Press Release Kasus Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak Kyai kepada Santriwati di Pondok Pesantren Jombang

Aksi damai menuntut penuntasan kasus kekerasan seksual


Pada tanggal 15 Juli 2020, Aliansi Kota Santri (Kabupaten Jombang – Jawa Timur) serta beberapa massa solidaritas telah melakukan aksi di depan Polda Jatim untuk menuntut kejelasan terkait kelanjutan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh inisial MSA. Profesionalisme aparat penegak hukum dalam memproses kasus tersebut pun dipertanyakan. Berdasarkan keterangan dari Polda Jatim, salah satu hambatan yang menjadi alasan tidak adanya penahanan tersangka adalah situasi pandemi Covid-19. Alasan tersebut tentu tidak dapat diterima, sebab kasus tersebut telah dilaporkan sejak bulan Oktober 2019. Terlebih yang membuat massa aksi semakin geram adalah alasan bahwa kasus kekerasan seksual tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana berat, melainkan tindak pidana ringan, oleh karenanya tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku.
Pernyataan tersebut sangatlah tidak berdasar, karena jelas disebutkan dalam Pasal 285 KUHP bahwa perkosaan diancam pidana pejara 12 tahun. Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 205 KUHAP menyebutkan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana ringan adalah perkara yang hanya diancam 3 bulan pidana penjara atau kurungan. Terkait dengan penahanan, Polda Jatim tentu sudah paham betul mengenai ketentuan Pasal 21 KUHAP yang menjelaskan terkait syarat objektif di mana terdapat bukti yang cukup meyakinkan untuk diperiksa di Pengadilan dan pidana penjara lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, adanya syarat subjektif terkait dengan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana—mengingat tindak pidana tersebut telah dilakukan lebih dari sekali.
Sebagai aparat penegak hukum, hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan terhadap ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana .
Sehubungan hal tersebut maka kami LBH Surabaya menyatakan sikap:

1.Mendesak Polda Jatim untuk segera menjemput paksa Tersangka untuk dilakukan proses penahanan
2. Mendesak Polda Jatim untuk melengkapi berkas dengan lengkap sesuai anjuran Jaksa Penuntut Umum (JPU) Serta segera mengirimkan berkas tersebut ke pihak Kejaksaan
3.Proses penyidikan harus transparan dan akuntabel, tanpa melihat kekuasaan yang dimiliki Tersangka/jabatan Tersangka..
4 Menerapkan ancaman hukuman yang berat sesuai dengan pasal 285 KUHP jo Pasal 286 KUHP, jo pasal 294 ayat (2) KUHP, bukan menjadikan kasus ini sebagai tindak pidana ringan .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *