Potret Perlindungan Hukum dan Pemulihan terhadap Hak KBB di Jawa Timur

0
542

Oleh:

Abdul Fatah, S.H., M.H.

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan salah satu rumpun dalam hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diadopsi pada 10 Desember 1948. Hak yang tertuang dalam DUHAM juga telah berkembang dalam beberapa instrument internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 16 Desember 1966 yang dalam hal ini Indonesia sendiri telah meratifikasi ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Hak-hak kebebasan tersebut sudah diakui secara internasional maupun nasional sebagai salah satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (non-derogable rights), bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negara wajib untuk tidak mengintervensi apalagi memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Selanjutnya, perlindungan terhadap hak atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat kita lihat di Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang menyatakan, “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut

Hak–hak sebagaiamana tersebut diatas dapat dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No. Hak-hak Kebebasan Beragama dan berkeyakinan Istrumen Hukum Substansi Pasal
1.  

 

 

 

Hak kebebasan untuk menganut, berpindah agama.

 

Pasal 18 DUHAM Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan.
Pasal 18 ICCPR

 

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri.

 

Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak Beragama…”.

 

Pasal 22 UU HAM “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu.”

“(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.”

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan tentang Hak-Hak Sipil Politik. Hak untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Berdasarkan instrumen hukum sebagaimana tabel di atas, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak setiap warga negara yang harus dilindungi oleh negara dan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan upaya pencegahan (preventif) supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang salah satunya konsen di isu hak asasi manusia pada 2015 telah melakukan monitoring dan advokasi terhadap beberapa pelanggaran kasus hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Timur, diantaranya sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

No. Bentuk Perbuatan Pelanggaran Pelaku Waktu Kejadian Perbuatan Lokasi/Daerah Kejadian Sumber
1. –       Penutupan dan menghentikan praktik pengobatan, paguyuban, dan penyiaran ajarannya.

–       Pemaksaan untuk bertobat dari keyakinannya

–       Perintah untuk selalu bersilaturahmi dengan para  alim ulama.

–       Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan

–       Majelis Ulama Indonesia (MUI)

–       Kodim 0826

–       Polres Pamekasan

–       Kapolsek Kecamatan Pegantenan

–       Danramil 0826/07 Kecamatan Pegantenan

20 Agustus 2015 Desa Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan Media Online: https://www.maduraterkini.com/berita-pamekasan/diduga-siarkan-ajaran-menyimpang.html )
2. –       Pelarangan melakukan kegiatan ibadah di rumah tinggalnya –       Kepala Lurah Ngagglik

–       Danramil Batu

–       Babinsa

–       Bhabinkamtibmas

–       BKSG Kota Batu

–       Ketua RW 08

–       Ketua RT

–       Tokoh Agama

–       Tokoh Masyarakat

–       P2A

–       Kasie Pemerintahan Kelurahan Ngaglik

05 Agustus 2015 Desa Ngaglik, Kota Batu Warga
3. –        Tidak diperpolehkan mengurus KTP

–       Tidak diperbolehkan pulang kampung

–       Tidak boleh menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Sidoarjo

–       Aparat kepolisian Sampang

–       Dispenduk Sampang

–       Bakesbangpol Sampang

–       Pemerintah Provinsi Jawa Timur

–       Sekolah Dasar Sidoarjo

20 Juli 2015 Sampang warga
4. –       Pelarangan pulang kampung

–       Pemaksaan pindah keyakinan

–       Warga masyarakat

–       Pemerintah setempat

22 Juni 2015 Sampang http://nasional.news.viva.co.id/news/read/641072-dua-tahun-terusir-usai-tragedi-sampang
5. –       Seminar penolakan Faham Syiah –       Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya;

–       KH. Idrus Ramli (Dewan Pakar ASWAJA NU Center Jawa Timur).

01 November 2015 Surabaya http://www.nugarislurus.com/2015/11/kyai-idrus-jelaskan-penyimpangan-syiah-dengan-rujukan-dan-metode-aswaja.html
6. Kampanye anti Syi’ah –       Pimpinan Aswaja

–       Anggota Aswaja

–       Kepolisian Bangil – Pasuruan

14 Oktober 2015 Bangil – Pasuruan http://www.nugarislurus.com/2015/10/pawai-ribuan-aswaja-bangil-anti-syiah-bersama-nu-garis-lurus.html#axzz3pGWXXiuD
7. Deklarasi penolakan penyebaran faham-faham liberal, syiah, wahabi, dan penista agama –       Tokoh masyarakat yang tergabung dalam AUMA

–       Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf

–       Komandan Resor Militer 084/Bhaskara Jaya Kolonel Infanteri Nur Rahmad

–       Komandan Distrik Militer 0829 Bangkalan Letkol Infanteri Sunardi Istanto,

–       Wakila Kepala Polres Bangkalan Komisaris Mudakkir,

–       Wakil Bupati Bangkalan,

–       Wakil Bupati Pamekasan.

Sabtu, 31 Oktober 2015. Bangkalan Madura http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/31/079714814/gus-ipul-ada-ajaran-yang-bikin-surga-menjadi-sepi
8. –       Tidak diperbolehkan pulang kampung untuk merayakan hari raya Idul Adha –       Aparat kepolisian

–       Bakesbangpol

–       Aparat pemerintah kabupaten Sampang

24 September 2015 Sampang /  Sidoarjo http://www.antarajatim.com/lihat/berita/164988/pengungsi-syiah-sampang-tak-bisa-toron

http://www.jatimtimes.com/baca/104365/20150924/150241/pengungsi-syiah-di-sidoarjo-tak-bisa-toron-ke-sampang/

http://jatim.metrotvnews.com/read/2015/09/24/173290/rindu-tapi-warga-syiah-tak-bisa-toron-ke-sampang

 

Berdasarkan pada beberapa kasus pelanggaran HAM sebagaimana pada tabel di atas, bahwa pelaku pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau pemerintah daerah, akan tetapi juga dilakukan oleh aparat kepolisian, yang mana seharusnya pihak kepolisian memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagaimana tugas dan fungsinya yang tertuang dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa tugas kepolisian adalah “Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, aparat kepolisian yang diberi otoritas oleh undang-undang dalam memberikan perlindungan seharusnya melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Aparat kepolisan tanpa alasan apapun harus memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa melihat latar belakang agama dan kepercayaannya, karena jika hal itu tidak dilakukan oleh aparat kepolisian, maka hal tersebut merupakan bagian dari bentuk pelangaran hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU HAM. Di samping itu, aparat kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran HAM harus beracuan pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Polri merupakan lembaga hasil reformasi telah dilengkapi oleh kebijakan internal yang lebih berprespektif HAM. Sebagai contohnya adalah Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemolisian Masyarakat, dan berbagai aturan lainnya (khususnya terkait pengendalian massa dan penggunaan kekuatan). Ini semua seharusnya bisa memperkuat peran polisi sebagai pelindung HAM terhadap warga negaranya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya memandang penting peran kepolisian dalam penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini untuk  mencegah terjadinya tindakan kekerasan serta memberikan perlindungan bagi semua warga negara tanpa melihat latar belakang agama dan kepercayaannya.

Selain itu, LBH Surabaya pada 2015 juga telah melakukan pendekatan terhadap aparat penegak hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan. Hal ini dilakukan untuk melihat peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang mana institusi kepolisian maupun kejaksaan sampai saat ini masih belum mempunyai unit khusus dan standar operasional (SOP) secara khusus dalam menangani kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pentingnya unit dan SOP khusus tersebut bertujuan dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan lebih berperspektif HAM.

Tidak terlepas dari itu, bahwa dalam kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sering kali hak-hak korban diabaikan oleh pemerintah. Hal ini dapat terlihat pada korban kekerasan yang terhadap penganut syiah di Kabupaten Sampang yang sampai saat ini korban menjadi pengungsi di Rumah Susun Puspa Agro Sidoarjo tanpa ada kepastian kapan mereka dipulangkan. Seharusnya dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap korban sebegaimana yang tertuang dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur”.

Kasus-kasus tersebut setidaknya memberikan gambaran yang jelas bahwa negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah gagal dalam menjalankan kewajibannya (state obligation) untuk memenuhi (to fullfil), menghormati (to respect), dan melindungi (to protect) hak-hak masyarakat Jawa Timur atas hak kebabasan beragama dan berkeyakinan. Oleh karena itu, LBH Surabaya memandang penting kiranya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM supaya pihak kepolisan dan kejaksaan maupun pemerintah lebih meningkatkan profesionalisme dengan penguasaan hukum HAM dan netralitasnya dalam menangani pelanggaran kasus hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.(*)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY