainnya juga dipugut uang sharing sebesar Rp 200.000 oleh pengurus LMDH dengan ancaman jika tidak membayar maka lahan ditutup dan diusir.

Pada 2015, Pak J. terlibat didalam Kelompok Masyarakat yang akan mengajukan permohonan hak tanah dalam Kawasan Hutan melalui program pemerintah bernama IP4T Dalam Kawasan Hutan sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala BPN RI Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tanah Di Dalam Kawasan Hutan.

Atas hal tersebut, Pak J. akhirnya ditangkap dan diproses hukum dengan tuduhan mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Primair), melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Subsidair), turut serta mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (lebih subsidair) atau melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.