Penanganan Kasus melalui Litigasi pada 2015

0
768

LBH Surabaya – Sepanjang 2015, LBH Surabaya menangani sebanyak lima kasus litigasi, yang terdiri dari tiga kasus pidana dan dua kasus perdata, sebagaimana tabel berikut:

NO PERKARA URAIAN SINGKAT KASUS
1 Kasus Sumber Mata Air Gemulo

Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kasus ini bermula dari perjuangan warga di sekitar Sumber Mata Air Gemulo yang menolak rencana pembangunan hotel di kawasan tersebut tanpa dilengkapi perijinan yang sah.  Oleh karena itu, salah seorang warga digugat perbuatan melawan hukum oleh pihak pengembang hotel karena memperjuangkan kelestarian Sumber Mata Air Gemulo di Kota Batu.

2 Peradilan Sesat Kasus Penembakan di Banyuwangi

Kasus ini berkaitan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Proses hukum terhadap S. diduga merupakan peradilan sesat, karena terdapat banyak kejanggalan sejak proses penyidikan di Polsek Gambiran.

S. didakwa atas dugaan tindak pidana mengakibatkan orang lain mati karena kesalahannya (kealpaannya), melanggar ketentuan pidana pasal 159 (subsidair) atau Pasal 360 ayat (1) KUHP (primair).

3 Gugatan Citizen Law Suit Hak Atas Lingkungan

Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kasus ini berawal dari adanya pembiaran dari negara terhadap adanya pembangunan pertokoan dan pergudangan City Nine di sempadan sungai dusun Gading, desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Jawa Timur yang dilakukan oleh pengembang PT. Graha Mitra Niaga Investindo. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut jelas mengancam kelestarian sungai dengan nomor perkara: 92/Pdt.G/2014/PN.Gsk, yang diajukan oleh Rully Mustika Adya melawan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Gubernur Jawa Timur, Bupati Gresik, dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat.

4 Kriminalisasi Aktivis

Kasus ini berkaitan dengan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.

Sejumlah aktivis buruh kertas leces membuat Group Facebook yang sifatnya tertutup hanya bagi anggotanya saja. Group Facebook tersebut dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, konsolidasi, koordinasi dan diskusi diantara para anggota organisasi buruh yang tergabung dalam SEKAR.

Delapan orang dilaporkan ke Polda Jatim oleh salah seorang pimpinan PT. Kertas Leces karena dianggap mendiskusikan atau membuat pernyataan yang menurut pelapor dianggap mencemarkan nama baiknya.

Polda kemudian memproses para aktivis buruh tersebut dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik menggunakan sarana ITE.

Kasus ini sebenarnya kuat dugaan sebagai aksi balas dendam dari managemen PT. Kertas Leces atas aksi-aksi para buruh yang menuntut hak-haknya, terutama aksi buruh yang melaporkan dirut PT. Kertas Leces (dalam kasus ini Pelapor) atas kasus korupsi dan telah di vonis oleh PN Kraksaan.

5 Kriminalisasi Petani

Kasus ini berhubungan dengan pemenuhan hak atas standar hidup yang layak.

Pak J. adalah petani hutan yang menggarap lahan PERHUTANI KPRH Probolinggo bersama bersama warga +/- 600 warga lainnya) yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani antara lain Forum Perjuangan Petani Tengger sejak tahun 2001 (14 tahun) dengan membayar uang pendaftaran buka lahan sebesar Rp 200.000,- yang di bayarkan ke LMDH setempat. Atas penggarapan lahan tersebut, diduga setiap tahun Joyo dan warga lainnya juga dipugut uang sharing sebesar Rp 200.000 oleh pengurus LMDH dengan ancaman jika tidak membayar maka lahan ditutup dan diusir.

Pada 2015, Pak J. terlibat didalam Kelompok Masyarakat yang akan mengajukan permohonan hak tanah dalam Kawasan Hutan melalui program pemerintah bernama IP4T Dalam Kawasan Hutan sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala BPN RI Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tanah Di Dalam Kawasan Hutan.

Atas hal tersebut, Pak J. akhirnya ditangkap dan diproses hukum dengan tuduhan mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Primair), melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Subsidair), turut serta mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (lebih subsidair) atau melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY