STIGMATISASI KORBAN COVID 19 : AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK ATAS KESEHATAN

Penulis : Achmad Roni, S.H. (Pengacara Publik LBH Surabaya)

Pandemi covid 19 pertama kali muncul di kota Wuhan China pada bulan desember 2019 kemudian menyebar kemana mana hingga pada bulan maret tepatnya tanggal 2 maret 2020 Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan dua Warga Negara Indonesia positif terpapar virus Covid 19. Sampai pada tanggal 21 Maret 2020 tercatat 7.135 orang positif, 842 orang meninggal dan 616 orang sembuh. 

Di Indonesia sejak awal kemunculan virus covid 19 ini direspon beragam oleh masyarakat terutama Pemerintah sendiri. Kurangnya informasi yang disediakan oleh pemerintah tentang covid 19 ini menjadikan masyakarat menanggapinya secara beragam, ada yang menanggapinya secara serius dengan membeli masker, hand sanitizer, disinfekta dll secara berlebihan sehingga menimbulkan kepanikan (panic buying). Ada juga masyarakat yang menanggapinya secara santai dan menganggap remeh virus ini. Pemberitaan tentang covid 19 juga banyak sekali yang terindikasi hoax. Mafindo mencatat ada sekitar 200 an lebih berita hoax mengenai virus covid 19 per bulan april 2020.

Kurangnya informasi dari pemerintah dan banyaknya berita hoax tentang pandemi covid 19 menimbulkan masalah di masyarakat salah satunya adalah adanya bentuk penolakan terhadap  korban dan bahkan jenazah covid 19. Peristiwa penolakan korban dan jenazah covid 19 adalah bentuk respon masyarakat untuk mem protect dirinya dan lingkungannya dari virus covid 19. Masyakarat melakukan respon tersebut karena tidak mendapatkan informasi yang tidak jelas mengenai virus covid 19 yang seharsunya didapatkan. Karena hal tersebut adalah hak atas kesehatan Warga Negara

Berdasarkan tracking media LBH Surabaya per april 2020 untuk kasus penolakan jenazah covid 19 yang terjadi di Jawa Timur terdapat di Mojokerto dan di Pasuruan. Bentuk penolakan di dua kota ini berbeda, di mojokerto warga sekitar menolak dengan cara membuat spanduk penolakan jenazah covid 19 untuk dimakamkan. Sedangkan di pasuruan penolakannya menghadang proses pemakaman. Penolakan yang dilakukan oleh warga ini berasalan karena warga takut terpapar atau tertular virus covid 19 dan alasan selanjutnya karena jenazah yang akan dimakamkan bukan berasal dari warga sekitar.

Berbeda lagi dengan yang terjadi di Kota Surabaya, meskipun tidak terjadi penolakan jenazah covid 19, namun menurut informasi dari warga dampingan LBH Surabaya yang berada di sekitar makam Putat Jaya. Di makam tersebut pernah terjadi pemakaman jenazah yang terindikasi covid 19 di mana pemakamannya tidak sesuai dengan protokoler pemakaman jenazah covid 19 serta yang melakukan pemakaman bukan dari tenaga medis melainkan warga sekitar. Hal ini tentu menimbulkan kegelisahan dan keheranan. Sosialisasi mengenai pandemi covid 19 terasa tidak sampai di masyarakat dan dari pemerintah sendiri kadang tidak melaksanakan protokoler penanganan korban covid 19.

Menanggapi polemik penolakan korban covid 19 di masyarakat, hal ini terjadi karena pemerintah tidak memenuhi hak masyarakat tentang kesehatan. Hak atas kesehatan adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara yang diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Hak atas kesehatan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 12 ayat (1) Kovenan tersebut menyatakan :

“Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”.

Hak atas kesehatan juga berkaitan dengan hak-hak lainnya, salah satunya adalah hak atas informasi. Mengacu pada kerangka Hak Asasi Manusia, di mana tugas Negara adalah melindungi, memenuhi dan menghormati. Maka hak atas kesehatan menjadi hak yang harus dipenuhi oleh Negara. Menurut Komentar Umum tersebut, hak atas kesehatan termasuk hak atas sistem proteksi kesehatan yang menyediakan kesempatan yang sama bagi tiap orang untuk memenuhi standar kesehatan yang memadai dan terjangkau. hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.

Maka, demi memenuhi hak atas kesehatan yang terjamin sebagai Hak Asasi Manusia, pemerintah seharusnya sejak awal pandemi covid 19 ini menginformasikannya dengan cara yang tepat kepada semua masyakarat tentang pencegahan, penularan, dan lain-lain mengenai informasi penting tentang virus covid 19 ini. Pemerintah pun juga harus elakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan protokoler kesehatan khsuus covid 19 dalam penanganan korban covid 19. Jika semua ini dilakukan tentu tidak akan ada masalah mengenai penolakan korban covid 19 di masyarakat.

Meskipun penolakan korban covid 19 di masyarakat ini terjadi karena Negara tidak memenuhi hak kesehatan. Perlu diketahui ada akibat hukum bagi masyakarat yang menolak jenazah covid 19 untuk dimakamkan. Menghalang-halangi petugas yang akan melakukan pemakaman resmi secara hukum dapat dipidana. Aparat penegak hukum dapat menggunakan Pasal 178 KUHP.

Pasal 178 KUHP menyatakan :

Hal ini menjelaskan bahwa penolakan jenazah yang hendak dimakamkan adalah tindakan yang mempunyai akibat hukum pidana bagi yang melakukannya. Kekhawatiran yang timbul di masyarakat terkait adanya covid 19  akibat kesimpangsiuran informasi yang tersampaikan. Pemerintah dalam hal ini harus menyediakan informasi terkait dengan hak kesehatan dalam menghadapi covid 19 ini karena itu adalah hak yang harus dipenuhi Negara kepada rakyatnya. Jika hal ini tersampaikan dengan baik kejadian penolakan korban covid 19 atau jenazah yang hendak dimakamkan tidak terulang lagi.

“Barang siapa yang dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi  jalan masuk atau pengangkutan mayat  ke kuburan yang diizinkan. diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

Dalam buku KUHP, R. Soesilo, perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja ‘merintangi’, artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat itu tidak dapat berlangsung (verhideren). ‘Menyusahkan’ artinya mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (belemmeren). Selain itu dijelaskan Soesilo, pembawaan mayat itu harus tidak terlarang. Artinya pembawaan itu patut, diizinkan oleh aparat pemerintah. Bukan penguburan mayat secara gelap.

Mengusik Kebebasan Akademik

Penulis : M. Ramli Himawan, S.H.

Pengacara Publik LBH Surabaya

Ditulis tanggal 30 Mei 2020

Untuk kesekian kalinya ancaman terhadap kebebasan akademik di perguruan tinggi semakin memperlihatkan adanya anomali di era reformasi. Pemahaman dan pemaknaan tentang prinsip-prinsip demokrasi rupanya masih belum dipahami betul oleh sebagian orang yang mensubyektifikasi dirinya sebagai kelompok paling nasionalis.

Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2020, jagad media sempat ramai akibat beredarnya tulisan BP, seorang akademisi Universitas Gadjah Mada dalam sebuah laman website, yang mempermasalahkan tema yang tercantum dalam poster kegiatan diskusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2020 secara online oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam kelompok diskusi ilmiah mahasiswa “Constitutional Law Society” (CLS). Tema “Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketetanegaraan” yang diangkat oleh pelaksana kegiatan, ternyata menimbulkan mispersepsi. Sehingga untuk meluruskan kesalahpahaman, tema pun akhirnya diubah menjadi “Meluruskan Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.
Namun sangat disayangakan, kegiatan diskusi tersebut dipelintir menjadi tudingan makar terhadap pemerintahan, menyebarkan kebencian dan membuat kegaduhan politik di masyarakat. Pemelintiran yang dilakukan oleh BP inilah yang justru merusak dan dapat menimbulkan perpecahan, sebab narasi-narasi yang dibangun tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya. Kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan ini justru merupakan hasil spekulasi pribadi. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk mencermati kembali apa yang dituliskan tersebut untuk menemukan dimana letak kesalahan-kesalahan yang harus diluruskan.
Pertama, tuduhan makar yang dilontarkan oleh BP kepada para mahasiswa ini adalah sebuah kekeliruan yang nyata. Sebab, bagaimana mungkin mengetahui orang akan melakukan tindak pidana makar hanya dengan melihat dari sebuah tema diskusi tanpa terlibat secara langsung dan menyimak dengan seksama apa yang hendak didiskusikan. Apalagi, anggapan tersebut ada sebelum diskusi itu dilaksanakan.

Logika sederhananya, apabila memang benar kegiatan diskusi tersebut hanya sebagai kedok untuk merencakan makar, maka secara akal sehat pun orang akan bertanya “Apakah bukan suatu kebodohan apabila merencanakan makar dengan menginformasikannya secara terbuka? Bukankah pada umumnya, rencana aksi makar dilakukan secara gerilya?” Dari sini pun kita sudah dapat menilai bahwa, opini yang dibangun oleh BP ini cacat logika (logical fallacy). Tuhan menciptakan manusia dengan membekalinya berbagai kemampuan, salah satu diantaranya adalah kemampuan intelegensi. Sebagaimana dikatakan oleh David Wechsler bahwa intelegensi adalah kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Artinya, setiap hari manusia selalu diselimuti oleh prasangka-prasangka atau anggapan-anggapan yang mengantarkan pada rasa keingintahuan akibat dari ketidaktahuan manusia tentang suatu hal atau permasalahan tertentu. Dalam berkehidupan, prasangka merupakan suatu sikap yang tidak terlarang apabila diarahkan pada hal-hal yang sifatnya positif, akan tetapi hal ini tidak lantas membenarkan manusia untuk tidak mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya.

Hal tersebut juga memiliki makna yang serupa, sebagaimana ilmu pengetahuan menyebutnya dengan istilah “hipotesis”, yang masih bersifat praduga dan juga harus dibuktikan pula kebenarannya. Demikian pula dalam ilmu hukum, terdapat asas “actori incumbit probatio, actori onus probandi” yang artinya siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Asas ini mengajarkan kepada kita semua agar tidak sembarangan menuduh, apalagi tanpa disertai dengan bukti-bukti, yang pada akhirnya malah menjadi boomerang bagi diri kita sendiri. Dengan demikian, maka dapat dimaknai bahwa prasangka adalah merupakan sebuah dalil awal yang menuntut seseorang untuk membuktikan terhadap apa yang diyakininya sebagai suatu kebenaran.


Kedua, sebagai bangsa yang mengaku sudah merdeka, seharusnya menyadari bahwa kebebasan untuk menyatakan pikiran, kebebasan untuk berpendapat. kebebasan untuk berkumpul dan berserikat adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara. Namun dalam realitanya, masih banyak terjadi praktek-praktek pengekangan yang mengancam hak-hak asasi manusia. Ironisnya, justru Negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada warga negaranya, justru malah menjadi aktor pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Baik secara aktif, yaitu dengan melakukan upaya-upaya represif ataupun secara pasif, yaitu dengan melakukan pembiaran-pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Inilah wajah demokrasi di Indonesia, penuh dengan kamuflase. Negara yang seharusnya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, justru malah menjadi penyebab utama terjadinya disintegrasi nasional. Satu contoh konkrit dari hal ini adalah kasus stigma makar yang dilekatkan oleh BP kepada rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum UGM dan juga adanya upaya-upaya terror yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti identitasnya.

Padahal jelas bahwa kegiatan diskusi yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan mahasiswa tersebut merupakan suatu tindakan yang konstitusional, sebagaimana Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Kemudian juga tercantum dalam Pasal 28 I UU NRI 1945.
Selanjutnya, dalam hukum internasional, hak atas kebebasan berpendapat ini pun sudah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM) yang kemudian dalam Pasal 19 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”. Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan”.
Namun tidak hanya itu, International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, untuk selanjutnya disingkat ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2005, dalam Pasal 19 menyatakan bahwa :
Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan;
Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya;
Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk :
Menghormati hak atau nama baik orang lain;
Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum;
Artinya, kebebasan berpendapat yang diatur dalam pasal tersebut tidak serta merta membenarkan perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain. Misalkan, melakukan fitnah ataupun tuduhan-tuduhan palsu yang dapat mengakibatkan rusaknya martabat dan reputasi orang lain. Dengan demikian, maka apa yang dilakukan oleh BP terhadap mahasiswa fakultas hukum UGM ini tidak dapat dibenarkan dan jelas merupakan perbuatan melanggar hukum.

Dalam kaitan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat ini, saya ingin mengutip pendapat Mahkamah Agung Amerika Serikat (Thornhill v. Alabama, 310 US 88 (1940) :
“Pendapat publik menjalankan peranan krusial dalam demokrasi modern. Kebebasan untuk membentuk pendapat umum adalah sangat penting. Agar pendapat publik dapat memenuhi tanggungjawab tersebut, ada keperluan agar gagasan dapat diakses dan disebarluaskan tanpa halangan signifikan. Prinsip fundamental di sini adalah hak orang-orang untuk memperoleh informasi. Kebebasan berbicara yang dijamin dalam Konstitusi setidaknya mencakup kebebasan untuk membicarakan secara publik semua persoalan yang menyangkut kepentingan publik tanpa dihalangi sebelumnya dan tanpa ketakutan akan dihukum”.

Selanjutnya, oleh karena kegiatan diskusi ini termasuk dalam ranah pembelajaran di Perguruan Tinggi, maka sudah seharusnya kegiatan ini mendapatkan jaminan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa,“Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan”.
Ketiga, perbedaan pemahaman terkait dengan sebuah terminologi acapkali menimbulkan permasalahan. Dalam hal demikian seharusnya BP dapat bersikap bijaksana dengan cara berusaha mencari tahu terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan kegiatan diskusi tersebut. Selanjutnya, BP juga seharusnya berusaha mencari tahu sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang kredibel tentang apa yang dimaksud dengan “makar”. Pemahaman yang komperehensif perihal makar ini, setidaknya dapat membantu beliau agar supaya tidak mudah mengambil kesimpulan yang seolah-olah terkesan dangkal. Sebagaimana Imam Al Ghazali pernah berkata bahwa “ilmu itu dapat menuntun seseorang untuk meyakini sesuatu yang benar dan salah, mengerjakannya atau meninggalkannya”. Dan apabila memang beliau meyakini bahwa hal yang dituduhkan tersebut didikung oleh bukti-bukti yang kuat, maka hukum positif sudah mengatur tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak ketika mengetahui akan terjadinya suatu tindak pidana, yaitu melalui mekanisme laporan kepada pihak Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun suatu hal sangat disayangkan, tindakan yang beliau lakukan justru keluar dari koridor aturan hukum positif dengan menyebarkan tuduhan-tuduhan melalui media terbuka. Bahkan tindakan demikian ini justru berpotensi menjerat dirinya ke dalam rumusan delik pidana yang lain.
Akhirnya saya ingin katakan bahwa, salah satu jalan menuju demokrasi yang bermartabat adalah dengan berusaha menemukan sebanyak mungkin persamaan-persamaan dan mendiskusikan segala apa yang menjadi perbedaan, sehingga dalam setiap perjalannya kita akan menyadari bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita ternyata juga ada di dalam pikiran saudara kita sesama manusia. Berbeda itu bukan berarti bertentangan, dengan adanya perbedaan manusia akan saling membantu dalam menemukan kebenaran yang hakiki. Ketahuilah bahwa sikap-sikap mempertentangkan perbedaan adalah bersumber dari keegoisan yang dipaksakan. Dan itulah akar dari segala permasalahan.