Kalabahu 2016 LBH Surabaya

LBH Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya merupakan lembaga yang konsen pada isu bantuan hukum, reformasi hukum, serta pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam isu bantuan hukum, LBH Surabaya berharap dapat melibatkan mahasiswa dan fresh graduate. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan keterlibatan mahasiswa dan fresh graduate dalam layanan bantuan hukum, maka LBH Surabaya perlu untuk mengadakan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) yang akan diselenggarakan selama 2 (dua) Minggu bertempat di Kota Surabaya.

Kalabahu merupakan kegiatan periodik yang diadakan oleh LBH Surabaya sebagai media rekrutmen untuk menjadi volunter LBH Surabaya yang berposisi sebagai asisten pengacara publik LBH Surabaya. Oleh karena itu, mari bergabung bersama kami!

Penanganan Kasus melalui Litigasi pada 2015

LBH Surabaya – Sepanjang 2015, LBH Surabaya menangani sebanyak lima kasus litigasi, yang terdiri dari tiga kasus pidana dan dua kasus perdata, sebagaimana tabel berikut:

NO PERKARA URAIAN SINGKAT KASUS
1 Kasus Sumber Mata Air Gemulo

Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kasus ini bermula dari perjuangan warga di sekitar Sumber Mata Air Gemulo yang menolak rencana pembangunan hotel di kawasan tersebut tanpa dilengkapi perijinan yang sah.  Oleh karena itu, salah seorang warga digugat perbuatan melawan hukum oleh pihak pengembang hotel karena memperjuangkan kelestarian Sumber Mata Air Gemulo di Kota Batu.

2 Peradilan Sesat Kasus Penembakan di Banyuwangi

Kasus ini berkaitan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Proses hukum terhadap S. diduga merupakan peradilan sesat, karena terdapat banyak kejanggalan sejak proses penyidikan di Polsek Gambiran.

S. didakwa atas dugaan tindak pidana mengakibatkan orang lain mati karena kesalahannya (kealpaannya), melanggar ketentuan pidana pasal 159 (subsidair) atau Pasal 360 ayat (1) KUHP (primair).

3 Gugatan Citizen Law Suit Hak Atas Lingkungan

Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kasus ini berawal dari adanya pembiaran dari negara terhadap adanya pembangunan pertokoan dan pergudangan City Nine di sempadan sungai dusun Gading, desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Jawa Timur yang dilakukan oleh pengembang PT. Graha Mitra Niaga Investindo. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut jelas mengancam kelestarian sungai dengan nomor perkara: 92/Pdt.G/2014/PN.Gsk, yang diajukan oleh Rully Mustika Adya melawan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Gubernur Jawa Timur, Bupati Gresik, dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat.

4 Kriminalisasi Aktivis

Kasus ini berkaitan dengan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.

Sejumlah aktivis buruh kertas leces membuat Group Facebook yang sifatnya tertutup hanya bagi anggotanya saja. Group Facebook tersebut dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, konsolidasi, koordinasi dan diskusi diantara para anggota organisasi buruh yang tergabung dalam SEKAR.

Delapan orang dilaporkan ke Polda Jatim oleh salah seorang pimpinan PT. Kertas Leces karena dianggap mendiskusikan atau membuat pernyataan yang menurut pelapor dianggap mencemarkan nama baiknya.

Polda kemudian memproses para aktivis buruh tersebut dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik menggunakan sarana ITE.

Kasus ini sebenarnya kuat dugaan sebagai aksi balas dendam dari managemen PT. Kertas Leces atas aksi-aksi para buruh yang menuntut hak-haknya, terutama aksi buruh yang melaporkan dirut PT. Kertas Leces (dalam kasus ini Pelapor) atas kasus korupsi dan telah di vonis oleh PN Kraksaan.

5 Kriminalisasi Petani

Kasus ini berhubungan dengan pemenuhan hak atas standar hidup yang layak.

Pak J. adalah petani hutan yang menggarap lahan PERHUTANI KPRH Probolinggo bersama bersama warga +/- 600 warga lainnya) yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani antara lain Forum Perjuangan Petani Tengger sejak tahun 2001 (14 tahun) dengan membayar uang pendaftaran buka lahan sebesar Rp 200.000,- yang di bayarkan ke LMDH setempat. Atas penggarapan lahan tersebut, diduga setiap tahun Joyo dan warga lainnya juga dipugut uang sharing sebesar Rp 200.000 oleh pengurus LMDH dengan ancaman jika tidak membayar maka lahan ditutup dan diusir.

Pada 2015, Pak J. terlibat didalam Kelompok Masyarakat yang akan mengajukan permohonan hak tanah dalam Kawasan Hutan melalui program pemerintah bernama IP4T Dalam Kawasan Hutan sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala BPN RI Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tanah Di Dalam Kawasan Hutan.

Atas hal tersebut, Pak J. akhirnya ditangkap dan diproses hukum dengan tuduhan mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Primair), melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Subsidair), turut serta mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (lebih subsidair) atau melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Catahu 2015 LBH Surabaya

LBH Surabaya – Menjadi aktivitas rutin bagi LBH Surabaya di akhir tahun untuk menyajikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat Jawa Timur khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya melalui Catatan Akhir Tahun (Catahu). Catahu tersebut berkaitan dengan kinerja dan pengamatan LBH Surabaya mengenai penyelenggaraan layanan bantuan hukum LBH Surabaya sepanjang 2015 khususnya dan berkaitan pula dengan upaya advokasi persoalan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), baik di bidang Sipil dan Politik (Sipol) juga di bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), serta berkaitan dengan isu Perempuan dan Anak.

Untuk mendapatkan Catahu 2015 LBH Surabaya, silakan klik di sini.