Siaran Pers “Bebaskan Agustinus Dwijo Widodo: Stop Kriminalisasi Penyandang Disabilitas”

0
286

YLBHI-LBH Surabaya – LBH Disabilitas – Disability Motorcycle Indonesia (DMI) Surabaya

“Bebaskan Agustinus Dwijo Widodo: Stop Kriminalisasi Penyandang Disabilitas”

Agustinus Dwijo Widodo merupakan penyandang disabilitas dengan kombinasi secara kognitif, mental serta emosional. Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Psikologi Riza Wahyuni, S.Psi, Msi. yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 13 November 2017, Agustinus Dwijo Widodo memiliki kapasitas intelegensi pada kapasitas retardasi mental ringan, secara fisik tampak normal, namun rendahnya fungsi intelektual umum yang terjadi dalam periode perkembangan dan berkaitan dengan salah satu atau lebih diantara faktor (1) kemasakan, (2) kemampuan belajar, (3) penyesuaian sosial. Pada aspek kepribadian, bahwa Terdakwa cenderung kesulitan penyesuaian diri, perasaan diri dingin, perasaan takut, sikap tanpa perhitungan serta cenderung mengalami gangguan intelektual.

Nasib Agustinus Dwijo Widodo menjadi Terdakwa (selanjutnya tertulis Terdakwa) dalam perkara pidana nomor : 2607/Pid.B/2017/PN.Sby bermula pada tanggal 2 Juli 2017, Ia dijemput di rumahnya di Jl. Gununganyar 3 C No. 40 RT. 05/RW. 01, Kecamatan Gununganyar, Surabaya oleh saksi Siatin (Asisten Rumah Tangga/ART) karena kamar rumah majikannya yang bertempat di Perum IKIP Gununganyar Indah Blok C No. 100 Kec. Gununganyar Surabaya ditemukan dalam keadaan berantakan. Saksi Siatin tidak pernah menaruh curiga apapun ketika mendatangi Terdakwa, bahwa Terdakwalah pelaku pencurian. Kemudian Terdakwa bersama saksi Ketua RT (Herry Prationo) dan Asisten Rumah Tangga (ART) dibawa ke Polsek Rungkut untuk dimintai keterangan. Terdakwa diperiksa paling akhir diantara 3 orang terperiksa tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Ketua RT, penyidik menyuruh Ketua RT dan ART pulang sedangkan Terdakwa tidak diperkenankan pulang karena informasi dari Penyidik dia akan mengaku.

Berdasarkan investigasi LBH Surabaya, Terdakwa kepada orang tua dan saudaranya mengatakan bahwa dalam proses pemeriksaan dipaksa mengaku sebagai pelaku pencurian oleh penyidik. Terdakwa mengaku dipukul menggunakan sepatu dan diancam akan dihukum berat jika tidak mengaku, dan juga mengaku dijanjikan akan dihukum ringan jika mengaku. Hal ini sepertinya yang membuat Terdakwa awalnya enggan untuk didampingi Penasihat hukum karena takut dihukum berat seperti ancaman Penyidik. Pengakuan Terdakwa tentang pemaksaan dari Penyidik ini patut diduga benar adanya, karena dalam proses penyidikan di Polsek Rungkut, Terdakwa tidak didampingi oleh siapapun selama proses pemeriksaan. Ketua RT dan ART yang datang bersama Terdakwa tidak diperkenankan bertemu dengan Terdakwa oleh Penyidik. Akibatnya, patut diduga bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik dalam keadaan tertekan. Sehingga, terdakwa mengakui dalam BAP-nya bahwasanya Terdakwa melakukan pencurian. Celakanya, pengakuan tersebut menjadi “satu-satunya” pegangan Penyidik untuk menjadikan Terdakwa sebagai tersangka pada saat itu.

Dalam kasus ini, YLBHI-LBH Surabaya berpendapat bahwa Penyidik tidak profisional dalam menangani kasus ini. Penyidik mengabaikan prinsip-prinsip fair trial dan cenderung ‘memanfaatkan’ Terdakwa yang menyandang disabilitas untuk dijadikan sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas peristiwa pencurian ini. Ketidakprofisonalan Penyidik terlihat dari beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa (YLBHI-LBH Surabaya) ketika melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berkas perkara Terdakwa (Berkas diperoleh pada tahap persidangan di PN Surabaya). Kejanggalan-kejanggalan tersebut antara lain :

  1. Dalam keteranganya di BAP, saksi Siatin (Asisten Rumah Tangga Korban), pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 Pukul 08.00 wib datang ke TKP (vide BAP ART);
  1. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/56/VII/2017/RESKRIM & Berita Acara Penangkapan, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 Pukul 10.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Sektor Rungkut (Polsek Rungkut) (vide Sprinkap dan Berita Acara Penangkapan);
  1. Berdasarkan BAP, Pelapor atas nama Herry Prationo (Ketua RT) diperiksa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 pukul 13.15 wib. Dalam keterangannya, saksi Pelapor tidak tahu ada barang yang hilang (vide BAP Pelapor/RT);
  1. Berdasarkan BAP, Saksi Siatin (ART) diperiksa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 pukul 15.00 wib. Dalam keterangannya juga menyampaikan tidak tahu ada barang yang hilang (vide BAP saksi ART);
  1. Berdasarkan BAP, Terdakwa diperiksa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 pukul 18.15 wib dengan status sebagai tersangka. Dalam keterangannya terdakwa mengaku mengambil barang berupa dua jam tangan perempuan merk Etinne Agner dan Citizen (vide BAP terdakwa);
  2. Berdasarkan BAP, Saksi Korban Moch. Oloan Ritonga diperiksa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 pukul 07.00 wib (Keesokan harinya), dalam keterangannya Saksi Korban mengatakan barang yang hilang berupa dua jam tangan perempuan merk Etinne Agner dan Citizen (vide BAP Saksi Korban);
  1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan, penyitaan barang bukti (satu buah obeng warna putih pegangan bergambar bendera America) dilakukan di Jl. Rungkut Asri Timur 17 No. 01 Surabaya. Padahal locus delictie berada di Perum IKIP Gununganyar Indah Blok C No. 100, Kecamatan Gununganyar Surabaya dan Rumah Terdakwa berada di Jl. Gununganyar 3 C No. 40 RT. 05/RW. 01, Kecamatan Gununganyar, Surabaya (vide Berita Acara Penyitaan). Sedangkan dalam BAP, Terdakwa menerangkan bahwa obeng tersebut diletakkan kembali di atas meja yang ada di samping kulkas yang ada di dapur rumah yang menjadi locus delictie (vide BAP Terdakwa).

Selain temuan kejanggalan-kejanggalan pada tingkat penyidikan, pada saat berkas dilimpahkan ke Kejaksaan dan Terdakwa dipindahkan ke Rutan Medaeng, terdapat beberapa perlakuan yang tidak adil terhadap Terdakwa, antara lain:

  1. Tembusan surat perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa (yang pada saat itu masih tersangka), baik di Kepolisian maupun Kejaksaan tidak pernah diberikan kepada keluarga Terdakwa. Padahal berdasarkan Pasal 21 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus diberikan kepada keluarganya;
  2. Penasihat hukum kesulitan untuk menemui Terdakwa di Rutan Medaeng. Penasihat hukum tidak diperbolehkan mengunjungi Terdakwa kecuali pada saat jam kunjungan biasa. Padahal berdasarkan Pasal 70 ayat (1) KUHAP, Penasihat hukum seharusnya berhak menemui Terdakwa setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;
  3. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Terdakwa, Ahli Psikologi tidak diberikan waktu khusus untuk kepentingan pemeriksaan. Padahal dalam rangka pemeriksaan psikologis tersebut sudah mendapat ijin tertulis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur. Akibatnya, pemeriksaan psikologis dilakukan dengan menggunakan jam kunjungan biasa dan waktunya tidak maksimal.

Kejanggalan-kejanggalan ini kemudian terkonfirmasi dalam persidangan. Dalam fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa mereka melihat dan mengetahui secara langsung bahwa Terdakwa yang mengambil Jam tangan merk ETINNE AIGNER dan merk CITIZEN milik Korban Moch. Oloan Ritonga. Dalam fakta persidangan yang cukup menarik juga adalah di rumah Korban terdapat 3 (tiga) anak kost yang mempunyai akses masuk ke rumah korban, bahkan salah satu anak kost tersebut tahu tempat kunci rumah pada saat ART pulang kampung, termasuk kunci ke kamar tempat peristiwa pencurian ada disitu. Oleh karenanya, seharusnya anak kost tersebut juga diperiksa oleh kepolisian karena berpotensi menjadi pelaku pencurian, akan tetapi polisi tidak memeriksa.

Kasus yang menimpa Agustinus Dwijo Widodo ini tentu menjadi kado buruk bagi peringatan hari disabilitas dunia pada tanggal 3 Desember 2017 kemarin dan sekaligus sebagai bentuk pengingkaran terhadap UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Negara yang seharusnya memberikan perlakuan yang istimewa terhadap Terdakwa yang mengalami disabilitas intelektual malah diduga diintimidasi dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pencurian tanpa ada bukti yang cukup.

Untuk itu, YLBHI-LBH Surabaya dan LBH Disabilitas meminta secara tegas agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini MEMBEBASKAN Agustinus Dwijo Widodo dari segala tuntutan hukum.

Surabaya, 06 Desember 2017

Kontak :

– Hosnan, SH. (Kepala Bidang Penanganan Kasus YLBHI-LBH Surabaya) : 085233318289;

– Hari Kurniawan, SH. (Direktur LBH Disabilitas):  08175175154;

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY