Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 Perlu Dicabut!

0
619

Oleh:

Moh. Soleh, S.H.

Beberapa waktu yang lalu, Jawa Timur dihebohkan dengan adanya pengakuan Nabi oleh seseorang dari Jombang, Gus Jari. Ia mengaku mendapatkan wahyu sejak 2004. Hingga saat ini, sudah ratusan orang mengikuti ajaran yang disampaikannya.

Pengakuan Gus Jari sebagai Nabi Isa Habibullah lantas mendapatkan respon dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang. MUI setempat mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran Gus Jari tertanggal 23 Februari 2016.

Salah Kaprah Kewenangan MUI

Setelah adanya fatwa sesat terhadap ajaran Gus Jari oleh MUI Kabupaten Jombang, pemerintah dan aparatur penegak hukum harus siaga dan memberikan perlindungan terhadap Gus Jari serta para pengikutnya. Pasalnya, belajar dari pengalaman beberapa kasus kekerasan berlatar belakang agama dan keyakinan, penyerangan dilakukan setelah adanya fatwa dari MUI. Oleh para penganut aliran keras, fatwa MUI dijadikan sebagai legitimasi untuk melakukan pembenaran, sehingga jangan sampai pemerintah dan aparat penegak hukum kecolongan dalam kasus Gus Jari di Jombang.

MUI, yang bukan merupakan lembaga negara (nonstate), diberikan kewenangan untuk menentukan sesat tidaknya suatu ajaran oleh Gubernur Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur (Pergub Jatim) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. Dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan, untuk agama Islam, kategori aliran sesat adalah jika memenuhi kriteria dan pertimbangan MUI. Pergub Jatim itulah yang dijadikan legitimasi oleh MUI dalam menentukan sesat tidaknya suatu ajaran.

Penulis berpandangan, memberikan kewenangan kepada MUI untuk menentukan sesat tidaknya sebuah aliran kepercayaan adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal yang diatur dalam Pergub Jatim tersebut. Padahal, kewenangan untuk menentukan benar atau salahnya seseorang adalah hakim. Dengan kata lain, seharusnya untuk membuktikan adanya sesat atau tidaknya aliran kepercayaan harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pengadilan. Artinya, kebenaran sesat tidaknya bukan dari sebuah nonstate yang belum juga diketahui standar penentuan sesat sebuah aliran.

Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 dalam Perspektif HAM

Beberapa kalangan masih berbeda pandangan terkait keluarnya Pergub Jatim tersebut. Ada yang berpandangan bahwa Pergub Jatim tersebut progresif. Hal ini dikarenakan aturan tersebut berani memberikan sikap yang tegas terhadap aliran-aliran menyimpang.

Di sisi yang lain, para aktivis hak asasi manusia (HAM) berpandangan, Pergub Jatim tersebut telah melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Para aktivis HAM juga berpendapat, Pergub tersebut seringkali dijadikan legitimasi oleh kaum mayoritas untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kaum minoritas yang dianggap sesat.

Jika melihat konsideran “mengingat” dalam Pergub tersebut, di situ mencantumkan Pasal 28 E, Pasal 28J, dan Pasal 29 UUD NRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekononi, Sosial, dan Budaya), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenan on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pertanyaaanya, “apakah Pergub tersebut telah sesuai dengan konsideran mengingat yang telah dicantumkan?”. Untuk menganalisis hal tersebut, perlu ditelaah isi Pergub Jatim dengan beberapa aturan terkait  HAM.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Pergub Jatim disebutkan, “Setiap kegiatan keagamaan dilarang berisi hasutan, penodaan, penghinaan dan/atau penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Dilanjutkan dalam ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang dilarang untuk menyebarluaskan dan/atau ikut membantu menyebarluaskan aliran sesat dan di Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, ”Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah harus segera menghentikan kegiatan tersebut”.

Sementara itu, pada Pasal 29 ayat (1) dijelaskan, “Negara menjamin kemedekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kalau dilihat dari Pasal 29 ayat (1) saja, jelas bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Negara seharusnya tidak boleh membatasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya. Pasalnya, hak-hak kebebasan tersebut sudah diakui secara nasional maupun internasional sebagai salah satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (nonderogable rights). Bahkan, dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negara wajib untuk tidak mengintervensi apalagi memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU HAM dan  Pasal 4 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Rekomendasi

Dalam penanganan kasus KBB, seringkali pemerintah dan aparatur penegak hukum masih cenderung memihak terhadap kaum mayoritas yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap kaum minoritas yang dianggap sesat. Misalnya, kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh penganut aliran sunni terhadap penganut aliran syiah di Kabupaten Sampang.

Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian yang seharusnya menghukum para pelaku pembakaran, penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap penganut syiah, malah menghukum Tajul Muluk selaku pimpinan aliran syiah Sampang dengan tuduhan penistaan agama. Kasus syiah Sampang merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi di Jawa Timur.

Belajar dari kasus tersebut, penanganan terhadap kasus KBB harus dirubah. Pemerintah dan aparatur penegak hukum harus tegas dalam menindak pelaku kekerasan dan main hakim sendiri terhadap aliran yang dianggapnya sesat. Pemerintah dan aparatur penegak hukum juga harus memberikan perlindungan dan jaminan terhadap setiap aliran yang dipercayai oleh setiap warga negaranya. Hal ini karena telah dijamin dalam UUD NRI 1945.

Selain itu, untuk menghindari semakin maraknya kasus kekerasan berlatar belakang agama dan keyakinan, maka Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 perlu dicabut. Pasalnya, Pergub Jatim tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Parahnya lagi, Pergub yang dibuat pada era Soekarwo itu memberikan kewenangan kepada MUI untuk menentukan sesat atau tidaknya suatu aliran kepercayaan. Padahal, MUI bukan lembaga negara (nonstate) dan tidak seharusnya memberikan “vonis” salah atau benar. (*)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY