Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 Perlu Dicabut!

Oleh:

Moh. Soleh, S.H.

Beberapa waktu yang lalu, Jawa Timur dihebohkan dengan adanya pengakuan Nabi oleh seseorang dari Jombang, Gus Jari. Ia mengaku mendapatkan wahyu sejak 2004. Hingga saat ini, sudah ratusan orang mengikuti ajaran yang disampaikannya.

Pengakuan Gus Jari sebagai Nabi Isa Habibullah lantas mendapatkan respon dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang. MUI setempat mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran Gus Jari tertanggal 23 Februari 2016.

Salah Kaprah Kewenangan MUI

Setelah adanya fatwa sesat terhadap ajaran Gus Jari oleh MUI Kabupaten Jombang, pemerintah dan aparatur penegak hukum harus siaga dan memberikan perlindungan terhadap Gus Jari serta para pengikutnya. Pasalnya, belajar dari pengalaman beberapa kasus kekerasan berlatar belakang agama dan keyakinan, penyerangan dilakukan setelah adanya fatwa dari MUI. Oleh para penganut aliran keras, fatwa MUI dijadikan sebagai legitimasi untuk melakukan pembenaran, sehingga jangan sampai pemerintah dan aparat penegak hukum kecolongan dalam kasus Gus Jari di Jombang.

MUI, yang bukan merupakan lembaga negara (nonstate), diberikan kewenangan untuk menentukan sesat tidaknya suatu ajaran oleh Gubernur Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur (Pergub Jatim) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. Dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan, untuk agama Islam, kategori aliran sesat adalah jika memenuhi kriteria dan pertimbangan MUI. Pergub Jatim itulah yang dijadikan legitimasi oleh MUI dalam menentukan sesat tidaknya suatu ajaran.

Penulis berpandangan, memberikan kewenangan kepada MUI untuk menentukan sesat tidaknya sebuah aliran kepercayaan adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal yang diatur dalam Pergub Jatim tersebut. Padahal, kewenangan untuk menentukan benar atau salahnya seseorang adalah hakim. Dengan kata lain, seharusnya untuk membuktikan adanya sesat atau tidaknya aliran kepercayaan harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pengadilan. Artinya, kebenaran sesat tidaknya bukan dari sebuah nonstate yang belum juga diketahui standar penentuan sesat sebuah aliran.

Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 dalam Perspektif HAM

Beberapa kalangan masih berbeda pandangan terkait keluarnya Pergub Jatim tersebut. Ada yang berpandangan bahwa Pergub Jatim tersebut progresif. Hal ini dikarenakan aturan tersebut berani memberikan sikap yang tegas terhadap aliran-aliran menyimpang.

Di sisi yang lain, para aktivis hak asasi manusia (HAM) berpandangan, Pergub Jatim tersebut telah melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Para aktivis HAM juga berpendapat, Pergub tersebut seringkali dijadikan legitimasi oleh kaum mayoritas untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kaum minoritas yang dianggap sesat.

Jika melihat konsideran “mengingat” dalam Pergub tersebut, di situ mencantumkan Pasal 28 E, Pasal 28J, dan Pasal 29 UUD NRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekononi, Sosial, dan Budaya), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenan on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pertanyaaanya, “apakah Pergub tersebut telah sesuai dengan konsideran mengingat yang telah dicantumkan?”. Untuk menganalisis hal tersebut, perlu ditelaah isi Pergub Jatim dengan beberapa aturan terkait  HAM.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Pergub Jatim disebutkan, “Setiap kegiatan keagamaan dilarang berisi hasutan, penodaan, penghinaan dan/atau penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Dilanjutkan dalam ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang dilarang untuk menyebarluaskan dan/atau ikut membantu menyebarluaskan aliran sesat dan di Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, ”Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah harus segera menghentikan kegiatan tersebut”.

Sementara itu, pada Pasal 29 ayat (1) dijelaskan, “Negara menjamin kemedekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kalau dilihat dari Pasal 29 ayat (1) saja, jelas bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Negara seharusnya tidak boleh membatasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya. Pasalnya, hak-hak kebebasan tersebut sudah diakui secara nasional maupun internasional sebagai salah satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (nonderogable rights). Bahkan, dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negara wajib untuk tidak mengintervensi apalagi memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU HAM dan  Pasal 4 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Rekomendasi

Dalam penanganan kasus KBB, seringkali pemerintah dan aparatur penegak hukum masih cenderung memihak terhadap kaum mayoritas yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap kaum minoritas yang dianggap sesat. Misalnya, kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh penganut aliran sunni terhadap penganut aliran syiah di Kabupaten Sampang.

Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian yang seharusnya menghukum para pelaku pembakaran, penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap penganut syiah, malah menghukum Tajul Muluk selaku pimpinan aliran syiah Sampang dengan tuduhan penistaan agama. Kasus syiah Sampang merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi di Jawa Timur.

Belajar dari kasus tersebut, penanganan terhadap kasus KBB harus dirubah. Pemerintah dan aparatur penegak hukum harus tegas dalam menindak pelaku kekerasan dan main hakim sendiri terhadap aliran yang dianggapnya sesat. Pemerintah dan aparatur penegak hukum juga harus memberikan perlindungan dan jaminan terhadap setiap aliran yang dipercayai oleh setiap warga negaranya. Hal ini karena telah dijamin dalam UUD NRI 1945.

Selain itu, untuk menghindari semakin maraknya kasus kekerasan berlatar belakang agama dan keyakinan, maka Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 perlu dicabut. Pasalnya, Pergub Jatim tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Parahnya lagi, Pergub yang dibuat pada era Soekarwo itu memberikan kewenangan kepada MUI untuk menentukan sesat atau tidaknya suatu aliran kepercayaan. Padahal, MUI bukan lembaga negara (nonstate) dan tidak seharusnya memberikan “vonis” salah atau benar. (*)

Potret Perlindungan Hukum dan Pemulihan terhadap Hak KBB di Jawa Timur

Oleh:

Abdul Fatah, S.H., M.H.

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan salah satu rumpun dalam hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diadopsi pada 10 Desember 1948. Hak yang tertuang dalam DUHAM juga telah berkembang dalam beberapa instrument internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 16 Desember 1966 yang dalam hal ini Indonesia sendiri telah meratifikasi ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Hak-hak kebebasan tersebut sudah diakui secara internasional maupun nasional sebagai salah satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (non-derogable rights), bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negara wajib untuk tidak mengintervensi apalagi memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Selanjutnya, perlindungan terhadap hak atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat kita lihat di Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang menyatakan, “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut

Hak–hak sebagaiamana tersebut diatas dapat dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No. Hak-hak Kebebasan Beragama dan berkeyakinan Istrumen Hukum Substansi Pasal
1.  

 

 

 

Hak kebebasan untuk menganut, berpindah agama.

 

Pasal 18 DUHAM Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan.
Pasal 18 ICCPR

 

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri.

 

Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak Beragama…”.

 

Pasal 22 UU HAM “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu.”

“(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.”

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan tentang Hak-Hak Sipil Politik. Hak untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Berdasarkan instrumen hukum sebagaimana tabel di atas, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak setiap warga negara yang harus dilindungi oleh negara dan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan upaya pencegahan (preventif) supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang salah satunya konsen di isu hak asasi manusia pada 2015 telah melakukan monitoring dan advokasi terhadap beberapa pelanggaran kasus hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Timur, diantaranya sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

No. Bentuk Perbuatan Pelanggaran Pelaku Waktu Kejadian Perbuatan Lokasi/Daerah Kejadian Sumber
1. –       Penutupan dan menghentikan praktik pengobatan, paguyuban, dan penyiaran ajarannya.

–       Pemaksaan untuk bertobat dari keyakinannya

–       Perintah untuk selalu bersilaturahmi dengan para  alim ulama.

–       Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan

–       Majelis Ulama Indonesia (MUI)

–       Kodim 0826

–       Polres Pamekasan

–       Kapolsek Kecamatan Pegantenan

–       Danramil 0826/07 Kecamatan Pegantenan

20 Agustus 2015 Desa Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan Media Online: https://www.maduraterkini.com/berita-pamekasan/diduga-siarkan-ajaran-menyimpang.html )
2. –       Pelarangan melakukan kegiatan ibadah di rumah tinggalnya –       Kepala Lurah Ngagglik

–       Danramil Batu

–       Babinsa

–       Bhabinkamtibmas

–       BKSG Kota Batu

–       Ketua RW 08

–       Ketua RT

–       Tokoh Agama

–       Tokoh Masyarakat

–       P2A

–       Kasie Pemerintahan Kelurahan Ngaglik

05 Agustus 2015 Desa Ngaglik, Kota Batu Warga
3. –        Tidak diperpolehkan mengurus KTP

–       Tidak diperbolehkan pulang kampung

–       Tidak boleh menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Sidoarjo

–       Aparat kepolisian Sampang

–       Dispenduk Sampang

–       Bakesbangpol Sampang

–       Pemerintah Provinsi Jawa Timur

–       Sekolah Dasar Sidoarjo

20 Juli 2015 Sampang warga
4. –       Pelarangan pulang kampung

–       Pemaksaan pindah keyakinan

–       Warga masyarakat

–       Pemerintah setempat

22 Juni 2015 Sampang http://nasional.news.viva.co.id/news/read/641072-dua-tahun-terusir-usai-tragedi-sampang
5. –       Seminar penolakan Faham Syiah –       Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya;

–       KH. Idrus Ramli (Dewan Pakar ASWAJA NU Center Jawa Timur).

01 November 2015 Surabaya http://www.nugarislurus.com/2015/11/kyai-idrus-jelaskan-penyimpangan-syiah-dengan-rujukan-dan-metode-aswaja.html
6. Kampanye anti Syi’ah –       Pimpinan Aswaja

–       Anggota Aswaja

–       Kepolisian Bangil – Pasuruan

14 Oktober 2015 Bangil – Pasuruan http://www.nugarislurus.com/2015/10/pawai-ribuan-aswaja-bangil-anti-syiah-bersama-nu-garis-lurus.html#axzz3pGWXXiuD
7. Deklarasi penolakan penyebaran faham-faham liberal, syiah, wahabi, dan penista agama –       Tokoh masyarakat yang tergabung dalam AUMA

–       Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf

–       Komandan Resor Militer 084/Bhaskara Jaya Kolonel Infanteri Nur Rahmad

–       Komandan Distrik Militer 0829 Bangkalan Letkol Infanteri Sunardi Istanto,

–       Wakila Kepala Polres Bangkalan Komisaris Mudakkir,

–       Wakil Bupati Bangkalan,

–       Wakil Bupati Pamekasan.

Sabtu, 31 Oktober 2015. Bangkalan Madura http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/31/079714814/gus-ipul-ada-ajaran-yang-bikin-surga-menjadi-sepi
8. –       Tidak diperbolehkan pulang kampung untuk merayakan hari raya Idul Adha –       Aparat kepolisian

–       Bakesbangpol

–       Aparat pemerintah kabupaten Sampang

24 September 2015 Sampang /  Sidoarjo http://www.antarajatim.com/lihat/berita/164988/pengungsi-syiah-sampang-tak-bisa-toron

http://www.jatimtimes.com/baca/104365/20150924/150241/pengungsi-syiah-di-sidoarjo-tak-bisa-toron-ke-sampang/

http://jatim.metrotvnews.com/read/2015/09/24/173290/rindu-tapi-warga-syiah-tak-bisa-toron-ke-sampang

 

Berdasarkan pada beberapa kasus pelanggaran HAM sebagaimana pada tabel di atas, bahwa pelaku pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau pemerintah daerah, akan tetapi juga dilakukan oleh aparat kepolisian, yang mana seharusnya pihak kepolisian memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagaimana tugas dan fungsinya yang tertuang dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa tugas kepolisian adalah “Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, aparat kepolisian yang diberi otoritas oleh undang-undang dalam memberikan perlindungan seharusnya melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Aparat kepolisan tanpa alasan apapun harus memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa melihat latar belakang agama dan kepercayaannya, karena jika hal itu tidak dilakukan oleh aparat kepolisian, maka hal tersebut merupakan bagian dari bentuk pelangaran hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU HAM. Di samping itu, aparat kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran HAM harus beracuan pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Polri merupakan lembaga hasil reformasi telah dilengkapi oleh kebijakan internal yang lebih berprespektif HAM. Sebagai contohnya adalah Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemolisian Masyarakat, dan berbagai aturan lainnya (khususnya terkait pengendalian massa dan penggunaan kekuatan). Ini semua seharusnya bisa memperkuat peran polisi sebagai pelindung HAM terhadap warga negaranya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya memandang penting peran kepolisian dalam penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini untuk  mencegah terjadinya tindakan kekerasan serta memberikan perlindungan bagi semua warga negara tanpa melihat latar belakang agama dan kepercayaannya.

Selain itu, LBH Surabaya pada 2015 juga telah melakukan pendekatan terhadap aparat penegak hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan. Hal ini dilakukan untuk melihat peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang mana institusi kepolisian maupun kejaksaan sampai saat ini masih belum mempunyai unit khusus dan standar operasional (SOP) secara khusus dalam menangani kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pentingnya unit dan SOP khusus tersebut bertujuan dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan lebih berperspektif HAM.

Tidak terlepas dari itu, bahwa dalam kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sering kali hak-hak korban diabaikan oleh pemerintah. Hal ini dapat terlihat pada korban kekerasan yang terhadap penganut syiah di Kabupaten Sampang yang sampai saat ini korban menjadi pengungsi di Rumah Susun Puspa Agro Sidoarjo tanpa ada kepastian kapan mereka dipulangkan. Seharusnya dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap korban sebegaimana yang tertuang dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur”.

Kasus-kasus tersebut setidaknya memberikan gambaran yang jelas bahwa negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah gagal dalam menjalankan kewajibannya (state obligation) untuk memenuhi (to fullfil), menghormati (to respect), dan melindungi (to protect) hak-hak masyarakat Jawa Timur atas hak kebabasan beragama dan berkeyakinan. Oleh karena itu, LBH Surabaya memandang penting kiranya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM supaya pihak kepolisan dan kejaksaan maupun pemerintah lebih meningkatkan profesionalisme dengan penguasaan hukum HAM dan netralitasnya dalam menangani pelanggaran kasus hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.(*)

LBH Surabaya Bentuk Tim Pemantau Sidang Salim Kancil

SURABAYA–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya bersama sejumlah elemen masyarakat membentuk Tim Pemantau Peradilan untuk mengawasi proses persidangan kasus Salim Kancil yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/2).

“Kami membentuk Tim Pemantau Peradilan sebagai upaya agar proses hukum selama persidangan berjalan adil sehingga aparat penegak hukum tidak main-main dalam kasus Salim Kancil,” kata anggota LBH Surabaya Wahid, Kamis (18/2).

Tim Pemantau Peradilan tersebut di antaranya berasal dari LBH Surabaya, Pusham Surabaya, Walhi, Jatam, dan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

“Hingga kini jumlah Tim Pemantau Peradilan kasus Salim Kancil sebanyak 15 orang, namun jumlah tersebut bisa bertambah karena ada kemungkinan elemen masyarakat lainnya juga bergabung,” katanya.

Ia menjelaskan pihaknya juga bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) agar persidangan berjalan sebagaimana mestinya, tanpa adanya penyelewengan hukum dan keberpihakan majelis hakim pada pelaku.

“Kami tidak akan melakukan intervensi dalam proses hukum itu, namun para aktivis hanya ingin memastikan bahwa persidangan kasus Salim Kancil tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan adil,” katanya.

Wahid menilai belum ada keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus yang menewaskan aktivis antitambang di Desa Selok Awar-Awar tersebut, bahkan sejumlah tersangka masih belum ditangkap oleh aparat kepolisian.

“Persidangan kasus Salim Kancil dan Tosan ini terdiri dari 15 berkas perkara, dengan 35 orang tersangka, sehingga hari ini seluruh Tim Pemantau Peradilan memantau sidang perdana di PN Surabaya,” ujarnya.

Sementara istri Salim Kancil, Tija mengatakan pelaku yang membunuh suaminya secara keji tersebut harus dihukum seberat-beratnya karena ia kehilangan penopang hidupnya dalam mencari nafkah keluarga.

“Harapan saya, para pelaku yang membunuh suami saya dihukum mati dan tidak perlu diberikan keringanan,” katanya.(ham/rc)

Sumber:

Antara Jatim, 18 Februari 2016

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/172882/lbh-bentuk-tim-pemantau-peradilan-salim-kancil