Waduk Sepat Menggugat Walikota, Ketua DPRD, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

0
713

Keadilan harus ditegakkan, kesewenang-wenangan wajib dilawan. Setelah lebih dari 60 hari, pascasomasi yang dilayangkan warga Dukuh Sepat, Walikota Surabaya dan Ketua DPRD Kota Surabaya belum juga mencabut SK Walikota Surabaya Nomor 188.451.366/436.1.2/2008 tentang “Pemindahtanganan Dengan Cara Tukar Menukar Terhadap Aset Pemerintah Kota Surabaya Berupa Tanah Eks. Ganjaran/ Bondo Desa di Kelurahan Beringin, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Dengan Tanah Milik PT. Ciputra Surya”.

Berkali-kali warga Dukuh Sepat melakukan upaya nonlitigasi untuk memperjuangkan Waduk Sepat tersebut, berkali-kali pula Walikota Surabaya dan Ketua DPRD Kota Surabaya tidak menanggapinya. Bahkan, protes warga terhadap alih fungsi Waduk Sepat beberapa kali harus berakhir dengan bentrokan yang mengakibatkan korban luka pada pihak warga. Pada 4 Juli 2011, warga yang melakukan penolakan terhadap pemagaran wilayah Waduk Sepat harus menghadapi ancaman kriminalisasi, meskipun kemudian dihentikan setelah ada mediasi dari Komnas HAM. Pada 14 Agustus 2015, pengosongan paksa dan pemagaran yang dilakukan oleh pihak pengembang dibantu kepolisian terhadap lahan tersebut mengakibatkan beberapa warga mengalami luka dan terdapat barang-barang warga yang dirusak selama proses tersebut. Akibat pemagaran yang dilakukan, aset warga seperti musala yang terletak di dalam kawasan tersebut juga tidak bisa lagi diakses.

Pada hari ini, Rabu, 11 Mei 2016, warga Dukuh Sepat, Lidah Kulon, melakukan upaya litigasi dengan mengajukan gugatan citizen law suit (CLS) kepada Walikota Surabaya dan Ketua DPRD Kota Surabaya di Pengadilan Negeri Kota Surabaya. Gugatan ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh warga untuk memperjuangkan hak atas lingkungannya, hak atas sanitasi, dan hak ekonomi, sosial, serta budayanya. Gugatan CLS sendiri merupakan gugatan warga negara, masuk ke dalam ranah hukum acara perdata. Tentu, tuntutan warga di dalam gugatan ini bukanlah ganti rugi materiil, tetapi memastikan bahwa SK Walikota Surabaya Nomor 188.451.366/436.1.2/2008 tentang “Pemindahtanganan Dengan Cara Tukar Menukar Terhadap Aset Pemerintah Kota Surabaya Berupa Tanah Eks. Ganjaran/ Bondo Desa di Kelurahan Beringin, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Dengan Tanah Milik PT. Ciputra Surya” batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Untuk diketahui, kasus Waduk Sakti Sepat berawal dari Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008 yang melepaskan tanah tersebut kepada PT Ciputra Surya, Tbk sebagai bagian dari obyek tukar guling antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Ciputra Surya, Tbk berdasarkan Perjanjian Bersama Nomor 593/2423/436.3.2/2009 dan Nomor 031/SY/sm/LAND-CPS/VI-09, tertanggal 4 Juni 2009. Tukar guling ini sendiri merupakan bagian dari pembangunan Surabaya Sport Centre (SSC) di Pakal. Dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan pasca tukar guling tersebut, wilayah Waduk Sepat dinyatakan sebagai “tanah pekarangan”, padahal hingga kini, kawasan tersebut masih berfungsi sebagai waduk.

Waduk Sepat bukan satu-satunya waduk atau embung yang hilang di kawasan Kecamatan Lakarsantri dan sekitarnya, sebelumnya sebuah waduk yang dikenal masyarakat sebagai Waduk Jeruk juga sudah menghilang berubah menjadi kawasan pemukiman elit.  Padahal, waduk-waduk tersebut mempunyai beragam fungsi dalam mayarakat. Secara ekologis, waduk menjadi habitat alami bagi berbagai jenis ikan dan burung lokal maupun migrasi. Keberadaan waduk sebagai bagian dari sistem pengairan yang selama ini digunakan juga turut membantu mengatasi banjir dan kekeringan bagi pertanian di sekitarnya. Secara ekonomi, keberadaan waduk yang juga difungsikan sebagai pertanian dan area pemancingan juga turut mendongkrak ekonomi warga disekitarnya. Secara sosial, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, waduk telah menjadi pengikat kultural dalam masyarakat. Menghilangkan waduk-waduk tersebut pada dasarnya adalah menghilangkan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menimbang kenyataan bahwa Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, selalu mengusung pendekatan yang “berwawasan lingkungan” dalam visi pembangunan kota, berlarut-larutnya kasus Waduk Sepat akan menjadi pertanyaan besar terhadap citra tersebut. Meskipun tukar-guling lahan terjadi di era sebelum Risma menjadi walikota, namun pembiaran terhadap kasus ini yang terjadi selama beliau menjabat menjadi walikota nampak tidak sesuai dengan citra “berwawasan lingkungan” yang diusungnya.  Apalagi Walikota Surabaya, Tri Risma Harini sebelumnya telah berjanji untuk mengembalikan waduk sepat kepada warga pedukuhan Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Lakarsantri. Risma bahkan telah ikut menanam pohon di kawasan Waduk Sepat. Hal ini menunjukkan bahwa walikota menyadari pentingnya kawasan Waduk Sepat bagi kepentingan sosial ekologis secara luas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Advokasi Waduk Sepat yang terdiri dari LPBP, WALHI Jatim, LBH Surabaya, Cmars Surabaya, SCCC, dan Pusham Surabaya akan melakukan terus menagih janji Walikota Surabaya untuk mencabut SK Walikota Surabaya Nomor 188.451.366/436.1.2/2008, mengembalikan fungsi Waduk Sepat, dan mengembalikan pengelolaan Waduk Sepat kembali kepada masyarakat.

Kontak Media:
Rere Christanto (WALHI Jatim) : 083857642883
Rohim (Ketua LPBP/ Jubir Warga Waduk Sepat) : 081217218556

TIM ADVOKASI WADUK SEPAT:

LPBP, WALHI Jatim, LBH Surabaya, Cmars Surabaya, SCCC, dan Pusham Surabaya

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY