SIARAN PERS GERAKAN RAKYAT UNTUK DAULAT AGRARIA (GARUDA) JAWA TIMUR

0
226

_“GARUDA JATIM Mengutuk Kekerasan dan Penangkapan Sewenang-wenang Terhadap Warga serta 12 Aktivis Jaringan Solidaritas Penolak Bandara Kulon Progo (NYIA)”_
Senin 27 November 2017 kita dikagetkan oleh aksi sepihak Angkasa Pura 1 (AP 1), dengan dibantu aparatur negara melakukan tindakan represif pada warga Dusun Kragon II dan Munggahan, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Yogyakarta. Mereka melakukan aksi inkonstitusional, dengan melakukan upaya penggusuran paksa, seperti merusak properti rumah, saluran listrik dan lahan warga. Pihak AP 1 berdalih bahwa tanah tersebut sudah dialihlimpahkan untuk proyek NYIA (New Yogyakarta International Airport), warga sudah disosialisasikan dan diganti rugi, maka secara prosedural sepihak dari AP 1, penggusuran tersebut dianggap benar.

Pada tanggal 4 Desember 2017, AP 1 mengancam mengosongkan paksa rumah warga, dengan dalih legal hukum yang mereka kantongi. Alasan AP 1 ialah sebagai perwakilan Negara untuk menegakkan kepentingan publik. Namun aksi tersebut urung terjadi, warga dengan berbagai elemen masyarakat datang kesana untuk menggagalkan eksekusi. Hingga akhirnya eksekusi tidak jadi diilakukan. Pasca tidak jadinya pengosongan paksa dan penggusuran, koalisi warga dengan beberapa elemen masyarakat mengadakan rapat untuk berjaga-jaga, dari eksekusi yang kapanpun bisa dilakukan.
Pada tanggal 5 Desember 2017, Kekerasan dan penangkapan secara sewenang-wenang dengan dalih mengamankan kerap kali dilakukan oleh aparat negara (kepolisian) terhadap warga dan aktivis penolak kebijakan negara. Termasuk dalam kasus penolakan terhadap pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), Kulon Progo. Hari ini, kekerasan dan penangkapan secara sewenang-wenang dilakukan terhadap warga serta 12 aktivis Jaringan Solidaritas penolak bandara kulon progo (NYIA). Adapun kronologis singkatnya sebagai berikut :
– Pada pukul 10.15 Aparat Kepolisian datang ke rumah warga di Palihan, Temon, Kulon        Progo. Mereka meminta kepada seluruh jaringan solidaritas yang tidak berizin keluar dari    rumah. Hal tersebut dilakukan karena mereka menganggap jaringan solidaritas dan            warga adalah provoktor;
– Pukul 10.20 polisi datang lagi bersama dengan aparat desa mereka meminta identitas        warga dan jaringan soidaritas;
– Pukul. 10.31 sempat terjadi dorong-dorongan dengan aparat, hal tersebut berujung pada    penangkap 12 jaringan solidaritas dan dibawa ke kantor PT.PP yang kemudian dibawa ke    Polres Kulon Progo;
– Dari peristiwa ini, kepala warga bernama pak Hermanto bocor dan Fajar yang                    mempunyai rumah di desa Palihan diseret aparat. Jalan depan mesjid dibego sehingga        tidak ada akses untuk lewat & pohon ditumbangkan persis depan posko warga;
Adapun Nama-nama yang ditangkap:
1. Andre
2. Imam LPM Ekspresi
3. Muslih FNKSDA
4. Kafabi UIN
5. Rifai Mercubuana
6. Wahyu UIN
7. Fahri LPM Rethor
8. Rimba LPM Ekspresi
9. Samsul LFSY
10. Chandra LFSY
11. Mamat UIN
12. Yogi UNS
Tindakan kekerasan dan penangkapan secara sewenang-wenang tersebut mencerminkan kegalan negara dalam memberikan perlindungan bagi Pembela Hak Asasi Manusia (HRDs). Alih-alih melindungi, negara (dalam hal ini kepolisian) justru menjadi pelaku pelanggaran HAM.
Padahal, jelas-jelas pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatan bahwa, “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”. Terkait dengan lingkungan, pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolahan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, juga dengan tegas menyatakan bahwa, “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Mestinya, regulasi-regulasi ini menjadi pijakan bagi aparat negara dalam bertindak.
Selain itu, sebelumnya Kapolda DIY dan Gubernur menjanjikan tidak ada kekerasan di lokasi rencana pembangunan bandara NYIA. Namun nyatanya hal tersebut tidak terbukti.

Untuk itu, Gerakan Rakyat Untuk Daulat Agraria (GARUDA) Jawa Timur secara tegas mengutuk tindak kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga serta 12 aktivis jaringan solidaritas penolak bandara Kulon Progo (NYIA), dan meminta agar :
1. Bebaskan 12 aktivis jaringan solidaritas penolak bandara Kulon Progo (NYIA) yang telah     ditangkap secara sewenang-wenang;
2. Meminta Kapolri agar melakukan evaluasi terhadap Kapolres Kulon Progo atas                   tindakannya yang tidak melindungi pembela HAM;
3. Kembalikan tanah-tanah warga yang di”rampas” atas nama kepentingan umum pada         kedudukan semula.
Kulon Progo sebagai lokasi Pengembangan Bandara Baru, tidak memenuhi syarat legal. Melihat bahwa secara aturan baik dalam Perpres maupun PP nomor 26 dan 28 tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kemudian melihat pada aturan daerah dalam Perda Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010, tidak ada kata yang membicarakan Kulon Progo sebagai lokasi NYIA. Maka penetapan ini dilakukan oleh Sultan Yogyakarta secara sepihak, melanggar aturan yang ada serta aspek demokrasi dan pokok-pokok konstitusi seperti pasal 28 dan 33 UUD 1945. Selain itu juga melanggar konvenan HAM Ekosob, yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Surabaya, 05 Desember 2017
1. YLBHI-LBH Surabaya
2. Walhi Jatim
3. FNKSDA Surabaya
4. FMN Surabaya
5. KontraS Surabaya
6. Papanjati
7. Paguyuban Warga Strenkali Surabaya
8. LPBP
9. Ecoton Foundation
10.ForBanyuwangi
11. Gusdurian Surabaya
CP: Wahyu Eka (FNKSDA Surabaya) 082234448928
Hosnan (LBH-Surabaya)
0852-3331-8289

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY