Negara Enggan, Access to Justice Warga Terabaikan

0
283

LBH Surabaya – Sidang kedua gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme citizen law suit kembali digelar di Ruang Garuda, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (15/6). Penggugat, Hermanto, warga Dukuh Sepat, Kota Surabaya, hadir dengan didampingi kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Waduk Sepat.

Sidang dengan agenda pemeriksaan surat kuasa para pihak itu kembali mengalami penundaan. Pasalnya, surat kuasa dari Tergugat II, yakni Ketua DPRD Kota Surabaya, belum sempurna. Sementara itu, lagi-lagi, Tergugat III, yakni Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, tidak hadir di dalam persidangan.

“Tidak sempurnanya surat kuasa dan tidak hadirnya Tergugat III dalam dua kali persidangan secara berturut-turut menampilkan potret dari lembaga negara yang enggan menyelesaikan permasalahan yang menimpa warga negaranya, sehingga access to justice warga negara menjadi terabaikan,” ungkap salah satu Advokat dalam Tim Advokasi Waduk Sepat, Moch. Choirul Rizal, S.H.I.

DSC_0736
Suasana saat sidang gugatan warga (citizen law suit) negara terkait tukar-guling Waduk Sepat, Surabaya.

Sebelumnya, Tim Advokasi Waduk Sepat mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum di PN Surabaya, Rabu (11/5). Gugatan yang telah terdaftar di PN Surabaya dengan nomor register perkara 389/Pdt.G/2016/PN.Sby itu menggunakan mekanisme citizen law suit (CLS).

Menurut Tim Advokasi Waduk Sepat, para tergugat, sebagai penyelenggara negara, telah lalai dalam melindungi (to protect), menghormati (to respect), dan memenuhi (to fullfil) hak asasi manusia penggugat selaku warga negara dan warga negara lainnya. Hak-hak yang dimaksud adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pekerjaan dan hak atas hidup aman, damai dan sejahtera.(*/zal)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY