Gugatan Dikabulkan PTUN Surabaya, Kepala Desa Kepuh Kediri Wajib Melantik Calon Perangkat Desa Terpillih

0
1297

Seleksi pengangkatan perangkat desa di Desa Kepuh, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri menjadi kemelut yang tak berujung, kini kian menemui titik cerahnya. Satu per satu permohonan yang diajukan dari calon perangkat Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya sudah terdapat Putusan yang mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya. Salah satunya adalah permohonan yang diajukan oleh Mohamad Zainul Irsyadi sebagai Calon Sekretaris Desa dan Saroni sebagai Calon Kasi Kesejahteraan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Keduanya sebelumnya dinyatakan sebagai peserta yang memperoleh nilai tertinggi saat tes seleksi calon perangkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2018. Dalam laporan hasil seleksi disebut bahwa Mohamad Zainul Irsyadi menduduki peringkat pertama dari 4 peserta. Ia memperoleh nilai 70 .Sementara untuk pemilihan Kasi Kesejahteraan Saroni juga menduduki peringkat teratas dari dua peserta. Ia memperoleh nilai 56,4 Surat hasil seleksi tersebut diumumkan pada 25 Januari 2018 pada pukul 23.00 WIB di Balai Desa.

Namun, keduanya tidak kunjung dilantik oleh Kepala Desa Kepuh dengan berdalih bahwa belum mendapatkan balasan surat rekomendasi dari Camat Papar. Sehingga atas tidak adanya surat rekomendasi tersebut, maka Kepala Desa Kepuh tidak bisa mengangkat Mohamad Zainul Irsyadi dan Saroni. Tetapi justru Kepala Desa Kepuh melakukan pelantikan perangkat Desa Kepuh atas nama orang lain, namun akhirnya pelantikan tersebut dibatalkan kembali karena Camat belum memberikan Surat Rekomendasi. Atas kejadian tersebut keduanya tidak terima dengan kenyataan tersebut keduanya kemudian mengajukan permohonan ke PTUN Surabaya dengan didampingi kuasa hukum dari LBH Surabaya, yang mana LBH Surabaya menilai terdapat dugaan tidak transparannya seleksi perangkat Desa Kepuh sehingga harus diajukan upaya hukum di PTUN, mana mekanisme Gugatan yang dipakai adalah Gugatan Fiktif Positif yaitu Permintaan agar Kepala Desa Kepuh melakukan pengangkatan kepada Calon Perangkat Desa Kepuh terpilih.

Majelis Hakim PTUN Surabaya yang mengadili kedua perkara tersebut mengabulkan Gugatan keduanya dan salinan Putusan atas nama Saroni sudah keluar pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan nomor perkara 18/P/FP/2018/PTUN.SBY, dan disusul dengan Putusan atas nama Mohamad Zainul Irsyadi pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan nomor perkara 17P/FP/2018/PTUN.SBY yang intinya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya berdasarkan dalil bahwa Kepala Desa Kepuh telah melanggar ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu adanya kewajiban pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa apabila dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi.

Putusan PTUN Surabaya tersebut Kepala Desa Kepuh diwajibkan untuk segera menerbitkan keputusan pengangkatan dan melantik calon Perangkat Desa atas nama Mohamad Zainul Irsyadi dan Saroni paling lama 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan ditetapkan. Menurut Pengacara Publik dari LBH Surabaya yang menjadi salah satu kuasa hukum Pemohon Habibus Shalihin S.H., “Alasan mendasar keduanya terpaksa menempuh jalur hukum karena dari seleksi Calon Perangkat Desa Kepuh, yang telah berlangsung mereka dinyatakan lolos seleksi dan memiliki nilai tertinggi. Namun kepala desa Kepuh tidak bersedia melakukan pelantikan, tetapi malah melantik atas nama orang lain, dengan alasan tidak berwenang tanpa adanya surat rekomendasi yang ditandangani oleh Camat Papar. Hal ini mengindikasikan adanya tidak transparannya seleksi perangkat desa tersebut” . Kasus ini memberikan pelajaran bagi proses seleksi Calon Kepala Desa yang merupakan kewenangan Kepala Desa harus dijalankan secara transparan dan prosedural menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY