*Pemerintahan Jokowi Tidak Berkomitmen untuk Menuntaskan Kasus Munir*
Surabaya, 07/09/2019. 15 tahun yang lalu, tepatnya 7 September 2004, Indonesia kehilangan salah seorang tokoh terbaiknya yang getol melakukan advokasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir, dibunuh dalam sebuah penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. Perjalanan itu adalah sebuah perjalanan untuk melanjutkan study-nya ke Universitas Utrecht. Ia dibunuh dengan menggunakan racun arsenik yang ditaruh ke makanannya oleh Pollycarpus Budihari Priyanto. Sebelum pembunuhan, Pollycarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Selain itu Presiden SBY juga membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan tim tersebut hingga saat ini belum pernah diterbitkan ke publik. Dan Dokumen TGPF pun diduga sengaja dihilangkan sehingga hingga saat ini proses hukum terhadap terduga pelaku tidak terselesaikan.
Hari meninggalnya Munir selalu diperingati oleh Pembela HAM. “Tidak saja untuk mengenang jasa-jasa Cak Munir, tetapi lebih jauh untuk selalu memupuk dan menumbuhkan semangat juang dan nilai-nilai yang dibangun oleh Cak Munir salah satunya dulu besar di LBH Surabaya dalam mendorong pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM. Sehingga Munir selalu ada dan berlipat ganda”, kata Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H. Direktur LBH Surabaya.
Penuntasan kasus pembunuhan Munir menjadi PR besar bagi Negara. “Kasus Munir adalah Test of our History”, kata SBY kala menjabat sebagai Presiden. Namun hingga akhir masa jabatannya, SBY seakan lupa dengan janjinya untuk menuntaskan kasus Munir. Hingga saat ini pun pemerintahan Jokowi akan memasuki 2 (dua) periode pun penyelesaian kasus Munir juga masih mandek, meskipun salah satu janji Jokowi adalah menyelesaikan kasus Munir.
Pembunuhan terhadap Munir juga menunjukkan betapa lemahnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap pembela HAM. “Perlindungan oleh Negara terhadap Pembela HAM belum maksimal atau bahkan tidak ada sama sekali. Negara abai dalam memberikan perlindungan.
Selain kekarasan atau ancaman fisik, Pembela HAM juga seringkali dilaporkan ke polisi atau digugat secara perdata di Pengadilan. Trend yang muncul belakangan, Pembela HAM sering kali berhadapan dengan hukum. Ini yang dinamakan SLAPP (Strategic Lawsuit Againts Public Partisipation). Pembela HAM dikriminalisasi atau digugat secara perdata. Instrumen hukum dijadikan alat untuk membungkam. LBH Surabaya banyak menangani kasus seperti ini, baik yang dialami buruh, petani, aktivis lingkungan, aktivis anti korupsi, dan lain-lain.
Oleh karena itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menyatakan :
1. Pemerintah Jokowi harus menuntaskan penyelesaian atas kasus Munir;
2. Membuka dokumen2 TGPF kepada publik sebagai komitmen penyelesaian kasus Munir;
3. Pemerintah membuat dan merumuskan kebijakan perlindungan pembela HAM;
Hormat kami
YLBHI – LBH Surabaya
