LBH Surabaya – Tahapan mediasi dalam penyelesaian atas kasus tugar guling Waduk Sepat kembali berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (29/6). Difasilitasi oleh Panitera Pengganti pada PN Surabaya, Asep Prayitno, S.H., M.H., penggugat dan tergugat yang diwakili masing-masing oleh kuasa hukumnya saling bertukar konsep tentang kesepakatan perdamaian.
Penggugat, Hermanto, melalui kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Advokasi Waduk Sepat menyatakan, pihaknya mau berdamai jika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencabut surat keputusan yang menjadi dasar dilakukannya tukar guling tanah berupa waduk yang dikenal dengan Waduk Sepat. “Pemkot (Surabaya, red) harus memutuskan mengembalikan objek perkara tersebut dalam hak pengelolaan Kelurahan Lidah Kulon yang dalam manajemen pengelolaannya kembali diserahkan kepada warga Dukuh Sepat,” tutur salah satu Kuasa Hukum Penggugat, Subagyo, S.H.
Di sisi yang lain, para tergugat menyatakan, proses tukar-menukar antara Pemkot Surabaya dengan PT Ciputra Surya atas bekas tanah kas desa Kelurahan Lidah Kulon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi permintaan dari Penggugat sebagaimana petitum dalam gugatan nomor 389/Pdt.G/2016/PN.Sby,” tulisnya dalam resume perdamaian.
Oleh karena tukar-menukar konsep perdamaian telah dilakukan, para pihak mempunyai waktu untuk mempelajarinya hingga tiga Minggu ke depan. Mediasi akan dilanjutkan pada Rabu (20/7) mendatang.(*/zal)
