VONIS BERSALAH PEJUANG LINGKUNGAN (TOLAK TAMBANG EMAS TUMPANG PITU) ADALAH ANCAMAN NYATA BAGI PEMBELA HAM

Press Release YLBHI dan 15 KANTOR LBH INDONESIA

Vonis bersalah yang dijatuhkan oleh hakim PN Banyuwangi terhadap Pejuang Lingkungan yang menolak Tambang Emas Tumpang Pitu (Heri Budiawan atau yang akrab dikenal dengan panggilan BUDI PEGO) dan dihukum penjara 10 bulan dari tuntutan 7 tahun merupakan ancaman nyata bagi upaya-upaya partisipasi masyarakat dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang sejatinya dilindungi oleh UU. Pembela/Pejuang HAM ( _Human Right Defender’s_ ) sangat gampang dikriminalisasi dengan berbagai kasus yang tidak masuk akal seperti yang dialami oleh  Budi Pego. Budi Pego adalah salah satu pejuang penolak tambang emas tumpang pitu dikriminalisasi menggunakan isu komunisme, yakni didakwa melakukan pelanggaran pasal 107 a Undang-undang nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Suatu tuduhan yang tidak masuk akal bila dilihat dari latar belakangnya dirinya sebagai petani dan warga NU.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan catatan LBH Surabaya (Tim Penasihat Hukum Budi Pego yang tergabung dalam TeKAD GARUDA/Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat Untuk Daulat Agraria), tidak ada satupun bukti yang mengarah pada adanya penyebaran atau pengajaran tentang komunisme yang dilakukan oleh Budi Pego. Justru sebaliknya, pada saat demo dilakukan, beberapa personil kepolisian ikut mengawal. Sehingga sangatlah tidak mungkin ada kegiatan penyebaran atau pengajaran tentang komunisme dalam aksi yang dilakukan tanggal 4 April 2017 yang lalu tersebut. Aksi tersebut adalah murni penyampaian pedapat berupa penolakan terhadap tambang emas tumpang pitu. Hal tersebut nyatanya telah dipertimbangan sebagai fakta oleh majelis hakim bahwa betul aksi tersebut adalah aksi tolak tambang. Namun, meskipun demikian Majelis Hakim PN Banyuwangi berpendapat lain, Budi Pego tetap dinyatakan bersalah karena pertimbangan yang sekurang-kurangnya sebagai berikut :

  1. Unsur melawan hukum terpenuhi menurut hakim karena aksi tersebut tidak diberitahukan secara tertulis (hanya pemberitahuan lisan) berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
  2. Budi Pego dianggap sebagai koordinator aksi karena menurut keyakinan hakim terdakwa  di video terlihat sedang mengarahkan aksi. Ketika aksi di Gunung Salakan Budi Pego memberitahukan aksi secara lisan ke Polisi, pembuatan spanduk di rumah Budi Pego, sehingga berdasarkan pasal 15-16 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kordinator aksi bertanggung jawab secara penuh;
  1. Unsur menyebarkan ajaran komunis karena terdapat logo palu arit yang identik dengan ajaran komunisme yang dilarang ketika aksi dan patut diduga Budi Pego tahu logo itu dan tidak menghentikan aksi.

Bila melihat pada pertimbangan hakim tersebut, nyatalah bahwa vonis bersalah bagi Budi Pego sangat dipaksakan. Bagaimana mungkin pasal yang memuat delik aktif dikenakan kepada perbuatan pasif yang itupun masih dalam dugaan, yakni _*Budi Pego patut diduga tahu adanya gambar mirip palu arit tersebut*_. Padahal tidak ada satupun saksi yang menerangkan adanya pembuatan gambar mirip logo palu arit tersebut pada saat spanduk dibuat. Bagaimana mungkin aksi spontan dianggap dipimpin oleh Budi Pego. Celakanya, bagaimana mungkin perbuatan melawan hukum dalam UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dipaksakan menjadi alasan terbuktinya unsur perbuatan melawan hukum pada UU lain, yakni UU nomor 27 tahun 1999 pasal 107a. Ini tentu sangat mengada-ada dan sengaja dipaksakan untuk membungkam perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat penolak tambang emas tumpang pitu.

Apa yang dialami oleh Budi Pego merupakan salah satu bentuk dari _Strategic Lawsuit Against Public Participation_ (SLAPP). SLAPP adalah upaya perlawanan secara hukum yang ditujukan terhadap warga yang melakukan kritik atau berbicara tentang kepentingan umum. SLAPP seringkali dijadikan alat untuk membungkam sikap kritis dari masyarakat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pejuang lingkungan di Banyuwangi.

Kriminalisasi terhadap Budi Pego bukanlah satu-satunya kasus kriminalisasi akibat dari adanya pertambangan tumpang pitu. Sebelumnya juga terjadi kriminalisasi terhadap beberapa warga lain yang melakukan penolakan terhadap tambang emas tumpang pitu. Sebagian dinyatakan bebas oleh pengadilan (saat ini masih dalam proses kasasi), sebagian lainnya dinyatakan bersalah.

Kasus kriminalisasi aktivis HAM bukan hanya kali ini saja terjadi. Dalam perjuangan tolak tambang Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Tolak Pabrik Semen), kriminalisasi terhadap Joko Prianto juga terjadi. Berdasarkan catatan YLBHI, sepanjang tahun 2017, terdapat 61 (enam puluh satu) kasus kriminalisasi. Rata-rata, para aktivis tersebut dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas lingkungan atau hak atas tanah di wilayahnya.

Untuk itu, YLBHI beserta 15 Kantor LBH Indonesia secara tegas menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Mengecam putusan Majelis Hakim PN Banyuwangi yang telah melanggengkan upaya kriminalisasi terhadap Pejuang HAM, Penolak Tambang Emas Tumpang Pitu, dengan menyatakan bersalah Budi Pego dan menghukum 10 bulan penjara;
  2. Mengecam putusan Majelis Hakim PN Banyuwangi karena berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh pasal 100 UU HAM.

ASFINAWATI (Ketua Umum Badan Pengurus YLBHI)

MUSTIQAL SYAHPUTRA (Direktur LBH Aceh)

ERA PURNAMASARI (Direktur LBH Padang)

SURYA ADINATA (Direktur LBH Medan)

ADITYA BAGUS SANTOSO (Direktur LBH Pekanbaru)

APRIL FIRDAUS (Direktur LBH Pelembang)

ALIAN SETIADI (Direktur LBH Lampung)

ALGHIFFARI AQSA (Direktur LBH Jakarta)

WILLY HANAFI (Direktur LBH Bandung)

HAMZAL WAHYUDDIN (Direktur LBH Jogjakarta)

ZAINAL ARIFIN (Direktur LBH Semarang)

FAIQ ASSIDIQI (Direktur LBH Surabaya)

DEWA PUTU ADNYANA (Direktur LBH Bali)

HASWANDY ANDY MAS (Direktur LBH Makassar)

HENDRA BARAMULI (Direktur LBH Manado)

SIMON PATTIRADJAWANE (Direktur LBH Papua)

*Narahubung:

Faiq Assidiqi – 081336181940

Wachid Habibulah – 087853952524

Muhammad Isnur – 081510014395

Peranan Media Massa dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Yaritza Mutiaraningtyas, S.H.

Perkembangan media massa di Indonesia semakin maju di Era Globalisasi, di ketahui media massa terdiri dari beberapa katagori antara lain media cetak dan elektronik. Dalam perkembangannya media masa tidak hanya berfungsi memberikan informasi kepada khalayak tetapi juga pendidikan, hiburan serta control sosial. Saat ini, media elektroniklah yang lagi di gandrungi oleh masyarakat Indonesia tetapi banyak orang tidak mengetahui bahwa berita-berita di media elektronik dan cetak yang memprihatinkan di karenakan banyak pemberitaan media massa yang masih menerapkan nilai-nilai bias gender dalam masyarakat.

Sebagian media massa lebih banyak membuat kata-kata sensasional dari pada esensi permasalahannya, kata-kata sensasional yang biasa dipakai judul berita  bisa menimbulkan efek kekerasan yang mendalam. Contoh, “Suami Membunuh Istri Dengan Parang”, “Menolak Diajak Begituan, Suami Aniaya Istri Pakai Kapak”, “Edan! Ayah Cabuli Anak Kandung Setiap Hari”, “Dianiaya ibu Tiri,  Gadis Cilik Telantar di Jalanan” . Ada juga yang mendeskripsikan detail peristiwa yang dialami anak dan perempuan terkait kasus kekerasan, pencabulan dan pemerkosaan. Contoh, “Setibanya di kamar, tiba-tiba kakek Muchtar mendorong bahu korban hingga terjatuh di atas kasur. Didorong nafsu yang memuncak, sang kakek lantas meraba seluruh tubuh dan menciumin korban.” Kecenderungan memberitakan secara detail sebuah peristiwa berdampak negatif bagi anak-anak, perempuan, dan khalayak umum yang membaca, mendengar dan melihat. Dalam kasus perkosaan, deskripsi peristiwa yang terlalu mendetail dapat menimbulkan trauma bagi anak dan perempuan termasuk korban yang mengalami kekerasan dan pemerkosaan.

Padahal di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menerangkan “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah” isi pasal tersebut menerangkan bahwa apa yang diberitakan oleh media massa harus menghormati rasa kesusilaan. Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Sehingga diharapkan media massa saat ini bisa mengkontrol pemberitaan dan memperbanyak pemberitaan yang positif contohnya terkait pemberdayaan perempuan dan anak dengan mengambil tema pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah menjadi barang berharga dan bernilai ekonomi tinggi sehingga bisa membuka usaha bank sampah. Pendidikan untuk perempuan rentan, pendidikan untuk anak-anak disabilitas, pengamen dan pemulung. Berita tentang pemberdayaan perempuan dan anak sangat diperlukan khususnya di media massa, karena media menjadi faktor yang berperan dalam perubahan sosial.

Mahasiswa S2 Universitas Narotama Surabaya Kunjungi LBH Surabaya

Jumat 12 Januari 2018 Pukul 13.00 – 15.30 WIB,  Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kantor Hukum, 13 mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya mengunjungi LBH Surabaya. Turut hadir pula dosen pembimbing mahasiswa, yakni Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

“Terima kasih kami sampaikan kepada LBH Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengadakan kunjungan ke sini,” ungkapnya. “Maksud dan tujuan kunjungan ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui manajemen kantor hukum secara langsung sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa,” tambahnya.

Kunjungan mahasiswa kali ini disambut secara langsung oleh Kepala Bidang Riset, Pengembangan dan Kerjasama LBH Surabaya Bapak Abdul Fatah, S.H., M.H. “Kami ucapkan selamat datang di kantor kami. Semoga dalam kunjungan kali ini, di LBH Surabaya, dapat memberikan pengetahuan secara langsung tentang manajemen kantor hukum,” sambutnya.

Setelah mendapatkan sambutan dari Kepala Bidang Riset, Pengembangan dan Kerjasama LBH Surabaya, para mahasiswa mendapatkan paparan mengenai Sejarah LBH Surabaya, Isu-Isu yang ditangani oleh LBH Surabaya (Penegakan Hukum, HAM dan Demokrasi),  Personil LBH Surabaya, dan yang terakhir terkait Sistem Manajemen Kantor LBH  Surabaya yang disampaikan langsung oleh Bapak Abdul Fatah, S.H., M.H. . Sehingga setelah pemaparan selesai mahasiswa bisa langsung berdiskusi terkait sistem manajemen kantor hukum LBH Surabaya.