LBH Surabaya: Negara Gagal Melindungi Jurnalis

Siaran Pers

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SURABAYA – JAWA TIMUR

Nomor : 176/SK/LBH/X/2016

Kekerasan terhadap Jurnalis kembali terjadi. Setelah beberapa waktu yang lalu terjadi pemukulan kepada Ghinan, wartawan Radar Madura, yang diduga dilakukan oleh Pegawai Dinas PU Binamarga dan Pengairan Bangkalan,  Sony Misdananto, wartawan Net-TV yang mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota Batalyon Infanteri Lintas Udara 501 Bajra Yudha Madiun, kini kekerasan kembali menimpa sejumlah wartawan di Surabaya yang sedang meliput aksi Bonek yang diduga dilakukan oleh orang berseragam kepolisian pada tanggal 10 November 2016.

LBH Surabaya sebagai lembaga yang concern untuk mendorong pemajuan, pemenuhan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia mengecam keras tindakan-tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Apalagi kekerasan tersebut justru dilakukan oleh aparat negara (state apparatus), lebih-lebih dilakukan oleh aparat keamanan yang sejatinya harus memberikan perlindungan dan keamanan bagi Jurnalis atau Wartawan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers secara tegas menyatakan bahwa, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”, artinya: pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers (Penjelasan pasal ini). Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (3) juga dinyatakan secara tegas bahwa, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Kekerasan, yang bersifat fisik maupun psikis, yang ditujukan kepada Jurnalis dalam rangka menjalankan tugas jurnalistiknya, adalah salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap ketentuan pasal 4 ayat (3) Undang-undang tentang Pers yang diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur oleh pasal 18 ayat (1), yakni “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Kekerasan-kekerasan yang sering dialamai oleh jurnalis menunjukkan negara telah gagal dalam memberikan perlindungan bagi Jurnalis. Penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap Jurnalis belum memberikan efek jera dan belum melahirkan kebijakan serius bagi pelindungan Jurnalis oleh aparat penegak hukum. Apalagi kadang penegakan hukumnya tidak tuntas.

Untuk itu, LBH Surabaya meminta agar:

  1. Aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan yang menimpa Jurnalis tanpa terkecuali;
  2. Meminta kepada Kapolda Jatim untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang menimpa Jurnalis pada saat meliput aksi Bonek pada tanggal 10 November 2016 yang diduga dilakukan oleh orang berseragam kepolisian;
  3. Meminta kepada Kepolda Jatim untuk melakukan evaluasi terhadap anggota dan atau jajaran dibawahnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada Jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya;
  4. Menyerukan kepada masyarakat agar menghormati tugas-tugas Jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya.

Surabaya, 11 November 2016

LBH Surabaya – Jawa Timur

Hosnan, S.H.

Kepala Bidang Penanganan Kasus

Lain Jessica, Lain Nasibnya

Oleh:

Moch. Choirul Rizal, S.H.I., M.H.

Persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso atas dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin telah memasuki tahap akhir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Setelah menjalani persidangan yang berlarut-larut, Jessica harus menghadapi kenyataan atas vonis pidana penjara selama 20 tahun.

Sebelumnya, beberapa pihak memprediksi Jessica akan dipidana. Begitupun sebaliknya. Pada akhirnya, semua itu dijawab oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Alat bukti yang sah dan meyakinkan berdasarkan keyakinan hakim menjadi jawaban atas prediksi-prediksi tersebut, setidaknya pada persidangan di tingkat pertama.

Tulisan ini sengaja tidak mempersoalkan vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim kepada Jessica. Namun, lebih kepada aspek pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum dalam persidangan tersebut, dibandingkan dengan persidangan atas kasus pembunuhan yang lainnya di Indonesia.

Jessica, sebagaimana kita ketahui bersama, mendapatkan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum, baik saat di tingkat penyidikan maupun di persidangan. Bahkan, salah satu penasihat hukum Jessica, Otto Hasibuan, adalah advokat yang punya reputasi mentereng dan pernah menjadi orang nomor satu di organisasi advokat yang tersohor di negeri ini.

Dapat bersama kita lihat bagaimana kemudian Otto Hasibuan menjalankan profesinya yang mulia (officium nobile) dengan begitu bersemangat dan berapi-api. Tampak di setiap persidangan, Otto Hasibuan membela habis-habisan dan dengan tegas menyatakan Jessica bukan pelaku pembunuhan terhadap Mirna Salihin, sebagaimana dituduhkan oleh penuntut umum. Walaupun kemudian majelis hakim berkeyakinan sebaliknya.

Atas apa yang dilakukan oleh Otto Hasibuan dan timnya, Jessica benar-benar telah beruntung menikmati haknya sebagai seorang tersangka dan terdakwa, yakni didampingi oleh penasihat hukum saat menjalani penyidikan dan dalam setiap persidangan. Lagi-lagi, terlepas kemudian majelis hakim mempidana Jessica.

Kasus yang Lain

Sementara itu, mari kita lihat persidangan lainnya yang berhubungan dengan tuduhan pembunuhan. Satu kasus yang dapat ditampilkan di sini adalah apa yang terjadi pada Kemat, Devid, dan Sugik pada 2007 yang lalu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Dalam persidangan di PN Jombang, Kemat dan Devid dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Asrori. Masing-masing dari keduanya divonis 17 tahun dan 12 tahun pidana penjara, sedangkan Sugik masih dalam proses persidangan di PN Jombang.

Namun, setelah itu, terungkap bahwa pembunuh Asrori yang sebenarnya adalah Very Idham Henyansyah, bukan Kemat, Devid, dan Sugik. Akhirnya, mereka bertiga dapat menghirup udara bebas.

Sebelumnya, ketiganya terpaksa mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Pengakuan oleh ketiganya terpaksa diberikan karena adanya siksaan dari aparat kepolisian saat melakukan penyidikan. Terlebih, saat proses tersebut mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Sebagaimana ditulis oleh E.A. Pamungkas (2010: 176), Kemat mengaku dicambuk menggunakan belt dari karet yang sangat keras dan kepalanya dipukul. Apalah daya dari ketiga warga negara tersebut melawan aparat penegak hukum yang tidak profesional dan mengabaikan hak asasi manusia.

Derita ketiganya berlanjut di PN Jombang. Penuntut Umum dan Majelis Hakim mengamini apa yang “dihasilkan” oleh polisi saat melakukan penyidikan. Sungguh ironi!

Hak Atas Bantuan Hukum

Dua kasus yang tersampaikan di atas menunjukkan adanya perbedaan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi warga negara yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Lain Jessica, lain nasibnya!

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa diatur dan dijamin oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara normatif, setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum tersebut sudah secara jelas di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Terlebih kemudian lahir juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Secara konstitusional, warga negara mempunyai hak untuk mengakses bantuan hukum tersebut.

Setelah adanya undang-undang tersebut, harapannya adalah tidak terjadi lagi peristiwa peradilan sesat yang pernah dialami oleh Kemat, Devid, dan Sugik. Warga negara yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana segera mendapatkan pendamping atau penasihat hukum yang akan membela hak-hak hukumnya. Kata lainnya, warga negara berhak mendapatkan hak atas bantuan hukum seperti Jessica selama proses pemeriksaan perkara pidananya.

Negara harus hadir untuk menjamin tersedianya hak atas bantuan hukum bagi warga negara yang membutuhkan. Harus ada evaluasi secara menyeluruh dan konsisten terhadap sistem peradilan pidana serta implementasi UU Bantuan Hukum di Indonesia. Ke depan, tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap warga negara untuk mengakses hak atas bantuan hukum. Semoga.(*)