KRONOLOGI PENANGKAPAN DAN KRIMINALISASI SUPON-PETANI DESA BAYU, SONGGON, BANYUWANGI OLEH PERHUTANI

  1. Rabu (29/7/2020), sekitar pukul 10.00, Supon (50 tahun), seorang petani asal Desa Bayu, Songgon, Banyuwangi, memungut kayu sebanyak 2 potong (panjang 1 meter), dari hutan di desanya. Kayu yang dimaksud adalah kayu biasa yang tergeletak di atas tanah hutan. Rencananya kayu tersebut akan ia gunakan sebagai kandang untuk hewan ternaknya.

2.Setelah memungut kayu, ia kembali ke rumah. Dan sekitar pukul 14.30 WIB, Supon ditangkap oleh sedikitnya 6 orang polisi dan 10 orang dari pihak Perhutani.

3.Pihak Perhutani mengklaim bahwa kayu yang dipungut oleh Supon adalah milik Perhutani. Padahal menurut warga, jenis kayu yang dipungut oleh Supon tersebut adalah kayu yang biasa dipungut oleh warga untuk kebutuhan kayu bakar. Dan lokasinya berada di kawasan Perhutanan Sosial (PS), yang mereka kelola.

4.Pukul 14.00 WIB, rekan-rekan Supon menyusul ke Polsek Songgon. Namun mereka tidak menemukan Supon disana. Mereka menduga bahwa Supon telah dibawa ke Polres Banyuwangi.

5.Sebagaimana diketahui, Supon adalah anggota Kelompok Tani Hutan Green Bayu Mandiri. Organisasi tersebut adalah penerima hak Perhutanan Sosial pada tahun 2019 silam. Pada tanggal 12 Maret 2019, terbit sebuah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Repulik Indonesia, dengan Nomor: SK. 1730/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara KTH Green Bayu Mandiri dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat. Keluarnya putusan tersebut, dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

6.Melalui Keputusan tersebut, KTH Green Bayu Mandiri mendapatkan pengakuan dan perlindungan untuk mengelola kawasan hutan produksi seluas 790,35 Hektar, dan 6,50 Hektar di Kawasan Hutan Lindung, di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Adapun jumlah penerima manfaat dari pengelolaan kawasan yang dimaksud, sesuai yang tertera dalam SK diatas, adalah 1.446 Kepala Keluarga.

7.Sebelum kasus Supon terjadi juga terdapat peristiwa kriminalisasi serupa pada tahun 2018 silam. Salah seorang anggota KTH Green Bayu Mandiri, yang bernama Satumin dikiriminalisasi, dengan tuduhan telah melakukan penanaman ilegal di lahan Perhutani.

Tuntutan:

1.Mendesak Kapolres Banyuwangi untuk segera membebaskan Supon dari segala tuntutan.
2.Mendesak Menteri KLHK dan Perhutani untuk melakukan investigasi dan tindakan secara tegas terhadap Perhutani Banyuwangi.

Surabaya, 29 Juli 2020

Tim Advokasi
Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria-Tekad Garuda
WALHI Jatim, LBH Surabaya, LBH Disabilitas, ForBanyuwangi

Kirimkan kronologi dan desakan ini kepada Dewan Pengawas Perhutani:

Chalid Muhammad (0811-847-163), Noer Fauzi Rachman (0821-2170-8842).
Menteri KLHK: Siti Nurbaya Bakar (+62 812-1116-061)
Dirjen PSKL: Bambang Supriyanto (+62 816-4810-830)

Siaran Pers “Mengecam Tindakan Represif dan Pemukulan oleh Oknum Kepolisian Terhadap massa aksi FSPMI di PTUN Surabaya”

Pada hari rabu 22 Juli 2020 FSPMI melakukan aksi Demonstrasi di PTUN Surabaya dan terjadi insiden pemukulan yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang pada akhirnya berujung ricuh.

Bahwa kejadian ricuh tersebut bermula pada saat Perwakilan massa aksi diminta masuk kedalam PTUN. Kemudian Gatot, Hasan dan Doni Ariyanto sebagai KC FSPMI Surabaya hendak menyusul perwakilan dari daerah lain yang sudah berada di dalam PTUN, Namun mereka di halangi oleh Petugas kepolisian yang berada di sekitar gerbang. Pada saat itu Terjadilah perdebatan dengan kepolisian

Melihat perdebatan tersebut Garda Metal dan Massa aksi pun mendekat ke arah Gerbang, Doni Ariyanto yang tadinya hendak balik arah dan meninggalkan gerbang malah terdorong maju karena sesaknya massa aksi.

Saat itulah tiba tiba ada Oknum Kepolisian berinisial H yang datang dari arah belakang barisan Polisi langsung mencengkeram dan memukul Doni ariyanto di bagian kepala yang secara spontan mendapat respon oleh Garda Metal dengan mengejar oknum H tadi, pada saat pengejaran tersebut terjadilah kericuhan.

Kejadian Ini sudah melanggar Amanat Undang-Undang. Karena menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional. Tindakan pemukulan harusnya tidak dilakukan oleh aparat kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Pasal 28E No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Karena tindakan pemukulan dalam menyampaikan aspirasi di muka umum sangat tidak dibenarkan.

Aparat kepolisian seharusnya mengamankan, menjaga dan mengayomi massa aksi. Aparat kepolisian yang menjaga dan menganankan massa aksi telah melanggar aturan Standar Operasional dalam menangani aksi demontrasi. Sebagaimana tercantum pada peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengendalian massa, serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Oleh karena kami YLBHI-LBH Surabaya menyatakan sikap :

  1. Mengecam tindakan represif kepolisian dalam menangani massa aksi FSMPI di PTUN Surabaya;
  2. Menuntut Kapolda Jatim mengusut pelaku pemukulan oleh anggota kepolisan saat menangani massa aksi FSPMI di PTUN Surabaya.
  3. Menjaga dan Mengamankan massa aksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat FSPMI melakukan demonstrasi di PTUN Surabaya.

23 Juli 2020
Kontak Person
Habibus Shalihin, S.H
0823-3023-1599

Pemkot Surabaya Harus Mencabut Perwali No 33 Tahun 2020 Karena Merugikan Buruh dan Masyarakat

Siaran Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya)

Pemkot Surabaya Harus Mencabut Perwali No 33 Tahun 2020 Karena Merugikan Buruh dan Masyarakat

Surabaya 19-07-2020


Pasca penerapan PSSB yang telah berakhir di Surabaya raya pada tanggal 8 Juni 2020, kini Kota Surabaya memulai untuk menerapkan adaptasi kebiasan baru atau yang paling umum dikenal dengan istilah New Normal. Dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Perwali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Surabaya.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf e Perwali tersebut mewajibkan para pekerja dan pelaku perjalanan yang ingin masuk Kota Surabaya harus melakukan rapid test terlebih dahulu dan berstatus Non Covid-19. Meskipun tujuannya untuk melakukan screening belum tentu dikatakan aman dari Covid-19 namun hal tersebut dirasa berat bagi buruh dan masyarakat terutama bagi pekerja yang berpenghasilan rendah. Mahalnya biaya rapid Test secara mandiri hingga jangka waktu pengunaan hasil rapid test yang hanya berdurasi 14 hari akan membuat masyarakat terutama bagi kalangan pekerja yang masuk ke Kota surabaya harus melakukan rapid test secara berulang karena terhambat masa berlaku hasil rapid test yang terbatas. Tidak hanya masa hasil rapid test yang terbatas namun kualitas dari hasil rapid test tersebut tidak akurat. Hak atas informasi masyarakat terlanggar karena adanya kesimpangsiuran mengenai harga yang diterapkan untuk melakukan rapid test, tidak hanya rumah sakit namun beberapa oknum yang memanfatkan keadaan untuk menyelengarakan rapid test dengan harga yang tidak wajar.

Problem lainnya, dengan adanya perwali Nomor 33 Tahun 2020 pemkot Surabaya menerapkan Jam Malam layaknya PSBB. Hal tersebut juga tidak tepat karena dengan melakukan Jam malam tidak terlalu berdampak dengan penurunan penyebaran Covid-19. Pemberlakuan jam malam akan berpotensi melanggar hak, terutama bagi pedagang kecil/pekerja informal yang sedang mencari penghidupan untuk kebutuhan sehari-hari diwaktu malam hari. Selain itu dasar hukum yang dipakai dalam penerapan jam malam tidak mempunyai dasar hukum yg jelas karena membatasi mobilisasi aktifitas masyarakat layaknya penerapan PSBB. Adanya pembatasan pun jika merujuk dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Kekarantinaan Kesehatan beserta aturan turunannya Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar terdapat persyaratan untuk menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat yaitu adanya penetapan kementrian kesehatan untuk menerapkan PSBB bagi wilayah yang mengajukan PSBB, sedangkan Surabaya tidak menerapkan PSBB.

Bahwa ketentuan pemberlakuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Perwali ini tidak sah karena bertentangan dengan Undang-undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan peraturan perundangan yg mengatur perundang-undangan yg dapat memuat sanksi hanya UU/Perppu dan Perda, sehingga produk hukum Perwali tidak bisa memuat sanksi. Karena pada hakikatnya pemberlakuan sanksi adalah pengurangan hak masyarakat maka harus diatur ketentuan yg melibatkan masyarakat dalam hal ini DPRD sebagaimana tertuang dalam Perda.

Kebijakan dalam Perwali tersebut membuktikan jika Pemkot Surabaya tidak mampu menangani Pandemi Covid-19 di Surabaya dan tidak mampu untuk menjamin hak atas kesehatan masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami LBH Surabaya Meminta :

  1. Pemerintah Kota Surabaya mencabut Perwali No 33 Tahun 2020 karena merugikan buruh dan masyarakat;
  2. Menghentikan kewajiban penggunaan rapid test Covid-19 ataupun kebijakan dalam pencegahan covid-19 yang merugikan bagi pekerja atau masyarakat;
  3. Pemkot Surabaya tidak memberlakukan sanksi dalam Perwali No 33 Tahun 2020 Krn tidak tepat diatur dalam Perwali;
  4. Pemkot Surabaya harus menjamin hak atas kesehatan masyarakat dg tidak membuat kebijakan yg menyusahkan dan merugikan buruh dan masyarakat;

Hormat kami,
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Jatim

Cp : Jauhar Kurniawan : 083856242782 (Kord Posko Pengaduan Covid-19 LBH Surabaya)