SIARAN PERS “Launching Pembukaan Posko Pengaduan THR 2018”

 

YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH Surabaya) bersama Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Jawa Timur dan Aliansi Buruh Jawa Timur (ABJ)

Surabaya-25/05/2018. YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH Surabaya) bersama Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Jawa Timur dan Aliansi Buruh Jawa Timur (ABJ) pada tahun 2018 kembali membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk menerima pengaduan dari buruh di Jawa Timur. Dasar hukum kebijakan/aturan terkait dengan pemberian THR bagi pekerja/buruh, sebelumnya pemberian THR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih mendapatkan THR sebesar 1 (satu) bulan upah. Sedangkan, pekerja yang mempunyai masa kerja mulai dari 1 (satu) bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, maka mendapatkan THR dengan besaran proporsional yaitu perhitungan masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upah. Bahkan, terhadap buruh/pekerja yang putus hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas THR. Pembayaran THR wajib dibayarkan oleh perusahaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Bahwa berdasarkan data Posko THR YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH Surabaya) bersama Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Jawa Timur dan Aliansi Buruh Jawa Timur (ABJ) tahun 2017 pengaduan pelanggaran THR yang masuk sedikitnya 1.867 (seribu delapan ratus enam puluh tujuh) korban pekerja/buruh yang melaporkan ke Posko THR. Sebaran pelanggaran THR terjadi di 32 Perusahaan di 6 Kab/Kota Jatim: Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kab. Pasuruan, Kab. Tulungagung dan Kab Bojonegoro.

Bahwa, Korban pelanggaran THR didominasi pekerja kontrak/outsourcing dan harian lepas. Pegawai tetap juga THRnya dilanggar terutama mereka yang dalam proses PHK. Modusnya adalah para buruh kontrak/ outshorching dan tenaga harian lepas yang karena statusnya tidak berhak THR, alas an berikutnya adalah karena tidak mampu.  Modus lainnya adalah berdalih pekerja/buruh dalam proses PHK.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan dalam hal pengawasan dirasa sangat kurang karena yang mengawasi THR dibawah wewenang Pemerintah Provinsi, ini semakin tidak efektif dan semakin sulit aksesnya.

Berdasarkan hal tersebut Posko THR mulai dibuka tanggal 25 Mei 2018 YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH Surabaya) bersama Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) JawaTimur dan Aliansi Buruh Jawa Timur (ABJ) sampai pada H-3 Idul Fitri, yang mana sarana pengaduan antara lain :

Kantor LBH Surabaya, Jl. Kidal No. 6 Surabaya (Pusat/LBH)

Sekretariat DPW FSPMI Jawa Timur, Ruko Griya Simo Pomahan B-2, Jl. Simo Pomahan, Surabaya

(FSPMI)Omah Perjuangan, Jl. Berbek Industri V, Waru, Sidoarjo (FSPMI)

Telp : 031-5022273:

Fax : (031) 5024717

SMS: 087760064256

WA : 087760064256

FB(fanspage) : @poskothrfspmisby

Twitter : @PoskoTHR_Jatim

Email   : poskothrfspmisurabaya@gmail.com

 

Tim Posko THR LBH Surabaya-Aliansi Buruh Jawa Timur

1. HabibusShalihin                       (082330231599)          Koordinator Posko

2. Nuruddin                                  (085645652488)           FSPMI Jatim

3. Jamaludin                                (08121801404)             Aliansi Buruh Jatim

PERNYATAAN SIKAP LBH – YLBHI

Terkait kejadian pengeboman di 3 (tiga) gereja di Surabaya antara lain terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela Jl. Ngagel Madya, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jl. Diponegoro dan Gereja Pantekosta Jl. Arjuno, kami menyatakan sikap:
1. LBH se-Indonesia mengecam keras aksi bom di Jawa Timur;
2.  Berduka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam peristiwa tersebut, dan menuntut       agar Pemerintah memberikan pemulihan yang efektif kepada para korban keluarganya;
3. Aksi bom ini merupakan ancaman serius terhadap penegakan HAM, negara hukum, dan demokrasi ;
 4. Menuntut Pemerintah, c.q. Kepolisian, untuk mengungkap jaringan dan otak dibalik            peristiwa bom, dengan tetap menghormati HAM dan proses hukum yang adil, agar tidak      memicu martir2 terorisme baru;
5. Meminta agar Pemerintah Daerah dan kepolisian setempat lebih proaktif untuk                  memulihkan dan menjaga suasana,  serta memberikan jaminan perlindungan                    kemerdekaan agama dan keyakinan diwilayahnya masing-masing ;
6. Mengevaluasi kebijakan anti-terorisme yang Terbukti tidak efektif dalam pencegahan          dan penanggulangan  aksi kejahatan tetorisme, termasuk meninjau ulang Rancangan          Revisi UU terorisme;
7. Mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan mempererat ikatan        antar kelompok, agama, ras, suku, agar kita tidak mudah dipecah belah.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
LBH Aceh
LBH Medan
LBH Padang
LBH Pekanbaru
LBH Palembang
LBH Lampung
LBH Surabaya
LBH Jakarta
LBH Bandung
LBH Semarang
LBH Yogyakarta,
LBH Bali
LBH Manado
LBH Makassar
LBH Papua
Narahubung:
Abdul Wachid H, LBH Surabaya – (087853952524/ 082140790009)
Febi Yonesta, YLBHI – (087870636308)