Workshop Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum

LBH Suarabaya – Para Organisasi Bantuan Hukum (OBH) ikuti Workshop Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Organisasi Bantuan Hukum yang bertemakan Mekanisme Verifikasi dan akreditasi, Pelaporan (SidWorkshop Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Organisasi bantuan Hukumbankum), Evaluasi dan Pengawasan Layanan Bantuan Hukum Di Jawa Timur. Workshop ini terselenggara atas kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dengan The Asia Foundation (TAF) didukung oleh United State Agency for International Development (USAID) dalam bingkai program eMpowering Access To Justice (MAJu).

Dalam Workshop ini, Alumni Pengacara Publik LBH Surabaya, Hosnan, S.H., bertindak sebagai fasilitator. Sementara itu, hadir juga Dian Megawati, S.H., M.H. perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur dan Freddy Andreas Caesar , S.H. (PAHAM Jember) sebagai Nasumber. Workshop OBH tersebut di hadiri 26 peserta yang berasal dari lembaga mitra LBH Surabaya dari empat kota/kabupaten di Jawa Timur, yakni Surabaya, Sidoarjo, Makang, dan Jember. Di antaranya adalah perwakilan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur, Center for Marginalized Communities Studies (CMARs), LBH Disabilitas Jatim, LLH Universitas Muhammadiyah Surabaya, DPC IKADIN Surabaya, UKBH Universitas Airlangga, YLPK Jatim, SCCC, FSPMI Sidoarjo, LBH UINSA Surabaya, LKBH UMSIDA, BKBH FH Universitas Brawijaya Malang, LBH FSPMI Jatim, BBH FH. Universitas Bondowoso, LPPA Bina Annisa Mojokerto, PPAPL TAKAWIDA Bondowoso, Pusham Ubaya, LPBH NU Bondowoso, LBH Pusura, UKBH Universitas Widya Gama Malang, BPBH FH UNEJ, KPPAI Pasuruan, PAHAM Jember, OBH Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban.

Pelaksanaan kegiatan Workshop dilaksanakan selama 2 hari Tanggal 11-12 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Malang. Materi yang dijelaskan pada Workshop terkait Pemetaan Problem Verifikasi, Akreditasi, Pelaksanaan dan Pelaporan (sidbankum), Mekanisme Verifikasi dan Akreditasi, dan Pelaporan (sidbankum), dan Simulasi Verifikasi dan Akreditasi dan  Pelaporan (sidbankum).

Pengumuman Seleksi Kalambahu 2018

Dengan ini kami LBH Surabaya telah melaksanakan seleksi Kalambahu yang di adakan pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 12.00 di Kantor LBH Surabaya. Sehingga pada hari ini kami sampaikan hasil seleksi yang sudah berjalan, sesuai dengan keputusan ada 26 Peserta Kalambahu yang lulus dari 40 Calon Peserta yang telah mendaftar. sekian informasi dari kami. Selamat untuk peserta yang Lulus Seleksi.

Untuk mengetahui List Peseta yang lulus , silakan klik disini.

Siaran Pers LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SURABAYA – JAWA TIMUR

 

Siaran Pers

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SURABAYA – JAWA TIMUR

No :132/SK/LBH/VII/2018

Jumat, 06 Juli 2018 Aliansi Mahasiswa Papua mengadakan diskusi Mingguan di Asrama Mahasiswa Papua yang terletak di Jalan Kalasan No. 10 Tambaksari, Surabaya. Pada sekitar jam 20.30 WIB, Camat Tambaksari bersama ratusan anggota Kepolisian, TNI dan Satpol PP kota Surabaya mendatangi Asrama Mahasiwa Papua dengan dalih melaksanakan operasi Yustisi. Namun ketika perwakilan Mahasiswa Papua dan dua orang mahasiswa peserta diskusi serta salah satu PengacaraPublik LBH Surabaya menanyakan Surat Perintah/Surat Tugas, Camat Tambaksari tidak bias menunjukkan surat tersebut. Dua orang peserta diskusi, Isabella dan Anindya berusaha untuk berdialog dengan damai dengan pihak camat namun di tengah dialog tersebut, salah seorang polisi meneriaki Anindya dengan kata-kata kasar kemudian situasi mulai memanas. Isabella dan pengacara publik LBH Surabaya diseret oleh aparat kepolisian, sedangkan Anindya juga dilecehkan oleh oknum aparat kepolisian, dadanya dipegang dan kemudian diseret beramai-ramai. Camat Tambaksari Bersama ratusan anggota Kepolian, TNI dan Satpol PP kota Surabaya meninggalkan lokasi Asrama Mahasiswa Papua sekitar jam 23.30 WIB.

Alasan Camat Tambaksari mengatakan bahwa operasi tersebut merupakan Operasi Yustisi merupakan hal yang tidak rasional. Karena jika memang Camat Tambaksari sedang melaksanakan Operasi Yustisi, seharusnya camat bias menunjukkan Surat Perintah/Surat Tugas. Selain itu, jika memang melaksanakan Operasi Yustisi kenapa harus melibatkan anggota Kepolisan dan TNI, bahkan polisi bersenjata laras Panjang.

Tindakan represif aparat Kepolisian terhadap mahasiswa Papua, tidak hanya sekali terjadi. Pada 1 Juli 2018, diskusi yang dilaksanakan oleh Mahasiwa Papua di Asrama Mahasiswa Papua dibubarkan paksa oleh aparat Kepolisian dan di Malang diskusi Mahasiswa Papua dibubarkan secara paksa sehingga mengakibatkan beberapa Mahasiswa papua terluka. Menurut keterangan Mahasiswa Papua di Surabaya, mereka sering mendapatkan larangan untuk melaksanakan aksi-aksi demonstrasi.

LBH Surabaya sebagai lembaga yang concern untuk mendorong pemajuan, pemenuhan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia mengecam keras tindakan-tindakan kekerasan terhadap Mahasiswa Papua. Apalagi kekerasan tersebut justru dilakukan oleh aparat negara (state apparatus), lebih-lebih dilakukan oleh aparat keamanan yang sejatinya harus memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 24 ayat (1) memberikan jaminan atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berserikat. Sehingga tindakan kekerasan secara fisik dan psikis yang dilakukan aparat Negara kepada Mahasiswa Papua, merupakan pelanggaran HAM.

Selain itu, tindakan pelecehan Seksual yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum aparat Kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 289 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana  selama-selamanya Sembilan tahun.”

 

Berdasarkan hal tersebut diatas, LBH Surabaya menyerukan agar:

  1. Presiden Republik Indonesiamemerintahkan Kepolisian dan TNI untuk menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat khususnya Mahasiswa Papua;
  2. Kapolda Jatim untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya terhadap Mahasiswa Papua di Jawa Timur;
  3. Kapolda Jatim untuk menindak tegas anggota Kepolisian yang melakukan pelecehan seksual Kepada Mahasiswi peserta diskusi di asrama mahasiswa Papua (Surabaya) pada tanggal 6 Juli 2018;
  4. Pemerintah kota Surabaya tidak bertindak diskriminatif terhadapMahasiswa Papua yang berada di Kota Surabaya;
  5. Pemerintah dan aparat penegak hokum menegakkan jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan menyampaikan pendapat yang merupakan hak setiap Manusia tanpa terkecuali.

Surabaya, 06 Juli 2018

  • Soleh -LBH Surabaya

Cp:082330332610

  • Hendrik – Aliansi Mahasiswa Papua;

Cp:081344093962

  • Anindya – Front Mahasiswa Nasional

Cp:O87855942829

GMKI Surabaya