Akhirnya, Sengketa Tanah Masjid Al-Badar Disidang di PN Surabaya

LBH Surabaya – Persidangan perkara nomor: 897/Pdt.G/2016/PN.SBY antara Moesamah selaku penggugat melawan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai tergugat I, Ta’mir Masjid Al-Badar sebagai tergugat II, dan Muhaimin serta Eddy Setiawan masing-masing sebagai turut tergugat I dan II berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (24/1). Digelar di Ruang Sari I, agenda sidang kali ini adalah penyampaian jawaban tergugat II serta turut tergugat I dan II yang dikuasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

Perkara ini bermula dari adanya sengketa tanah dan bangunan milik Masjid Al-Badar yang sebenarnya digunakan untuk rumah modin dan jandanya yang kini ditempati oleh penggugat. Awalnya, Masjid Al-Badar menempati tanah yang merupakan aset milik Pemkot Surabaya di Jalan Tambaksari II/2, Surabaya. Namun, pada 2005, Pemkot Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.46/45/436.1.2/2005 tanggal 4 Maret 2005 yang pada pokoknya Pemkot melepaskan asetnya kepada pengurus Masjid Al-Badar untuk digunakan sebagai tempat sosial keagamaan.

Hingga kini, penggugat masih menghuni rumah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Masjid Al-Badar. Pihak pengurus Masjid al-Badar telah mengupayakan penyelesaian permasalahan ini secara kekeluargaan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, penggugat mengajukan gugatan di PN Surabaya. Persidangan akan dilanjutkan kembali pada Selasa (7/2) dengan agenda replik dari pihak penggugat. (*/jau)

Hak Pesangonnya Tidak Kunjung Jelas, Sudarsono Gugat PT Merak Jaya Beton

LBH Surabaya – Sidang lanjutan yang keempat perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Sudarsono melawan PT. Merak Jaya Beton berlangsung di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, Senin (23/1). Agenda sidang dalam perkara nomor 173/G/2016/PHI.SBY kali ini adalah penyampaian jawaban dari pihak tergugat. Persidangan akan dilanjutkan kembali pada Senin (6/2) dengan agenda penyampaian replik dari pihak penggugat.

Sebelumnya, perkara ini berawal dari di PHK-nya karyawan PT.Merak Jaya Beton, Sudarsono, bersama dengan 18 orang rekannya pada 20 Februari 2016. Setelah mendengar kabar dirinya termasuk dalam karyawan yang terkena PHK, Sudarsono lantas berusaha untuk meminta kejelasan terkait statusnya serta kejelasan mengenai pemenuhan hak pesangonnya.

Karena tidak kunjung mendapat kejelasan mengenai status kerja dan pemenuhan hak pesangonnya, Sudarsono memutuskan untuk mengadakan perundingan (bipartit, red) dengan pihak perusahaan. Ternyata, perusahaan hanya sanggup memberikan pesangon sebanyak 3 kali upah bulanan yang diterima oleh Sudarsono.

Merasa jumlah pesangon yang ditawarkan oleh pihak perusahaan terlalu kecil, dengan mengingat masa kerjanya yang sudah mencapai sembilan tahun, Sudarsono menolak tawaran dari perusahaan. Perundingan antara Sudarsono dengan perusahaan tidak mencapai titik temu.

Sudarsono terus memperjuangkan haknya dengan membawa permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya untuk diadakan perundingan (tripartit, red). Seiring berjalannya waktu, perundingan inipun gagal. Pasalnya, ketika diadakan mediasi, pihak perusahaan sering mangkir.(*/jau)

LBH Surabaya Gelar Rapat Kerja Daerah

LBH Surabaya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya gelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2017. Acara tersebut dilaksanakan pada Kamis (19/1) hingga Jumat (20/1) di Hotel Tretes Raya, Pasuruan.

Rakerda 2017 kali ini dihadiri langsung oleh Direktur LBH Surabaya, kepala bidang, pengacara publik, dan karyawan. Sementara itu, asisten pengacara publik bertindak sebagai panitia pelaksana.

Selama dua hari itu, program kerja untuk tahun 2017 telah berhasil dirumuskan. Beberapa di antaranya adalah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Jawa Timur serta visit ke jaringan dan paralegal LBH Surabaya untuk memperkuat advokasi pada isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan access to justice.

Dalam sambutan penutupan acara Rakerda 2017, Direktur LBH Surabaya, M. Faiq Assiddiqi, S.H., menyampaikan terima kasih kepada seluruh personil LBH Surabaya yang telah bersama-sama menyusun program kerja untuk 2017. “Tantangan kelembagaan ke depan akan semakin berat, sehingga butuh kerjasama dan etos kerja yang baik, agar program kerja yang disusun bisa dilaksanakan dengan baik,” harapnya.(*/leh)