Siaran Pers YLBHI-LBH Surabaya #15TahunMunir #KamiMenolakLupa

*Pemerintahan Jokowi Tidak Berkomitmen untuk Menuntaskan Kasus Munir*

Surabaya, 07/09/2019. 15 tahun yang lalu, tepatnya 7 September 2004, Indonesia kehilangan salah seorang tokoh terbaiknya yang getol melakukan advokasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir, dibunuh dalam sebuah penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. Perjalanan itu adalah sebuah perjalanan untuk melanjutkan study-nya ke Universitas Utrecht. Ia dibunuh dengan menggunakan racun arsenik yang ditaruh ke makanannya oleh Pollycarpus Budihari Priyanto. Sebelum pembunuhan, Pollycarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Selain itu Presiden SBY juga membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan tim tersebut hingga saat ini belum pernah diterbitkan ke publik. Dan Dokumen TGPF pun diduga sengaja dihilangkan sehingga hingga saat ini proses hukum terhadap terduga pelaku tidak terselesaikan.

Hari meninggalnya Munir selalu diperingati oleh Pembela HAM. “Tidak saja untuk mengenang jasa-jasa Cak Munir, tetapi lebih jauh untuk selalu memupuk dan menumbuhkan semangat juang dan nilai-nilai yang dibangun oleh Cak Munir salah satunya dulu besar di LBH Surabaya dalam mendorong pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM. Sehingga Munir selalu ada dan berlipat ganda”, kata Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H. Direktur LBH Surabaya.

Penuntasan kasus pembunuhan Munir menjadi PR besar bagi Negara. “Kasus Munir adalah Test of our History”, kata SBY kala menjabat sebagai Presiden. Namun hingga akhir masa jabatannya, SBY seakan lupa dengan janjinya  untuk menuntaskan kasus Munir. Hingga saat ini pun pemerintahan Jokowi akan memasuki 2 (dua) periode pun penyelesaian kasus Munir juga masih mandek, meskipun salah satu janji Jokowi adalah menyelesaikan kasus Munir.

Pembunuhan terhadap Munir juga menunjukkan betapa lemahnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap pembela HAM. “Perlindungan oleh Negara terhadap Pembela HAM belum maksimal atau bahkan tidak ada sama sekali. Negara abai dalam memberikan perlindungan.

Selain kekarasan atau ancaman fisik, Pembela HAM juga seringkali dilaporkan ke polisi atau digugat secara perdata di Pengadilan. Trend yang muncul belakangan, Pembela HAM sering kali berhadapan dengan hukum. Ini yang dinamakan SLAPP (Strategic Lawsuit Againts Public Partisipation). Pembela HAM dikriminalisasi atau digugat secara perdata. Instrumen hukum dijadikan alat untuk membungkam. LBH Surabaya banyak menangani kasus seperti ini, baik yang dialami buruh, petani, aktivis lingkungan, aktivis anti korupsi, dan lain-lain.

Oleh karena itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menyatakan :
1. Pemerintah Jokowi harus menuntaskan penyelesaian atas kasus Munir;
2. Membuka dokumen2 TGPF kepada publik sebagai komitmen penyelesaian kasus Munir;
3. Pemerintah membuat dan merumuskan kebijakan perlindungan pembela HAM;

Hormat kami
YLBHI – LBH Surabaya

LBH Surabaya dan YLBHI Aktifkan Kembali LBH Surabaya Pos Malang

Malang, Setelah Vakum sejak tahun 2013 LBH Surabaya Pos Malang akhirnya pada tanggal 05 September 2019 bertempat di Gedung Graha Insan Cita Kota Malang telah dikukuhkan dan diaktifkan kembali LBH Surabaya Pos Malang oleh YLBHI dan LBH Surabaya bekerjasama dengan The Asia Foundation serta didukung oleh USAID.

Kegiatan pengukuhan yg dibarengi dengan Diskusi Hasil Riset terkait dengan keterbukaan informasi publik di Kota Malang ini dihadiri oleh para tokoh, akademisi dan jaringan masyarakat sipil Malang Raya.
Harapannya dengan diaktifkan kembali LBH Surabaya Pos Malang dapat menjadi rumah bersama gerakan bantuan hukum struktural untuk memberikan bantuan hukum kepada kaum Miskin, Tertindas dan marjinal di wilayah Malang Raya.

Siaran Pers 16 LBH – YLBHI PELEMAHAN SISTEMATIS TERHADAP KPK

LBH-YLBHI memandang situasi akhir-akhir ini adalah saat genting bagi seluruh rakyat Indonesia terkait upaya pemberantasan korupsi. Turunnya Soeharto dan reformasi 1998 adalah tonggak perlawanan terhadap korupsi. Tetapi saat ini upaya pemberantasan korupsi yang diperjuangankan lebih dari 21 tahun terancam dirampas.

Pelemahan itu terindikasi berjalan melalui dua jalur secara bersamaan yaitu memilih calon pimpinan KPK yang visi-misinya memperlemah pemberantasan korupsi dan revisi UU KPK. Secara diam-diam revisi UU KPK dilakukan meskipun tidak masuk dalam daftar prioritas legislasi dan rencana pembahasan revisi UU KPK ini tidak pernah terdengar sebelumnya.

Keselarasan pelemahan di antara dua jalur ini terindikasi pada hal-hal berikut:

1. Pelemahan fungsi penyidikan KPK, termasuk di dalamnya penghentian penyidikan sewaktu-waktu dan membuat penggeledahan, penyadapan, dan operasi tangkap tangan ditentukan oleh pihak lain di luar KPK yaitu Dewan Pengawas.
2. Mengontrol pimpinan KPK karena pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Hal ini dilakukan baik dengan berupaya menaruh capim yang rekam jejaknya melemahkan pemberantasan korupsi maupun membuat dewan pengawas untuk mengontrol pimpinan KPK.

Atas hal-hal tersebut kami menyatakan:
I. Meminta Presiden untuk tidak menerbitkan Supres agar revisi terhadap UU KPK yang bertendensi melemahkan pemberantasan korupsi oleh KPK
II. Meminta DPR, sebagai wakil rakyat, untuk mendengar rakyat dan menghentikan tindakan-tindakan pelemahan pemberantasan korupsi termasuk di dalamnya pelemahan KPK.
III. Mengajak masyarakat luas untuk bersuara meminta Presiden dan DPR berhenti melakukan pelemahan pemberantasan korupsi termasuk didalamnya pelemahan KPK. Korupsi yang menyebabkan pemiskinan dan perenggutan hak-hak kita.

Jakarta, 5 September 2019
LBH Papua, LBH Manado, LBH Makassar, LBH Bali, LBH Palangka Raya, LBH Surabaya, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Lampung, LBH Pekanbaru, LBH Padang, LBH Palembang, LBH Medan, LBH Banda Aceh