LBH Surabaya: Negara Gagal Melindungi Jurnalis

0
275

Siaran Pers

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SURABAYA – JAWA TIMUR

Nomor : 176/SK/LBH/X/2016

Kekerasan terhadap Jurnalis kembali terjadi. Setelah beberapa waktu yang lalu terjadi pemukulan kepada Ghinan, wartawan Radar Madura, yang diduga dilakukan oleh Pegawai Dinas PU Binamarga dan Pengairan Bangkalan,  Sony Misdananto, wartawan Net-TV yang mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota Batalyon Infanteri Lintas Udara 501 Bajra Yudha Madiun, kini kekerasan kembali menimpa sejumlah wartawan di Surabaya yang sedang meliput aksi Bonek yang diduga dilakukan oleh orang berseragam kepolisian pada tanggal 10 November 2016.

LBH Surabaya sebagai lembaga yang concern untuk mendorong pemajuan, pemenuhan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia mengecam keras tindakan-tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Apalagi kekerasan tersebut justru dilakukan oleh aparat negara (state apparatus), lebih-lebih dilakukan oleh aparat keamanan yang sejatinya harus memberikan perlindungan dan keamanan bagi Jurnalis atau Wartawan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers secara tegas menyatakan bahwa, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”, artinya: pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers (Penjelasan pasal ini). Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (3) juga dinyatakan secara tegas bahwa, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Kekerasan, yang bersifat fisik maupun psikis, yang ditujukan kepada Jurnalis dalam rangka menjalankan tugas jurnalistiknya, adalah salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap ketentuan pasal 4 ayat (3) Undang-undang tentang Pers yang diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur oleh pasal 18 ayat (1), yakni “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Kekerasan-kekerasan yang sering dialamai oleh jurnalis menunjukkan negara telah gagal dalam memberikan perlindungan bagi Jurnalis. Penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap Jurnalis belum memberikan efek jera dan belum melahirkan kebijakan serius bagi pelindungan Jurnalis oleh aparat penegak hukum. Apalagi kadang penegakan hukumnya tidak tuntas.

Untuk itu, LBH Surabaya meminta agar:

  1. Aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan yang menimpa Jurnalis tanpa terkecuali;
  2. Meminta kepada Kapolda Jatim untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang menimpa Jurnalis pada saat meliput aksi Bonek pada tanggal 10 November 2016 yang diduga dilakukan oleh orang berseragam kepolisian;
  3. Meminta kepada Kepolda Jatim untuk melakukan evaluasi terhadap anggota dan atau jajaran dibawahnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada Jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya;
  4. Menyerukan kepada masyarakat agar menghormati tugas-tugas Jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya.

Surabaya, 11 November 2016

LBH Surabaya – Jawa Timur

Hosnan, S.H.

Kepala Bidang Penanganan Kasus

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY