LBH Lahir karena Negara Tidak Hadir

0
521

LBH Surabaya – Pelaksanaan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 2016 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada hari kedua berlangsung di Aula Kantor LBH Surabaya, di Jalan Kidal No. 6, Surabaya, Jumat (25/3). Walaupun bertepatan dengan hari libur nasional, sebanyak 20 peserta masih tampak antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Adalah Abdul Fatah, S.H., M.H., yang menjadi pemateri pertama di hari ini. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Riset, Pengembangan, dan Kerjasama LBH Surabaya itu menyampaikan materi terkait “Organisasi Bantuan Hukum dan Ke-LBH-an”.

Fatah, demikian sapaan akrabnya, memberikan judul “LBH Lahir karena Negara Tidak Hadir” pada paper yang disampaikannya kepada para peserta. “LBH hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar dan demi tegaknya hukum,” ungkapnya.

“Gerakan bantuan hukum yang dilakukan oleh YLBHI-LBH menggunakan pendekatan struktural, yang kemudian dikenal dengan istilah gerakan bantuan hukum struktural,” ujarnya. “Bantuan hukum struktural yang dilakukan oleh YLBHI-LBH terletak pada kegiatan advokasinya dan tidak terseret pada aktivitas pembelaan legal formal semata,” tambahnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya itu melanjutkan, YLBHI-LBH dalam aktivitas layanan bantuan hukumnya diarahkan pada tiga hal. Pertama, terpenuhinya penegakan hukum sebagaimana mestinya. Kedua, adanya penghormatan hak asasi manusia. Ketiga, mendorong demokratisasi di Indonesia.

Tepat pukul 15.00 WIB, materi pertama di hari kedua telah diakhiri. Selanjutnya, untuk lebih menguatkan konsepsi tentang advokasi, para peserta dibekali materi yang kedua tentang “Advokasi Kebijakan dalam Perspektif Bantuan Hukum Struktural”.

Pemateri kedua pada hari ini adalah Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H. Pengacara Publik LBH Surabaya itu mengungkapkan, advokasi kebijakan dalam perspektif bantuan hukum struktural merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju.

“Advokasi bukanlah revolusi, tapi merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi keterwakilan, proses-proses politik, dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku,” tambah pria yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura itu.(*/zal)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY