Penanganan Kasus melalui Nonlitigasi pada 2015

Sepanjang 2015, LBH Surabaya melakukan penanganan terhadap enam kasus sebagaimana tabel  berikut:

NO NAMA KASUS URAIAN SINGKAT KASUS
1 PKL Belakang UWKS Kasus ini berkaitan dengan hak atas pekerjaan, hak atas standar kehidupan yang layak dan hak atas pemukiman.

Warga Jalan Dukuh Kupang yang berprofesi sebagai pedagang di gang belakang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) yang berjumlah sekitar 41 KK telah menerima Surat Pemberitahuan Nomor: 300/2732/436.8/2014 tertanggal 08 Agustus 2014 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang ditujukan kepada Warga Jalan Dukuh Kupang Gang Belakang UWKS yang berisi pemberitahuan untuk segera pindah dan membongkar sendiri bangunannya di sepanjang Jalan Dukuh Kupang Gang Belakang UWKS, padahal para warga sejak tahun 1979 telah menempati tanah tersebut hingga saat ini untuk kegiatan ekonomi, yakni berjualan.

2 Sengketa Waduk Sepat antara Warga dengan Pemkot Surabaya dan PT. Ciputra Surya Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Waduk sepat adalah tanah kas desa (TKD) atau bondho deso yang merupakan hak kolektif masyarakat Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Tanah tersebut berupa tanah waduk seluas sekitar 60.000 m2 terletak di wilayah RW 03 dan RW 05. Pemerintah Kota Surabaya telah melepaskan tanah tersebut kepada PT. Ciputra Surya, Tbk. dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008, atas persetujuan DPRD Kota Surabaya dengan Surat Keputusan No. 39 Tahun 2008. Tanah waduk warga Dukuh Sepat tersebut termasuk menjadi objek tukar guling yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya (saat Walikota Bambang D.H.) dengan PT. Ciputra Surya, Tbk. berdasarkan Perjanjian Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Ciputra Surya, Tbk. Nomor 593/2423/436.3.2/2009 / Nomor 031/SY/sm/LAND-CPS/VI-09, tanggal 4 Juni 2009. Warga Dukuh Sepat sejak semula menyatakan menolak peralihan hak atas tanah waduk tersebut. Diduga terdapat penyimpangan dalam proses tukar guling tersebut.

3 Sengketa Tanah Gunungsari Surabaya antara TNI (Kodam V Brawijaya) dengan Warga Kasus ini berhubungan dengan pemenuhan hak atas pemukiman.

Juni 2015 menjadi bulan yang pahit bagi sekitar 109 KK warga Gunungsari Surabaya. Pasalnya di bulan itu mereka diminta untuk menandatangani MOU sewa atas tanah yang mereka tempati yang diklaim aset TNI (KODAM V Brawijaya). Bagi mereka yang tidak mau akan dilakukan “penertiban”. Padahal menurut warga, tanah yang mereka tempati adalah sah milik warga dengan beberapa dokumen yang dimiliki.

Atas “ancaman” tersebut, warga yang sudah tinggal puluhan tahun tersebut melakukan “perlawanan” dengan menolak untuk menandatangani MOU yang dibuat oleh KODAM V Brawijaya.

4 Warga Terdampak “Penutupan” Lokalisasi Dolly Kasus ini berhubungan dengan pemenuhan hak atas standar hidup yang layak.

Pasca “penutupan” lokalisasi Dolly, banyak sekali dampak sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekitar.

Warga terdampak merasa bahwa program yang dijanjikan Pemkot Surabaya selama ini dalam mengatasi dampak sosial ekonomi dari “penutupan” lokalisasi Dolly hanya sebatas janji dan dalam realisasinya tidak mampu mengatasi masalah sosial ekonomi warga terdampak.

Untuk itu, di akhir tahun 2015, warga terdampak mencoba melakukan upaya agar dapat mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi, salah satunya dengan melakukan kajian terhadap potensi upaya hukum guna mengatasi masalah ekonomi sosial yang mereka hadapi.

5 Sengketa Lahan Parkir di Jalan Semarang, Surabaya antara Sopir Mobil Sewaan versus Dishub Kota Surabaya Kasus ini berhubungan dengan hak atas pekerjaan dan hak atas standar hidup yang layak.

Beberapa sopir mobil sewaan yang terbiasa parkir di sekitar pom bensin di Jalan Semarang Surabaya secara tiba-tiba dikejutkan oleh adanya rambu lalu lintas dilarang parkir di area biasa mereka parkir untuk menunggu order sewaan. Penempatan rambu tersebut terkesan agak aneh karena diletakkan ditempat yang tidak biasa dan dipasang oleh Dishub Kota Surabaya.

Atas masalah tersebut, para sopir melakukan upaya-upaya agar mereka nyaman dalam memparkir kendaraannya sebagaimana yang selama ini mereka lakukan.

6 Pembunuhan dan Penganiayaan aktivis penolak tambang Desa Selok Awar-awar Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak hidup, dan Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman.

Kasus ini bermula sekitar Januari 2015 Kepala Desa Selok Awar-Awar mengumpulkan warga untuk membahas rencana wisata alam, warga setuju. Namun dalam perjalanannya, rencana tersebut berganti dengan penambangan pasir besi.

Penambanganan pasir besi tersebut menuai penolakan dari masyarakat karena nyata-nyata telah menyimpang dari rencana sebelumnya dan telah merusak lingkungan sekitar. Masyarakat yang bergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir Desa Selok Awar-Awar melakukan berbagai upaya agar penambangan dihentikan. Mulai dari berkirim surat ke berbagai instansi pemerintah, namun tidak pernah ada respon konkrit.

Berbagai teror (bahkan ancaman pembunuhan) dialami oleh masyakatat penolak tambang pasir ini, namun teror tersebut tidak menyurutkan langkah mereka dalam melakukan penolakan.

Pada tanggal 26 September 2015 kurang lebih Pukul 07.30 WIB terjadi penjemputan paksa dan penganiayaan terhadap dua anggota masyarakat penolak tambang yaitu Tosan dan Salim/P. Kancil yang dilakukan massa yang dipimpim oleh Desir yang mengakibatkan SALIM /P.KANCIL meninggal dan Tosan mengalami luka berat.

Penanganan Kasus melalui Litigasi pada 2015

LBH Surabaya – Sepanjang 2015, LBH Surabaya menangani sebanyak lima kasus litigasi, yang terdiri dari tiga kasus pidana dan dua kasus perdata, sebagaimana tabel berikut:

NO PERKARA URAIAN SINGKAT KASUS
1 Kasus Sumber Mata Air Gemulo

Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kasus ini bermula dari perjuangan warga di sekitar Sumber Mata Air Gemulo yang menolak rencana pembangunan hotel di kawasan tersebut tanpa dilengkapi perijinan yang sah.  Oleh karena itu, salah seorang warga digugat perbuatan melawan hukum oleh pihak pengembang hotel karena memperjuangkan kelestarian Sumber Mata Air Gemulo di Kota Batu.

2 Peradilan Sesat Kasus Penembakan di Banyuwangi

Kasus ini berkaitan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Proses hukum terhadap S. diduga merupakan peradilan sesat, karena terdapat banyak kejanggalan sejak proses penyidikan di Polsek Gambiran.

S. didakwa atas dugaan tindak pidana mengakibatkan orang lain mati karena kesalahannya (kealpaannya), melanggar ketentuan pidana pasal 159 (subsidair) atau Pasal 360 ayat (1) KUHP (primair).

3 Gugatan Citizen Law Suit Hak Atas Lingkungan

Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kasus ini berawal dari adanya pembiaran dari negara terhadap adanya pembangunan pertokoan dan pergudangan City Nine di sempadan sungai dusun Gading, desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Jawa Timur yang dilakukan oleh pengembang PT. Graha Mitra Niaga Investindo. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut jelas mengancam kelestarian sungai dengan nomor perkara: 92/Pdt.G/2014/PN.Gsk, yang diajukan oleh Rully Mustika Adya melawan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Gubernur Jawa Timur, Bupati Gresik, dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat.

4 Kriminalisasi Aktivis

Kasus ini berkaitan dengan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.

Sejumlah aktivis buruh kertas leces membuat Group Facebook yang sifatnya tertutup hanya bagi anggotanya saja. Group Facebook tersebut dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, konsolidasi, koordinasi dan diskusi diantara para anggota organisasi buruh yang tergabung dalam SEKAR.

Delapan orang dilaporkan ke Polda Jatim oleh salah seorang pimpinan PT. Kertas Leces karena dianggap mendiskusikan atau membuat pernyataan yang menurut pelapor dianggap mencemarkan nama baiknya.

Polda kemudian memproses para aktivis buruh tersebut dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik menggunakan sarana ITE.

Kasus ini sebenarnya kuat dugaan sebagai aksi balas dendam dari managemen PT. Kertas Leces atas aksi-aksi para buruh yang menuntut hak-haknya, terutama aksi buruh yang melaporkan dirut PT. Kertas Leces (dalam kasus ini Pelapor) atas kasus korupsi dan telah di vonis oleh PN Kraksaan.

5 Kriminalisasi Petani

Kasus ini berhubungan dengan pemenuhan hak atas standar hidup yang layak.

Pak J. adalah petani hutan yang menggarap lahan PERHUTANI KPRH Probolinggo bersama bersama warga +/- 600 warga lainnya) yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani antara lain Forum Perjuangan Petani Tengger sejak tahun 2001 (14 tahun) dengan membayar uang pendaftaran buka lahan sebesar Rp 200.000,- yang di bayarkan ke LMDH setempat. Atas penggarapan lahan tersebut, diduga setiap tahun Joyo dan warga lainnya juga dipugut uang sharing sebesar Rp 200.000 oleh pengurus LMDH dengan ancaman jika tidak membayar maka lahan ditutup dan diusir.

Pada 2015, Pak J. terlibat didalam Kelompok Masyarakat yang akan mengajukan permohonan hak tanah dalam Kawasan Hutan melalui program pemerintah bernama IP4T Dalam Kawasan Hutan sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala BPN RI Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tanah Di Dalam Kawasan Hutan.

Atas hal tersebut, Pak J. akhirnya ditangkap dan diproses hukum dengan tuduhan mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Primair), melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Subsidair), turut serta mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (lebih subsidair) atau melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

400.000 Buruh di Jatim Kena PHK

SURABAYA–Sepanjang 2015 kemarin, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh di Jatim cukup besar. Setidaknya ada 400.000 orang yang mengalami PHK dari tempat mereka bekerja.

Data tersebut menjadi catatan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, khususnya pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Ketua Bidang Ekosob LBH Surabaya Abdul Wahid mengatakan, jumlah 400.000 orang yang mengalami PHK tersebut didapat dari data BPJS Ketenagakerjaan Jatim. “Jumlah tersebut merupakan data hingga September 2015,” katanya.

Data tersebut jauh lebih besar dibandingkan hasil monitor yang dilakukan LBH Surabaya. Selama 2015, hasil monitor menunjukkan bahwa ada 21 kasus PHK massal di Jatim, dengan jumlah karyawan atau buruh yang di-PHK mencapai 3.917 orang. Tentu jumlah PHK yang dianggap cukup fantastis ini akan menambah jumlah pengangguran di Jatim. “Hak atas pekerjaan ini menjadi catatan penting bagi kami, termasuk hak atas upah yang layak,” katanya.

Menurut Wahid, alasan PHK massal oleh perusahaan tersebut karena perusahaan merugi dan harus melakukan efisiensi jumlah karyawan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi. Dia menandaskan, banyaknya PHK membuktikan bahwa pemerintah lalai memenuhi hak atas pekerjaan warganya. Sebab, selama ini peran pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak mampu mencegah PHK di daerahnya.

“Bahkan, dengan adanya implementasi Undang-Undang No 23/2014 tentang pemerintah daerah mengatur kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan di provinsi, hal tersebut berpotensi banyak sekali pelanggaran ketenagakerjaan di daerah-daerah,” paparnya.

Dalam catatan akhir tahun, LBH Surabaya juga menjelaskan bahwa selama 2015, setidaknya ada 80 perusahaan di ring satu (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto) yang mengajukan penangguhan UMK. Dari 80 perusahaan itu, tercatat ada 52.028 pekerja atau buruh. Sedangkan, jumlah perusahaan yang tidak membayar buruh sesuai UMK mencapai 329 perusahaan. “Artinya apa, buruh belum mendapatkan upah sesuai UMK yang telah ditetapkan,” tandas Wahid.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Buruh Jatim Jamaludin menambahkan, bukti adanya data 400.000 buruh di Jatim yang di PHK itu berasal dari pengambilan jaminan hari tua (JHT) di Kantor BPJS. “Data ini jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Jatim,” katanya.

Dia menandaskan, masalah lain yang saat ini masih melanda kaum buruh adalah masalah jaminan sosial. Dari sekitar 5 juta buruh yang ada di Jatim, ternyata baru sekitar 10% yang sudah mendapatkan jaminan sosial dari perusahaan tempat mereka bekerja. Belum terpenuhinya jaminan sosial tersebut menjadi indikator akan masih rendahnya upah yang diterima buruh.(Lutfi Yuhandi)

Sumber:

Koran Sindo, 1 Januari 2016

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=4&n=2&date=2016-01-01