Berhukum Tanpa Diskriminasi

0
997

Oleh:

Abdul Fatah, S.H., M.H.

Kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini diwarnai adanya praktik diskriminasi. Diskriminasi dengan parameter (atas nama) agama dan keyakinan, perempuan, marginalitas, serta mayoritas dan minoritas masih sering terjadi di Indonesia. Di Jawa Timur, praktik diskriminasi ini marak terjadi, misalnya pada kasus Syiah Sampang, pemutusan hubungan kerja sepihak bagi sebagian buruh, tidak semua buruh mendapatkan tunjangan hari raya pada saat perayaan hari besar keagamaan, dan diskriminasi dalam mengakses keadilan.

Adanya praktik diskriminasi ini menandakan bahwa konsep bernegara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 belum dijalankan sebagaimana mestinya dan konsisten. Di samping itu, adanya praktik diskrimnasi ini menandakan bahwa konsep bernegara dengan menjunjung hak asasi manusia (HAM) juga belum dijalankan dengan baik, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan beberapa kovenan internasional terkait HAM.

Diskriminasi ini sendiri adalah segala bentuk praktik pembedaan perlakuan terhadap seseorang yang didasarkan pada warna kulit, golongan, suku, ekonomi, pilihan politik, agama dan keyakinan, serta lain sebagainya. Problem tematik sekarang juga sudah sampai batas memprihatinkan. Hal itu disebabkan karena adanya praktik diskiriminasi dalam kehidupan hukum.

Praktik diskriminasi dalam hukum ini meliputi tiga hal dalam pemaknaan sistem hokum. Pertama, diskrimasi hukum dalam hal struktur hukum. Saat ini, banyak regulasi hukum yang nyata-nyata berkarakter diskriminasi, sehingga mengakibatkan banyak regulasi yang dilakukan upaya pengujian, tidak terlepas  peraturan hukum pada level daerah (Perda).

Kedua, diskriminasi dalam aspek hukum juga terjadi hal substansi hukum. Banyak praktik koruptif dalam penegakan hukum. Hal ini dibuktikan ada beberapa oknum penegak hukum yang diproses secara hukum. Tindakan koruptif ini membuktikan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Ketiga, budaya atau kultur hukum kita juga tidak lepas dari praktik diskriminasi.

Oleh sebab itu, perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sangat serius untuk menyatakan stop diskriminasi dan menghentikan sumua praktik diskriminasi dalam kehidupan berhukum. Upaya sungguh-sungguh ini harus dilakukan oleh semua kalangan dan semua pihak. Stop diskriminasi dan sudah saatnya berhukum tanpa diskriminasi!(*)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY