Babak Baru Sidang Kasus Kriminalisasi Petani Sengon Blitar

0
570

LBH Surabaya – Sidang dugaan tindak pidana penghasutan yang dijeratkan kepada terdakwa Slamet Daroini sudah sampai babak pembuktian di Pengadilan Negeri Blitar. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengajukan beberapa barang bukti dan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa Slamet Daroini. Beberapa saksi a charge yang dihadirkan di persidangan oleh Lina Dwi Lestari, S.H., selaku JPU, di antaranya: Suparto (Kepala Perkebunan Sengon), Eko Supriyono (Satpam Perkebunan Sengon), Agus Harianto (Mandor Perkebunan Sengon) dan Anhar (Direktur PT. Perkebunan dan Perdagangan PT. Dewi Sri atau Perkebunan Sengon). Keesokan harinya, Kamis (5/1), JPU menghadirkan Koko Setwiyono selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resort Blitar dan Sutrisno sebagai Kepala Desa Tegal Asri.

Sidang ini sempat berjalan alot ketika saksi Anhar yang merupakan Direktur PT. Perkebunan dan Perdagangan Dewi Sri seringkali tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa. Salah satu pertanyaannya adalah terkait dengan jenis tanaman yang ditanam di perkebunan PT. Perkebunan dan Perdagangan Dewi Sri. Alhasil, hakim memperingatkan Anhar untuk menjawab pertanyaan penasihat hukum.

Bahkan, Anhar mengatakan, pertanyaan yang dilontarkan penasihat hukum mbulet. “Kami keberatan Yang Mulia Majelis. Kehadiran kami di muka persidangan ini telah dilindungi oleh undang-undang Advokat. Untuk itu, atas perkataan saksi tersebut, kami berkeberatan, karena telah merendahkan profesi kami”, Abdul Fatah, S.H, M.H., selaku anggota Tim Kuasa Hukum Petani yang menjadi penasihat hukum terdakwa.

Selain itu, saat itu, Anhar mengatakan, bahwa pertanyaan yang dilontarkan oleh penasihat hukum terkait jenis tanaman yang ditanam dilahan perkebunan tersebut tidak relevan. Namun di sisi yang lain, menurut penasihat hukum, pertanyaan tersebut sangat erat kaitannya dengan dijeratkannya Pasal 160 KUHP jo. Undang-Undang No. 51 PRP Tahun 1960 kepada terdakwa.

Lalu, untuk ahli dari pihak JPU, hanya dihadirkan Budi Handjono, selaku Staf Kepala Seksi Sengketa Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar. Sementara itu, ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang beberapa kali gagal dihadirkan di persidangan dikarenakan sakit.

Setelah JPU telah menggunakan kesempatannya, giliran penasihat hukum terdakwa mengajukan beberapa saksi dan barang bukti yang dapat meringankan terdakwa di muka persidangan. Tim Kuasa Hukum Petani menghadirkan saksi Karyadi dan Karmin yang merupakan anggota dari Persatuan Pembebasan Tanah Sengon (PEPTASENG). Keduanya menerangkan, setiap aktivitas yang dilakukan atas nama organisasi adalah keputusan yang diambil secara musyawarah tanpa adanya suruhan ataupun hasutan dari individu manapun.(*/uad)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY