Korban Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan PT Pelindo III Adakan Konferensi Pers

0
502

LBH Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya bekerjasama dengan Serikat Pekerja PT Pelindo III mengadakan konferensi pers terkait berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pelindo III, Kamis (11/8). Acara yang dihadiri oleh pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pelindo 3 itu mengundang beberapa pembicara, yaitu Rieke Dyah Pitaloka (Komisi VI DPR RI), R. Herlambang P. Wiratraman (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Istiqfar Ade N. (Pengacara Publik LBH Surabaya), dan Jamal (Aktivitis Buruh) sebagai moderator.

Kasus di PT Pelindo III berawal dari pemberhentian para pekerja secara sepihak oleh perusahaan. Pemberhentian ini dilakukan sejak April 2016 dan memberhentikan sebanyak kurang lebih 224 pekerja yang sampai sekarang tersisa 86 pekerja yang bertahan untuk memperjuangkan hak-hak yang dilanggar oleh PT Pelindo III meskipun banyak intimidasi, intervensi, dan ancaman terhadap mereka dan keluarga.

Adapun hak-hak yang dilanggar oleh Pelindo 3 yaitu, tidak membayar THR, memberi upah di bawah UMK, pemberhentian pekerja magang dan outsourcing, serta hak berserikat dan berpendapat. “Begitu banyak hak-hak normatif yang dilanggar oleh PT Pelindo 3, yang dalam hal ini dilakukan oleh PDS sebagai anak perusahaannya, di antaranya pemborongan, pemagangan, hak-hak ketenagakerjaan, dan lainnya,” ungkap R. Herlambang P. Wiratraman.

Rieke Dyah Pitaloka sebagai anggota DPR-RI dan Pansus PT Pelindo III menuturkan, sebenarnya beberapa lembaga negara telah menguatkan posisi para pekerja dengan menyatakan bahwa PT Pelindo III telah melakukan pelanggaran dan memerintahkan PT Pelindo III untuk mempekerjakan pegawai magang atau outsourcing. “Lembaga tersebut adalah DPR-RI, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, DPRD Kota Surabaya, DPRD Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya,” tuturnya.

Sementara itu, Pengacara Publik LBH Surabaya, Istigfar Ade Noordiansyah menyampaikan, LBH Surabaya sudah mendokumentasikan pelanggaran seperti itu di Catatan Akhir Tahun 2015. “Atas kasus pada para pekerja Pelindo 3, LBH Surabaya siap untuk mengawal dan mendampingi para pekerja,” ungkapnya.(*/aka/zal)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY