LBH Surabaya Peduli RUU Jabatan Hakim

0
340

LBH Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tengah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim. Berkenaan dengan hal tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sebagai jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) mempunyai kepentingan untuk memberikan kritik dan saran terhadap RUU itu sebagai masukan masyarakat.

Kritik dan saran itu tersampaikan saat LBH Surabaya menggelar diskusi bertema “Pembaruan Dunia Peradilan: Menyongsong RUU Jabatan Hakim”, Kamis (29/9). Diskusi yang bertempat di Aula Kantor LBH Surabaya itu dihadiri oleh Wakil Ketua KYRI, Sukma Violetta, S.H., LL.M. Hadir juga sebagai peserta aktiv dari kalangan pegiat hak asasi manusia (HAM), akademisi, dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Sukma Violetta, S.H., LL.M., mengutarakan, munculnya RUU Jabatan Hakim merupakan salah satu jawaban untuk menanggulangi masalah yang dihadapi Mahkamah Agung (MA), yakni integritas dan etika, promosi, distribusi hakim, serta kinerja pengadilan. “Fokus dalam RUU Jabatan Hakim adalah pada status jabatan hakim, manajemen pengelolaan hakim, dan pengawasan kekuasan kehakiman,” terangnya.

RUU tersebut juga akan mengganti rezim sistem satu atap (one roof system), yakni organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan MA. “Dalam RUU Jabatan Hakim akan ada transformasi atas sistem tersebut. Ada istilahnya shared responsibility atau pembagian tanggung jawab, yakni pembagian peran dan tanggung jawab antar organ negara, khususnya dalam pengelolaan jabatan hakim sebagai konsekuensi pejabat negara,” imbuhnya.

LBH Surabaya menyambut baik kedatangan Komisioner KYRI di kantor yang beralamat di Jalan Kidal No. 6, Kota Surabaya. “Sudah sejak lama Komisi Yudisial bermitra dengan LBH Surabaya, namun belakangan ini memang kurang intens. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memulai kembali bersinergi untuk perbaikan dunia peradilan di negeri ini,” ungkap Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Surabaya, Hosnan, S.H., saat menyambut komisioner perempuan pertama di KYRI beserta beberapa stafnya.

Kepala Bidang Riset, Pengembangan, dan Kerjasama LBH Surabaya, Abdul Fatah, S.H., M.H., mengatakan, secara kelembagaan, LBH Surabaya peduli terhadap RUU Jabatan Hakim. “RUU tersebut sudah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jabatan hakim, di antaranya adalah mengenai status, pengawasan, rekruitmen, mutasi, promosi, hingga pensiun,” katanya. “Namun, ada hal yang juga tak kalah penting untuk dimasukkan dalam RUU itu, yakni peningkatan kapasitas dan perlindungan terhadap hakim,” tambahnya.(*/zal)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY