Penanganan Kasus melalui Nonlitigasi pada 2015

0
1195

Sepanjang 2015, LBH Surabaya melakukan penanganan terhadap enam kasus sebagaimana tabel  berikut:

NO NAMA KASUS URAIAN SINGKAT KASUS
1 PKL Belakang UWKS Kasus ini berkaitan dengan hak atas pekerjaan, hak atas standar kehidupan yang layak dan hak atas pemukiman.

Warga Jalan Dukuh Kupang yang berprofesi sebagai pedagang di gang belakang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) yang berjumlah sekitar 41 KK telah menerima Surat Pemberitahuan Nomor: 300/2732/436.8/2014 tertanggal 08 Agustus 2014 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang ditujukan kepada Warga Jalan Dukuh Kupang Gang Belakang UWKS yang berisi pemberitahuan untuk segera pindah dan membongkar sendiri bangunannya di sepanjang Jalan Dukuh Kupang Gang Belakang UWKS, padahal para warga sejak tahun 1979 telah menempati tanah tersebut hingga saat ini untuk kegiatan ekonomi, yakni berjualan.

2 Sengketa Waduk Sepat antara Warga dengan Pemkot Surabaya dan PT. Ciputra Surya Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Waduk sepat adalah tanah kas desa (TKD) atau bondho deso yang merupakan hak kolektif masyarakat Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Tanah tersebut berupa tanah waduk seluas sekitar 60.000 m2 terletak di wilayah RW 03 dan RW 05. Pemerintah Kota Surabaya telah melepaskan tanah tersebut kepada PT. Ciputra Surya, Tbk. dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008, atas persetujuan DPRD Kota Surabaya dengan Surat Keputusan No. 39 Tahun 2008. Tanah waduk warga Dukuh Sepat tersebut termasuk menjadi objek tukar guling yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya (saat Walikota Bambang D.H.) dengan PT. Ciputra Surya, Tbk. berdasarkan Perjanjian Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Ciputra Surya, Tbk. Nomor 593/2423/436.3.2/2009 / Nomor 031/SY/sm/LAND-CPS/VI-09, tanggal 4 Juni 2009. Warga Dukuh Sepat sejak semula menyatakan menolak peralihan hak atas tanah waduk tersebut. Diduga terdapat penyimpangan dalam proses tukar guling tersebut.

3 Sengketa Tanah Gunungsari Surabaya antara TNI (Kodam V Brawijaya) dengan Warga Kasus ini berhubungan dengan pemenuhan hak atas pemukiman.

Juni 2015 menjadi bulan yang pahit bagi sekitar 109 KK warga Gunungsari Surabaya. Pasalnya di bulan itu mereka diminta untuk menandatangani MOU sewa atas tanah yang mereka tempati yang diklaim aset TNI (KODAM V Brawijaya). Bagi mereka yang tidak mau akan dilakukan “penertiban”. Padahal menurut warga, tanah yang mereka tempati adalah sah milik warga dengan beberapa dokumen yang dimiliki.

Atas “ancaman” tersebut, warga yang sudah tinggal puluhan tahun tersebut melakukan “perlawanan” dengan menolak untuk menandatangani MOU yang dibuat oleh KODAM V Brawijaya.

4 Warga Terdampak “Penutupan” Lokalisasi Dolly Kasus ini berhubungan dengan pemenuhan hak atas standar hidup yang layak.

Pasca “penutupan” lokalisasi Dolly, banyak sekali dampak sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekitar.

Warga terdampak merasa bahwa program yang dijanjikan Pemkot Surabaya selama ini dalam mengatasi dampak sosial ekonomi dari “penutupan” lokalisasi Dolly hanya sebatas janji dan dalam realisasinya tidak mampu mengatasi masalah sosial ekonomi warga terdampak.

Untuk itu, di akhir tahun 2015, warga terdampak mencoba melakukan upaya agar dapat mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi, salah satunya dengan melakukan kajian terhadap potensi upaya hukum guna mengatasi masalah ekonomi sosial yang mereka hadapi.

5 Sengketa Lahan Parkir di Jalan Semarang, Surabaya antara Sopir Mobil Sewaan versus Dishub Kota Surabaya Kasus ini berhubungan dengan hak atas pekerjaan dan hak atas standar hidup yang layak.

Beberapa sopir mobil sewaan yang terbiasa parkir di sekitar pom bensin di Jalan Semarang Surabaya secara tiba-tiba dikejutkan oleh adanya rambu lalu lintas dilarang parkir di area biasa mereka parkir untuk menunggu order sewaan. Penempatan rambu tersebut terkesan agak aneh karena diletakkan ditempat yang tidak biasa dan dipasang oleh Dishub Kota Surabaya.

Atas masalah tersebut, para sopir melakukan upaya-upaya agar mereka nyaman dalam memparkir kendaraannya sebagaimana yang selama ini mereka lakukan.

6 Pembunuhan dan Penganiayaan aktivis penolak tambang Desa Selok Awar-awar Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak hidup, dan Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman.

Kasus ini bermula sekitar Januari 2015 Kepala Desa Selok Awar-Awar mengumpulkan warga untuk membahas rencana wisata alam, warga setuju. Namun dalam perjalanannya, rencana tersebut berganti dengan penambangan pasir besi.

Penambanganan pasir besi tersebut menuai penolakan dari masyarakat karena nyata-nyata telah menyimpang dari rencana sebelumnya dan telah merusak lingkungan sekitar. Masyarakat yang bergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir Desa Selok Awar-Awar melakukan berbagai upaya agar penambangan dihentikan. Mulai dari berkirim surat ke berbagai instansi pemerintah, namun tidak pernah ada respon konkrit.

Berbagai teror (bahkan ancaman pembunuhan) dialami oleh masyakatat penolak tambang pasir ini, namun teror tersebut tidak menyurutkan langkah mereka dalam melakukan penolakan.

Pada tanggal 26 September 2015 kurang lebih Pukul 07.30 WIB terjadi penjemputan paksa dan penganiayaan terhadap dua anggota masyarakat penolak tambang yaitu Tosan dan Salim/P. Kancil yang dilakukan massa yang dipimpim oleh Desir yang mengakibatkan SALIM /P.KANCIL meninggal dan Tosan mengalami luka berat.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY