Lain Jessica, Lain Nasibnya

0
434

Oleh:

Moch. Choirul Rizal, S.H.I., M.H.

Persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso atas dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin telah memasuki tahap akhir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Setelah menjalani persidangan yang berlarut-larut, Jessica harus menghadapi kenyataan atas vonis pidana penjara selama 20 tahun.

Sebelumnya, beberapa pihak memprediksi Jessica akan dipidana. Begitupun sebaliknya. Pada akhirnya, semua itu dijawab oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Alat bukti yang sah dan meyakinkan berdasarkan keyakinan hakim menjadi jawaban atas prediksi-prediksi tersebut, setidaknya pada persidangan di tingkat pertama.

Tulisan ini sengaja tidak mempersoalkan vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim kepada Jessica. Namun, lebih kepada aspek pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum dalam persidangan tersebut, dibandingkan dengan persidangan atas kasus pembunuhan yang lainnya di Indonesia.

Jessica, sebagaimana kita ketahui bersama, mendapatkan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum, baik saat di tingkat penyidikan maupun di persidangan. Bahkan, salah satu penasihat hukum Jessica, Otto Hasibuan, adalah advokat yang punya reputasi mentereng dan pernah menjadi orang nomor satu di organisasi advokat yang tersohor di negeri ini.

Dapat bersama kita lihat bagaimana kemudian Otto Hasibuan menjalankan profesinya yang mulia (officium nobile) dengan begitu bersemangat dan berapi-api. Tampak di setiap persidangan, Otto Hasibuan membela habis-habisan dan dengan tegas menyatakan Jessica bukan pelaku pembunuhan terhadap Mirna Salihin, sebagaimana dituduhkan oleh penuntut umum. Walaupun kemudian majelis hakim berkeyakinan sebaliknya.

Atas apa yang dilakukan oleh Otto Hasibuan dan timnya, Jessica benar-benar telah beruntung menikmati haknya sebagai seorang tersangka dan terdakwa, yakni didampingi oleh penasihat hukum saat menjalani penyidikan dan dalam setiap persidangan. Lagi-lagi, terlepas kemudian majelis hakim mempidana Jessica.

Kasus yang Lain

Sementara itu, mari kita lihat persidangan lainnya yang berhubungan dengan tuduhan pembunuhan. Satu kasus yang dapat ditampilkan di sini adalah apa yang terjadi pada Kemat, Devid, dan Sugik pada 2007 yang lalu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Dalam persidangan di PN Jombang, Kemat dan Devid dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Asrori. Masing-masing dari keduanya divonis 17 tahun dan 12 tahun pidana penjara, sedangkan Sugik masih dalam proses persidangan di PN Jombang.

Namun, setelah itu, terungkap bahwa pembunuh Asrori yang sebenarnya adalah Very Idham Henyansyah, bukan Kemat, Devid, dan Sugik. Akhirnya, mereka bertiga dapat menghirup udara bebas.

Sebelumnya, ketiganya terpaksa mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Pengakuan oleh ketiganya terpaksa diberikan karena adanya siksaan dari aparat kepolisian saat melakukan penyidikan. Terlebih, saat proses tersebut mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Sebagaimana ditulis oleh E.A. Pamungkas (2010: 176), Kemat mengaku dicambuk menggunakan belt dari karet yang sangat keras dan kepalanya dipukul. Apalah daya dari ketiga warga negara tersebut melawan aparat penegak hukum yang tidak profesional dan mengabaikan hak asasi manusia.

Derita ketiganya berlanjut di PN Jombang. Penuntut Umum dan Majelis Hakim mengamini apa yang “dihasilkan” oleh polisi saat melakukan penyidikan. Sungguh ironi!

Hak Atas Bantuan Hukum

Dua kasus yang tersampaikan di atas menunjukkan adanya perbedaan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi warga negara yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Lain Jessica, lain nasibnya!

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa diatur dan dijamin oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara normatif, setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum tersebut sudah secara jelas di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Terlebih kemudian lahir juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Secara konstitusional, warga negara mempunyai hak untuk mengakses bantuan hukum tersebut.

Setelah adanya undang-undang tersebut, harapannya adalah tidak terjadi lagi peristiwa peradilan sesat yang pernah dialami oleh Kemat, Devid, dan Sugik. Warga negara yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana segera mendapatkan pendamping atau penasihat hukum yang akan membela hak-hak hukumnya. Kata lainnya, warga negara berhak mendapatkan hak atas bantuan hukum seperti Jessica selama proses pemeriksaan perkara pidananya.

Negara harus hadir untuk menjamin tersedianya hak atas bantuan hukum bagi warga negara yang membutuhkan. Harus ada evaluasi secara menyeluruh dan konsisten terhadap sistem peradilan pidana serta implementasi UU Bantuan Hukum di Indonesia. Ke depan, tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap warga negara untuk mengakses hak atas bantuan hukum. Semoga.(*)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY