Kategori: Kriminalisasi Petani di Blitar

Babak Baru Sidang Kasus Kriminalisasi Petani Sengon Blitar

LBH Surabaya – Sidang dugaan tindak pidana penghasutan yang dijeratkan kepada terdakwa Slamet Daroini sudah sampai babak pembuktian di Pengadilan Negeri Blitar. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengajukan beberapa barang bukti dan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa Slamet Daroini. Beberapa saksi a charge yang dihadirkan di persidangan oleh Lina Dwi Lestari, S.H., selaku JPU, di antaranya: Suparto (Kepala Perkebunan Sengon), Eko Supriyono (Satpam Perkebunan Sengon), Agus Harianto (Mandor Perkebunan Sengon) dan Anhar (Direktur PT. Perkebunan dan Perdagangan PT. Dewi Sri atau Perkebunan Sengon). Keesokan harinya, Kamis (5/1), JPU menghadirkan Koko Setwiyono selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resort Blitar dan Sutrisno sebagai Kepala Desa Tegal Asri.

Sidang ini sempat berjalan alot ketika saksi Anhar yang merupakan Direktur PT. Perkebunan dan Perdagangan Dewi Sri seringkali tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa. Salah satu pertanyaannya adalah terkait dengan jenis tanaman yang ditanam di perkebunan PT. Perkebunan dan Perdagangan Dewi Sri. Alhasil, hakim memperingatkan Anhar untuk menjawab pertanyaan penasihat hukum.

Bahkan, Anhar mengatakan, pertanyaan yang dilontarkan penasihat hukum mbulet. “Kami keberatan Yang Mulia Majelis. Kehadiran kami di muka persidangan ini telah dilindungi oleh undang-undang Advokat. Untuk itu, atas perkataan saksi tersebut, kami berkeberatan, karena telah merendahkan profesi kami”, Abdul Fatah, S.H, M.H., selaku anggota Tim Kuasa Hukum Petani yang menjadi penasihat hukum terdakwa.

Selain itu, saat itu, Anhar mengatakan, bahwa pertanyaan yang dilontarkan oleh penasihat hukum terkait jenis tanaman yang ditanam dilahan perkebunan tersebut tidak relevan. Namun di sisi yang lain, menurut penasihat hukum, pertanyaan tersebut sangat erat kaitannya dengan dijeratkannya Pasal 160 KUHP jo. Undang-Undang No. 51 PRP Tahun 1960 kepada terdakwa.

Lalu, untuk ahli dari pihak JPU, hanya dihadirkan Budi Handjono, selaku Staf Kepala Seksi Sengketa Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar. Sementara itu, ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang beberapa kali gagal dihadirkan di persidangan dikarenakan sakit.

Setelah JPU telah menggunakan kesempatannya, giliran penasihat hukum terdakwa mengajukan beberapa saksi dan barang bukti yang dapat meringankan terdakwa di muka persidangan. Tim Kuasa Hukum Petani menghadirkan saksi Karyadi dan Karmin yang merupakan anggota dari Persatuan Pembebasan Tanah Sengon (PEPTASENG). Keduanya menerangkan, setiap aktivitas yang dilakukan atas nama organisasi adalah keputusan yang diambil secara musyawarah tanpa adanya suruhan ataupun hasutan dari individu manapun.(*/uad)

Bebaskan 44 Orang Petani dan Dua Mahasiswa Sekarang Juga!

Pernyataan sikap bersama mengecam keras tindakan aparat Polres Blitar yang telah melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap 40 petani Sengon, Blitar dan dua orang aktivis mahasiswa. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 15 Oktober 2016.

Bahwa berdasarkan keterangan warga, tanah yang HGU-nya merupakan area pemukiman warga. Dalam persoalan ini, sebelumnya warga Sengon berupaya untuk meminta agar tanah-tanah yang sedang dikuasai oleh perusahaan dapat kembali ke tangan para petani, dengan harapan petani bisa mengelola lahan tersebut, agar kesejahteraan dan produktifitas pertanian bisa meningkat. Adapun proses advokasi yang telah dilakukan warga untuk meminta kembali tahah tersebut diantaranya: warga telah berkirim surat ke Presiden, BPN, dan Bupati Blitar, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang cukup signifikan.

Karena berbagai upaya yang telah dilakukan mengalami jalan buntu, pada Sabtu, 15 Oktober 2016, guna menyuarakan keinginan tersebut, akhirnya petani berniat untuk melakukan  penanaman (reklaming) tanah dalam rangka memberikan pesan, bahwa tanah tersebut merupakan lahan permukiman warga sesuai riwayat petani. Upaya penanaman (reklaming) tanah oleh beberapa petani bukan hal tiba-tiba dilakukan hari ini, tetapi jauh-jauh hari, petani atau warga sudah meminta izin dan pemberitahuan kepada Polres kabupaten Blitar, Bupati, dan Polsek.

Sebelumnya, pada 10 Oktober 2016, perwakilan petani mengirimkan surat pemberitahuan ke Polres, Polsek, dan Bupati Blitar mengenai rencana penanaman tersebut dan secara lisan pihak-pihak  terkait merekomendasikan kepada warga untuk menanam di lokasi HGU yg sedang dikelola oleh perusahaan. Berbekal informasi tersebut, akhirnya warga melakukan kegiatan penanaman.

Sebelum memulai aktivitas tersebut, Pak Slamet Daroini, selaku Ketua Pembebasan Lahan Sengon, meminta agar ada pihak perkebunan dan polisi untuk memberikan sambutan atau komentar terkait kegiatan tersebut, namun mereka tidak ada yang bersedia. Sekitar jam 11.00 WIB, warga mulai melaksanakan aktivitas tersebut. Di tengah prosesi penanaman, pihak security perkebunan menyampaikan bahwa pihak perkebunan melarang warga untuk menanami dan warga berhenti atas permintaan pihak perkebunan.

Tanpa ada diskusi dan musyawarah antara warga dengan pihak perkebunan, polisi bersenjata lengkap menyuruh semua warga yang ada di lokasi untuk berkumpul dan pada akhirnya warga dibawa ke Polres Blitar dan dilaksanakan pemeriksaan terhadap 40 warga tanpa mendapatkan pendampingan dari tim kuasa hukum. Selain itu, pada saat pemeriksaan, polisi juga bertindak arogan dan mengeluarkan perkataan yang tidak sopan serta tidak sewajarnya.

Dari hal tersebut di atas, kami melihat bahwa ada upaya kesegajaan tindakan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Blitar. Untuk itu, kami dari KontraS Surabaya, MCW Malang, Intrans Institut, FNKSDA, PAPANJATI, Omah Munir, LBH Surabaya, HMI UIN, PMII Unisma, dan GMNI UB meminta:

  1. Polres Kabupaten Blitar untuk membebaskan 40 Petani dan dua Mahasiswa.
  2. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap petani yang sedang memperjuangkan haknya.
  3. Bupati Blitar untuk segera menyelesaikan masalah tanah HGU yang sedang bermasalah, sesuai dengan surat dari Kementerian Sekretaris Negara agar Bupati menyelesaikan masalah tersebut.
  4. Meminta Propam untuk memeriksa kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan selama proses penangkapan, terutama dengan tidak menjadikan surat pemberitahuan dari warga untuk melakukan upaya pencegahan.
  5. Meminta Kapolda dan Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Polres Blitar, terutama mengenai fungsi mengayomi masyarakat.
  6. Meminta jajaran Kompolnas untuk memanggil dan memeriksa jajaran Polres Blitar terkait kesewenang-wenangan menangkap para petani dan mahasiswa.

Narahubung:

  1. Ali Mahrus (Front Nahdiyin Untuk Kedaulatan Sumberdya Alam, Malang): 081215475667.
  2. Al-Machi Ahmad (Tim Hukum Warga): 081233568975.
  3. Hosnan (Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya):  085233318289.
  4. Fatkhul Khoir (KontraS Surabaya): 081230593651.
  5. Roy Murtadho (FNKSDA): 082233449177.