Berhukum Tanpa Diskriminasi

Oleh:

Abdul Fatah, S.H., M.H.

Kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini diwarnai adanya praktik diskriminasi. Diskriminasi dengan parameter (atas nama) agama dan keyakinan, perempuan, marginalitas, serta mayoritas dan minoritas masih sering terjadi di Indonesia. Di Jawa Timur, praktik diskriminasi ini marak terjadi, misalnya pada kasus Syiah Sampang, pemutusan hubungan kerja sepihak bagi sebagian buruh, tidak semua buruh mendapatkan tunjangan hari raya pada saat perayaan hari besar keagamaan, dan diskriminasi dalam mengakses keadilan.

Adanya praktik diskriminasi ini menandakan bahwa konsep bernegara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 belum dijalankan sebagaimana mestinya dan konsisten. Di samping itu, adanya praktik diskrimnasi ini menandakan bahwa konsep bernegara dengan menjunjung hak asasi manusia (HAM) juga belum dijalankan dengan baik, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan beberapa kovenan internasional terkait HAM.

Diskriminasi ini sendiri adalah segala bentuk praktik pembedaan perlakuan terhadap seseorang yang didasarkan pada warna kulit, golongan, suku, ekonomi, pilihan politik, agama dan keyakinan, serta lain sebagainya. Problem tematik sekarang juga sudah sampai batas memprihatinkan. Hal itu disebabkan karena adanya praktik diskiriminasi dalam kehidupan hukum.

Praktik diskriminasi dalam hukum ini meliputi tiga hal dalam pemaknaan sistem hokum. Pertama, diskrimasi hukum dalam hal struktur hukum. Saat ini, banyak regulasi hukum yang nyata-nyata berkarakter diskriminasi, sehingga mengakibatkan banyak regulasi yang dilakukan upaya pengujian, tidak terlepas  peraturan hukum pada level daerah (Perda).

Kedua, diskriminasi dalam aspek hukum juga terjadi hal substansi hukum. Banyak praktik koruptif dalam penegakan hukum. Hal ini dibuktikan ada beberapa oknum penegak hukum yang diproses secara hukum. Tindakan koruptif ini membuktikan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Ketiga, budaya atau kultur hukum kita juga tidak lepas dari praktik diskriminasi.

Oleh sebab itu, perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sangat serius untuk menyatakan stop diskriminasi dan menghentikan sumua praktik diskriminasi dalam kehidupan berhukum. Upaya sungguh-sungguh ini harus dilakukan oleh semua kalangan dan semua pihak. Stop diskriminasi dan sudah saatnya berhukum tanpa diskriminasi!(*)

Warga Dukuh Sepat: Batalkan Ruislag dan Alih Fungsi Waduk Sepat!

LBH Surabaya – Warga Dukuh Sepat tetap gigih dan semangat dalam memperjuangkan hak-haknya yang terlanggar atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Walikota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Puluhan warga menggelar aksi demontrasi di depan kantor DPRD Kota Surabaya, Rabu (26/10) siang.

“Kami tetap akan memperjuangkan hak asasi kami sampai titik darah penghabisan sekalipun,” tegas Koordinator Aksi, Dian Purnomo. “Buktikan Surabaya Kota Hijau. Batalkan ruislag dan alih fungsi Waduk Sepat,” imbuhnya.

Setelah melakukan orasi, perwakilan warga dipersilakan untuk beraudiensi dengan Komisi A DPRD Kota Surabaya. Perwakilan warga ditemui oleh empat anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, yakni Herlina Harsono, D. Adi Sutarwijoyo, Siti Maryam, dan Pertiwi Ayu Khrisna.

Hasilnya, warga diminta untuk mengirimkan kronologi kasus Waduk Sepat ke Komisi A. Setelah itu, Komisi A akan mempelajari kasus tersebut.

Lebih lanjut, Komisi A berjanji akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Komisi terkait, yakni Komisi C. “Kami akan mempertanyakan perkembangan penyelesaian atas kasus Waduk Sepat kepada Komisi C,” tutur Herlina Harsono. Selain itu, Komisi A juga bersedia untuk memfasilitasi warga dalam proses mediasi atas kasus tersebut.

Aksi warga berlanjut di depan Balai Kota Surabaya. Harapannya, warga dapat beraudiensi langsung dengan Walikota Surabaya. Namun, orang nomor satu di Kota Surabaya itu tak ada di tempat, karena sedang ada kegiatan di Inggris.

Ketika di Balai Kota, perwakilan warga ditemui oleh Kabagkesbanglinmas Pemkot Surabaya, Sumarno. Pihaknya berjanji akan menyampaikan aspirasi warga kepada Walikota.(*/zal)

Kompolnas Berkomitmen Mengawal Kasus Lakardowo

LBH Surabaya – Warga Lakardowo, Mojokerto, yang tergabung dalam kelompok Penduduk Lakardowo Bangkit (Pendowo Bangkit) telah melakukan laporan terkait intimidasi yang dilakukan oleh Polsek Jetis dan Polres Mojokerto kepada Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Rabu (26/10). Kedatangan Pendowo Bangkit didampingi oleh tim dari YLBHI, LBH Surabaya, dan Ecoton.

Di Kompolnas, Pendowo Bangkit serta pendamping ditemui oleh salah satu Komisioner, Poengky Indarti dan beberapa staf. Menanggapi laporan warga, Poengky Indarti berjanji Kompolnas akan segera memberikan masukan ke Mabes Polri untuk memeriksa dan menindak tegas aparat kepolisian Polsek Jetis dan Polres Mojokerto. “Kami juga akan mengawal terus laporan warga ini,” tegasnya. Dalam pertemuan tersebut, Kompolnas juga memanggil salah satu anggota Propam Mabes Polri untuk mendengarkan aduan warga terkait perilaku polisi.

Setelah di Kompolnas, warga langsung memasukkan laporan pengaduan ke Mabes Polri. Pihak Mabes Polri berjanji dalam 90 hari ke depan akan segera menindaklanjuti laporan warga dan memeriksa polisi yang melakukan pemukulan, penangkapan paksa, dan intimidasi yang lainnya terhadap warga.(*/ra)