Agustus 2016 – LBH Surabaya

Majelis Hakim Tolak Permohonan PT Ciputra Surya

LBH Surabaya – Sidang kasus tukar guling Waduk Sepat kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (24/8). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim atas permohonan intervensi dari PT Ciputra Surya, Tbk.

Dalam putusan sela tersebut, majelis hakim menyatakan, gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme citizen law suit. “Karena gugatan ini tidak seperti gugatan dengan mekanisme pada umumnya, maka yang menjadi penggugat adalah warga negara, sedangkan tergugat adalah pemerintah,” ungkap Hakim Ketua, Sigit Sutanto, S.H.

Atas salah satu pertimbangan hukum dalam putusan sela tersebut, majelis hakim memutuskan tiga hal. Pertama, menolak pemohon intervensi (PT Ciputra Surya, Tbk.) untuk masuk dan bergabung dalam gugatan a quo. Kedua, memerintahkan agar melanjutkan sidang. Ketiga, menunda biaya perkara sampai perkara selesai.

Warga Dukuh Sepat yang sedari awal selalu hadir di setiap persidangan menyambut gembira atas putusan sela tersebut. “Alhamdulillah,” seru warga sesaat setelah mendengarkan isi putusan yang dimaksud.

Sebelumnya, Tim Advokasi Waduk Sepat selaku kuasa hukum penggugat menegaskan, PT Ciputra Surya, Tbk., bukan merupakan pemerintah atau penyelenggara Negara Republik Indonesia. Selain itu, PT. Ciputra Surya, Tbk., dalam konteks perkara ini juga bukan pihak swasta yang diserahi oleh pemerintah untuk mengurus kepentingan umum yang menjadi urusan pemerintahan, tetapi murni sebagai perusahaan pengembang. Dengan demikian, PT Ciputra Surya, Tbk., sudah jelas tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, persidangan akan digelar pada Rabu, (31/8) mendatang. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan jawaban dari para tergugat.(*/leh)

Korban Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan PT Pelindo III Adakan Konferensi Pers

LBH Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya bekerjasama dengan Serikat Pekerja PT Pelindo III mengadakan konferensi pers terkait berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pelindo III, Kamis (11/8). Acara yang dihadiri oleh pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pelindo 3 itu mengundang beberapa pembicara, yaitu Rieke Dyah Pitaloka (Komisi VI DPR RI), R. Herlambang P. Wiratraman (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Istiqfar Ade N. (Pengacara Publik LBH Surabaya), dan Jamal (Aktivitis Buruh) sebagai moderator.

Kasus di PT Pelindo III berawal dari pemberhentian para pekerja secara sepihak oleh perusahaan. Pemberhentian ini dilakukan sejak April 2016 dan memberhentikan sebanyak kurang lebih 224 pekerja yang sampai sekarang tersisa 86 pekerja yang bertahan untuk memperjuangkan hak-hak yang dilanggar oleh PT Pelindo III meskipun banyak intimidasi, intervensi, dan ancaman terhadap mereka dan keluarga.

Adapun hak-hak yang dilanggar oleh Pelindo 3 yaitu, tidak membayar THR, memberi upah di bawah UMK, pemberhentian pekerja magang dan outsourcing, serta hak berserikat dan berpendapat. “Begitu banyak hak-hak normatif yang dilanggar oleh PT Pelindo 3, yang dalam hal ini dilakukan oleh PDS sebagai anak perusahaannya, di antaranya pemborongan, pemagangan, hak-hak ketenagakerjaan, dan lainnya,” ungkap R. Herlambang P. Wiratraman.

Rieke Dyah Pitaloka sebagai anggota DPR-RI dan Pansus PT Pelindo III menuturkan, sebenarnya beberapa lembaga negara telah menguatkan posisi para pekerja dengan menyatakan bahwa PT Pelindo III telah melakukan pelanggaran dan memerintahkan PT Pelindo III untuk mempekerjakan pegawai magang atau outsourcing. “Lembaga tersebut adalah DPR-RI, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, DPRD Kota Surabaya, DPRD Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya,” tuturnya.

Sementara itu, Pengacara Publik LBH Surabaya, Istigfar Ade Noordiansyah menyampaikan, LBH Surabaya sudah mendokumentasikan pelanggaran seperti itu di Catatan Akhir Tahun 2015. “Atas kasus pada para pekerja Pelindo 3, LBH Surabaya siap untuk mengawal dan mendampingi para pekerja,” ungkapnya.(*/aka/zal)

Tim Advokasi Waduk Sepat: Hakim Harus Tolak Permohonan PT Ciputra Surya!

LBH Surabaya – Sidang kasus tukar guling Waduk Sepat kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (10/8). Agenda sidang kali ini adalah penyampaian tanggapan oleh para pihak atas permohonan intervensi dari PT Ciputra Surya, Tbk.

Menurut kuasa hukum penggugat yang tergabung dalam Tim Advokasi Waduk Sepat mengungkapkan, permohonan PT Ciputra Surya, Tbk., tentu harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum. “Hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup,” ungkap Tim Advokasi Waduk Sepat dalam memori tanggapannya.

Dalam memori tanggapan itu juga ditegaskan, bahwa PT Ciputra Surya, Tbk., bukan merupakan pemerintah atau penyelenggara Negara Republik Indonesia. Selain itu, PT. Ciputra Surya, Tbk., dalam konteks perkara ini juga bukan pihak swasta yang diserahi oleh pemerintah untuk mengurus kepentingan umum yang menjadi urusan pemerintahan, tetapi murni sebagai perusahaan pengembang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Advokasi Waduk Sepat menyimpulkan, PT Ciputra Surya, Tbk., sudah jelas tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, pihaknya memohon agar majelis hakim dalam perkara tersebut menolak permohonan PT Ciputra Surya, Tbk., untuk menjadi pihak intervenient atau tergugat intervensi, atau menyatakan bahwa permohonannya tidak dapat diterima.

Di sisi yang lain, para tergugat berpendapat sudah seharusnya PT Ciputra Surya, Tbk., diikutkan dalam perkara tersebut sebagai pihak intervensi. Dalam memori tanggapannya, para tergugat meminta majelis hakim agar permohonan PT Ciputra Surya dikabulkan. Pasalnya, pokok permasalahan dalam perkara tersebut berkaitan dengan tukar-menukar antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Ciputra Surya, Tbk.

Persidangan akan kembali dilanjutkan pada Rabu, 24 Agustus 2016. Agenda sidang mendatang adalah pembacaan penetapan oleh majelis hakim atas permohonan sebagai pihak intervensi yang diajukan oleh PT Ciputra Surya, Tbk.(*/zal)