STIGMATISASI KORBAN COVID 19 : AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK ATAS KESEHATAN

Penulis : Achmad Roni, S.H. (Pengacara Publik LBH Surabaya)

Pandemi covid 19 pertama kali muncul di kota Wuhan China pada bulan desember 2019 kemudian menyebar kemana mana hingga pada bulan maret tepatnya tanggal 2 maret 2020 Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan dua Warga Negara Indonesia positif terpapar virus Covid 19. Sampai pada tanggal 21 Maret 2020 tercatat 7.135 orang positif, 842 orang meninggal dan 616 orang sembuh. 

Di Indonesia sejak awal kemunculan virus covid 19 ini direspon beragam oleh masyarakat terutama Pemerintah sendiri. Kurangnya informasi yang disediakan oleh pemerintah tentang covid 19 ini menjadikan masyakarat menanggapinya secara beragam, ada yang menanggapinya secara serius dengan membeli masker, hand sanitizer, disinfekta dll secara berlebihan sehingga menimbulkan kepanikan (panic buying). Ada juga masyarakat yang menanggapinya secara santai dan menganggap remeh virus ini. Pemberitaan tentang covid 19 juga banyak sekali yang terindikasi hoax. Mafindo mencatat ada sekitar 200 an lebih berita hoax mengenai virus covid 19 per bulan april 2020.

Kurangnya informasi dari pemerintah dan banyaknya berita hoax tentang pandemi covid 19 menimbulkan masalah di masyarakat salah satunya adalah adanya bentuk penolakan terhadap  korban dan bahkan jenazah covid 19. Peristiwa penolakan korban dan jenazah covid 19 adalah bentuk respon masyarakat untuk mem protect dirinya dan lingkungannya dari virus covid 19. Masyakarat melakukan respon tersebut karena tidak mendapatkan informasi yang tidak jelas mengenai virus covid 19 yang seharsunya didapatkan. Karena hal tersebut adalah hak atas kesehatan Warga Negara

Berdasarkan tracking media LBH Surabaya per april 2020 untuk kasus penolakan jenazah covid 19 yang terjadi di Jawa Timur terdapat di Mojokerto dan di Pasuruan. Bentuk penolakan di dua kota ini berbeda, di mojokerto warga sekitar menolak dengan cara membuat spanduk penolakan jenazah covid 19 untuk dimakamkan. Sedangkan di pasuruan penolakannya menghadang proses pemakaman. Penolakan yang dilakukan oleh warga ini berasalan karena warga takut terpapar atau tertular virus covid 19 dan alasan selanjutnya karena jenazah yang akan dimakamkan bukan berasal dari warga sekitar.

Berbeda lagi dengan yang terjadi di Kota Surabaya, meskipun tidak terjadi penolakan jenazah covid 19, namun menurut informasi dari warga dampingan LBH Surabaya yang berada di sekitar makam Putat Jaya. Di makam tersebut pernah terjadi pemakaman jenazah yang terindikasi covid 19 di mana pemakamannya tidak sesuai dengan protokoler pemakaman jenazah covid 19 serta yang melakukan pemakaman bukan dari tenaga medis melainkan warga sekitar. Hal ini tentu menimbulkan kegelisahan dan keheranan. Sosialisasi mengenai pandemi covid 19 terasa tidak sampai di masyarakat dan dari pemerintah sendiri kadang tidak melaksanakan protokoler penanganan korban covid 19.

Menanggapi polemik penolakan korban covid 19 di masyarakat, hal ini terjadi karena pemerintah tidak memenuhi hak masyarakat tentang kesehatan. Hak atas kesehatan adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara yang diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Hak atas kesehatan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 12 ayat (1) Kovenan tersebut menyatakan :

Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”.

Hak atas kesehatan juga berkaitan dengan hak-hak lainnya, salah satunya adalah hak atas informasi. Mengacu pada kerangka Hak Asasi Manusia, di mana tugas Negara adalah melindungi, memenuhi dan menghormati. Maka hak atas kesehatan menjadi hak yang harus dipenuhi oleh Negara. Menurut Komentar Umum tersebut, hak atas kesehatan termasuk hak atas sistem proteksi kesehatan yang menyediakan kesempatan yang sama bagi tiap orang untuk memenuhi standar kesehatan yang memadai dan terjangkau. hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.

Maka, demi memenuhi hak atas kesehatan yang terjamin sebagai Hak Asasi Manusia, pemerintah seharusnya sejak awal pandemi covid 19 ini menginformasikannya dengan cara yang tepat kepada semua masyakarat tentang pencegahan, penularan, dan lain-lain mengenai informasi penting tentang virus covid 19 ini. Pemerintah pun juga harus elakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan protokoler kesehatan khsuus covid 19 dalam penanganan korban covid 19. Jika semua ini dilakukan tentu tidak akan ada masalah mengenai penolakan korban covid 19 di masyarakat.

Meskipun penolakan korban covid 19 di masyarakat ini terjadi karena Negara tidak memenuhi hak kesehatan. Perlu diketahui ada akibat hukum bagi masyakarat yang menolak jenazah covid 19 untuk dimakamkan. Menghalang-halangi petugas yang akan melakukan pemakaman resmi secara hukum dapat dipidana. Aparat penegak hukum dapat menggunakan Pasal 178 KUHP.

Pasal 178 KUHP menyatakan :

Hal ini menjelaskan bahwa penolakan jenazah yang hendak dimakamkan adalah tindakan yang mempunyai akibat hukum pidana bagi yang melakukannya. Kekhawatiran yang timbul di masyarakat terkait adanya covid 19  akibat kesimpangsiuran informasi yang tersampaikan. Pemerintah dalam hal ini harus menyediakan informasi terkait dengan hak kesehatan dalam menghadapi covid 19 ini karena itu adalah hak yang harus dipenuhi Negara kepada rakyatnya. Jika hal ini tersampaikan dengan baik kejadian penolakan korban covid 19 atau jenazah yang hendak dimakamkan tidak terulang lagi.

Barang siapa yang dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi  jalan masuk atau pengangkutan mayat  ke kuburan yang diizinkan. diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

Dalam buku KUHP, R. Soesilo, perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja ‘merintangi’, artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat itu tidak dapat berlangsung (verhideren). ‘Menyusahkan’ artinya mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (belemmeren). Selain itu dijelaskan Soesilo, pembawaan mayat itu harus tidak terlarang. Artinya pembawaan itu patut, diizinkan oleh aparat pemerintah. Bukan penguburan mayat secara gelap.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *