“Surat Cinta” untuk PN Surabaya

2
1028

LBH Surabaya – Tim Advokasi Waduk Sepat mendapatkan pelayanan publik yang sangat buruk dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya disaat mendaftarkan gugatan, Rabu (11/5). Peristiwa ini merupakan kegagalan PN Surabaya untuk menjamin akses keadilan bagi justitia belen (masyarakat pencari keadilan).

Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Hosnan, S.H., sesaat setelah berkirim surat protes keras kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (13/5). Surat protes dan permintaan klarifikasi bernomor 084/SK/LBH/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016 itu diterima langsung oleh petugas di Sekretariat PN Surabaya di Jalan Arjuno No. 16-18, Surabaya, pada hari yang sama.

Sebelumnya, pada Rabu, 11 Mei 2016, Tim Advokasi Waduk Sepat mengajukan pendaftaran gugatan di PN Surabaya dengan terlebih dahulu perwakilan tim melakukan pendaftaran surat kuasa. Namun, sesaat setelah mendapatkan Nomor Register Surat Kuasa: 1072/HK/V/2016, Tim Advokasi Waduk Sepat diminta untuk membayar biaya pendaftaran surat kuasa yang awalnya tidak ditentukan besarannya, tetapi kemudian disampaikan oleh petugas bahwa biayanya sebesar Rp 50 ribu.

“Tim Advokasi Waduk Sepat bersedia untuk membayar dan meminta agar dibuatkan tanda bukti pembayarannya. Namun, petugas pada bagian Panitera Muda Hukum tidak mau memberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana mestinya. Mereka mengatakan, itu sudah biasa,” ungkap Hosnan.

Ia melanjutkan, perbuatan yang dianggap “biasa” menurut petugas tersebut mengakibatkan perdebatan yang alot dengan Tim Advokasi Waduk Sepat. “Padahal Tim Advokasi tidak ada keberatan sama sekali untuk membayar, apabila memang diperintahkan oleh negara untuk membayar. Bahkan, uang sebesar Rp 100 ribu telah disiapkan dan akan diserahkan,” tambahnya.

Pria yang juga Pengacara Publik LBH Surabaya itu mengatakan, setelah melewati proses-proses yang tidak ada manfaatnya, Tim Advokasi Waduk Sepat akhirnya mendapatkan kwitansi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, yakni kwitansi untuk pembayaran leges, bukan untuk pendaftaran surat kuasa. Pada kwitansi tersebut tertulis biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp 5 ribu.

“Beberapa tahun terakhir, LBH Surabaya melakukan advokasi untuk mendorong dan menjaga marwah, martabat, serta kewibawaan Pengadilan. Namun, kejadian yang menimpa Tim Advokasi Waduk Sepat tersebut masih memperlihatkan sosok Pengadilan yang belum mampu menjaga marwah, martabat, dan kewibawaannya sendiri,” katanya.

Atas peristiwa itu, LBH Surabaya meminta kepada Ketua PN Surabaya, pertama, untuk memberikan klarifikasi terkait masalah tersebut dan memberikan kejelasan mengenai biaya resmi yang harus dibayarkan guna pendaftaran surat kuasa. Kedua, meminta agar segala pembiayaan yang berhubungan dengan perkara dipublikasikan dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan.(*/zal)

2 COMMENTS

  1. Jgn ada masyarkat yg mengatakan wong cuma Rp50,- dibikin ribut. Krn sy sendiri sering mendengar cibiran masyarakat lingkungan kita sendiri ketika kita minta bukti pembayaran semacam itu, bukti pembayaran parkir, bukti pemberian sumbangan di mini market / supermarket dll.

    • Terima kasih atas komentarnya, Pak Muhammad Said Sutomo.

      Jangankan Rp 50 ribu, seribu rupiah pun, kalau pungutan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan (istilah lainnya pungutan liar), maka masyarakat WAJIB untuk tidak membayar dan mengajukan protes.

      Demikian dan terima kasih.(*)

LEAVE A REPLY