Pemerintah Wajib Menuntaskan Kasus Pembunuhan Aktivis HAM, Munir

0
455

Surabaya, 09/09/2016. 12 tahun yang lalu, tepatnya 7 September 2004, Indonesia kehilangan salah seorang tokoh terbaiknya yang getol melakukan advokasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir, dibunuh dalam sebuah penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. Perjalanan itu adalah sebuah perjalanan untuk melanjutkan study-nya ke Universitas Utrecht. Ia dibunuh dengan menggunakan racun arsenik yang ditaruh ke makanannya oleh Pollycarpus Budihari Priyanto. Sebelum pembunuhan, Pollycarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Selain itu Presiden SBY juga membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan tim tersebut hingga saat ini belum pernah diterbitkan ke publik.

Hari meninggalnya Munir selalu diperingati oleh Pembela HAM. “Tidak saja untuk mengenang jasa-jasa Cak Munir, tetapi lebih jauh untuk selalu memupuk dan menumbuhkan semangat juang dan nilai-nilai yang dibangun oleh Cak Munir dalam mendorong pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM. Sehingga Munir selalu ada dan berlipat ganda”, kata Faiq Assiddiqi, S.H., Direktur LBH Surabaya.

Penuntasan kasus pembunuhan Munir menjadi PR besar bagi Negara. “Kasus Munir adalah Test of our History”, kata SBY kala menjabat sebagai Presiden. Namun hingga akhir masa jabatannya, SBY seakan lupa dengan janjinya  untuk menuntaskan kasus Munir.

Pembunuhan terhadap Munir juga menunjukkan betapa lemahnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap pembela HAM. “Perlindungan oleh Negara terhadap Pembela HAM belum maksimal atau bahkan tidak ada sama sekali. Negara abai dalam memberikan perlindungan. Kita bisa lihat yang dialami oleh aktivis lingkungan, seperti Salim Kancil. Jika negara responsif, kejadian seperti yang dialami Salim bisa dicegah”, kata Rere, Direktur ED Walhi Jatim.

Selain kekarasan atau ancaman fisik, Pembela HAM juga seringkali dilaporkan ke polisi atau digugat secara perdata di Pengadilan. “Trend yang muncul belakangan, Pembela HAM sering kali berhadapan dengan hukum. Ini yang dinamakan SLAPP (Strategic Lawsuit Againts Public Partisipation). Pembela HAM dikriminalisasi atau digugat secara perdata. Instrumen hukum dijadikan alat untuk membungkam. LBH Surabaya banyak menangani kasus seperti ini, baik yang dialami buruh, petani, aktivis lingkungan, aktivis anti korupsi, dan lain-lain,” tambah Hosnan, S.H., Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Surabaya.

Acara Malam Menyimak Munir, Pekan Merawat Ingatan ini awalnya hanya akan dilaksanakan di 12 kota di Indonesia, namun ternyata terus berlipat ganda hingga menjadi lebih dari 23 Kota,” kata Sugianto, S.H., selaku ketua panitia. Untuk di Surabaya sendiri, kegiatan ini diselenggarakan oleh sebanyak 18 organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa, diantaranya LBH Surabaya, WALHI, Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD), GUSDURIAN, Cmars, Pusham Surabaya, Pusham Ubaya, KC FSPMI Surabaya, PC SPL FSPMI Sidoarjo, Ecoton, Yayasan Kasih Bangsa Surabaya, Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal) Surabaya, Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS), Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), AJI Surabaya, Bina Mataram Putat Jaya (BMP), Mahasiswa Peduli HAM, dan Mahasiswa Unimas.

Rangkaian acaranya adalah Pemutaran Film Dokumenter tentang cak Munir, diskusi, pameran foto dan poster, orasi, testimoni, musik akustik, serta pembacaan puisi.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY