Korupsi Itu Membunuh Generasi!

LBH Surabaya – Salah satu pertimbangan mengapa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa adalah karena akibat negatifnya terhadap kesejahteraan rakyat. Dapat dikatakan, korupsi itu membunuh generasi!

Demikian disampaikan Ansori, S.H., M.H., dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 2016 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Minggu (27/3). Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding di Palu, Sulawesi Tengah, itu menyampaikan materi tentang “Negara Hukum dan Pemberantasan Korupsi”.

Selain materi tersebut di atas, 21 peserta Kalabahu 2016 LBH Surabaya juga mendapatkan dua materi pamungkas. Pertama, materi tentang “Alternative Dispute Resolution dalam Perspektif Bantuan Hukum Struktural” yang disampaikan Advokat Publik LBH Surabaya, Istiqfar Ade Noordiansyah, S.H. Kedua, materi tentang “Bantuan Hukum Struktural” yang disampaikan oleh Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.

Pelaksanaan Kalabahu 2016 LBH Surabaya sesi in class berakhir pada hari ini. Agenda Kalabahu 2016 berlanjut dengan sesi out class yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gresik pada 1 hingga 3 April 2016.(*/zal)

Pentingnya Menyusun Kronologis dalam Menangani Perkara

LBH Surabaya – Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu ) 2016 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya memasuki hari yang ketiga, Sabtu (26/3). Khusus pada hari ini, mulai pagi hingga petang, para peserta mendapatkan materi berkaitan dengan strategi penanganan perkara, baik pidana, perdata, dan tata usaha negara.

Pemateri pertama pada hari ini adalah Saiful Arif, S.H., yang menyampaikan materi “Strategi Penanganan Perkara Pidana”. Dalam penyampaian materinya, Advokat yang berkantor di Zaidun and Partners itu mengungkapkan, pentingnya menyusun kronologis dalam menangani perkara. “Hal ini untuk memudahkan memahami alur perkara dan menyusun strategi apa yang akan digunakan,” ungkapnya di hadapan 21 peserta Kalabahu 2016 yang memenuhi Aula Kantor LBH Surabaya di Jalan Kidal No. 6, Surabaya.

Selanjutnya, materi yang kedua berkaitan dengan “Strategi Penanganan Perkara Perdata”. Kali ini, pematerinya adalah seorang Advokat yang juga merupakan alumnus LBH Surabaya, yakni Sudarto, S.H., M.H.

Menurutnya, strategi merupakan suatu cara mencapai tujuan sesuai peluang dan ancaman lingkungan ekternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya. “Bagaimana cara menentukan strategi penanganan perkara perdata itu harus mempertimbangkan tujuan, kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang ada di internal maupun eksternal,” ujarnya. “Strategi yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara perdata adalah melalui pengadilan dan di luar pengadilan dengan cara perundingan,” tambahnya.

Penyampaian materi tentang strategi penanganan perkara diakhiri dengan pembahasan mengenai “Strategi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara”. Advokat Publik LBH Surabaya, Suparman, S.H., M.H., hadir sebagai pemateri.(*/zal)

LBH Lahir karena Negara Tidak Hadir

LBH Surabaya – Pelaksanaan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 2016 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada hari kedua berlangsung di Aula Kantor LBH Surabaya, di Jalan Kidal No. 6, Surabaya, Jumat (25/3). Walaupun bertepatan dengan hari libur nasional, sebanyak 20 peserta masih tampak antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Adalah Abdul Fatah, S.H., M.H., yang menjadi pemateri pertama di hari ini. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Riset, Pengembangan, dan Kerjasama LBH Surabaya itu menyampaikan materi terkait “Organisasi Bantuan Hukum dan Ke-LBH-an”.

Fatah, demikian sapaan akrabnya, memberikan judul “LBH Lahir karena Negara Tidak Hadir” pada paper yang disampaikannya kepada para peserta. “LBH hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar dan demi tegaknya hukum,” ungkapnya.

“Gerakan bantuan hukum yang dilakukan oleh YLBHI-LBH menggunakan pendekatan struktural, yang kemudian dikenal dengan istilah gerakan bantuan hukum struktural,” ujarnya. “Bantuan hukum struktural yang dilakukan oleh YLBHI-LBH terletak pada kegiatan advokasinya dan tidak terseret pada aktivitas pembelaan legal formal semata,” tambahnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya itu melanjutkan, YLBHI-LBH dalam aktivitas layanan bantuan hukumnya diarahkan pada tiga hal. Pertama, terpenuhinya penegakan hukum sebagaimana mestinya. Kedua, adanya penghormatan hak asasi manusia. Ketiga, mendorong demokratisasi di Indonesia.

Tepat pukul 15.00 WIB, materi pertama di hari kedua telah diakhiri. Selanjutnya, untuk lebih menguatkan konsepsi tentang advokasi, para peserta dibekali materi yang kedua tentang “Advokasi Kebijakan dalam Perspektif Bantuan Hukum Struktural”.

Pemateri kedua pada hari ini adalah Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H. Pengacara Publik LBH Surabaya itu mengungkapkan, advokasi kebijakan dalam perspektif bantuan hukum struktural merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju.

“Advokasi bukanlah revolusi, tapi merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi keterwakilan, proses-proses politik, dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku,” tambah pria yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura itu.(*/zal)