400.000 Buruh di Jatim Kena PHK

0
524

SURABAYA–Sepanjang 2015 kemarin, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh di Jatim cukup besar. Setidaknya ada 400.000 orang yang mengalami PHK dari tempat mereka bekerja.

Data tersebut menjadi catatan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, khususnya pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Ketua Bidang Ekosob LBH Surabaya Abdul Wahid mengatakan, jumlah 400.000 orang yang mengalami PHK tersebut didapat dari data BPJS Ketenagakerjaan Jatim. “Jumlah tersebut merupakan data hingga September 2015,” katanya.

Data tersebut jauh lebih besar dibandingkan hasil monitor yang dilakukan LBH Surabaya. Selama 2015, hasil monitor menunjukkan bahwa ada 21 kasus PHK massal di Jatim, dengan jumlah karyawan atau buruh yang di-PHK mencapai 3.917 orang. Tentu jumlah PHK yang dianggap cukup fantastis ini akan menambah jumlah pengangguran di Jatim. “Hak atas pekerjaan ini menjadi catatan penting bagi kami, termasuk hak atas upah yang layak,” katanya.

Menurut Wahid, alasan PHK massal oleh perusahaan tersebut karena perusahaan merugi dan harus melakukan efisiensi jumlah karyawan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi. Dia menandaskan, banyaknya PHK membuktikan bahwa pemerintah lalai memenuhi hak atas pekerjaan warganya. Sebab, selama ini peran pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak mampu mencegah PHK di daerahnya.

“Bahkan, dengan adanya implementasi Undang-Undang No 23/2014 tentang pemerintah daerah mengatur kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan di provinsi, hal tersebut berpotensi banyak sekali pelanggaran ketenagakerjaan di daerah-daerah,” paparnya.

Dalam catatan akhir tahun, LBH Surabaya juga menjelaskan bahwa selama 2015, setidaknya ada 80 perusahaan di ring satu (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto) yang mengajukan penangguhan UMK. Dari 80 perusahaan itu, tercatat ada 52.028 pekerja atau buruh. Sedangkan, jumlah perusahaan yang tidak membayar buruh sesuai UMK mencapai 329 perusahaan. “Artinya apa, buruh belum mendapatkan upah sesuai UMK yang telah ditetapkan,” tandas Wahid.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Buruh Jatim Jamaludin menambahkan, bukti adanya data 400.000 buruh di Jatim yang di PHK itu berasal dari pengambilan jaminan hari tua (JHT) di Kantor BPJS. “Data ini jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Jatim,” katanya.

Dia menandaskan, masalah lain yang saat ini masih melanda kaum buruh adalah masalah jaminan sosial. Dari sekitar 5 juta buruh yang ada di Jatim, ternyata baru sekitar 10% yang sudah mendapatkan jaminan sosial dari perusahaan tempat mereka bekerja. Belum terpenuhinya jaminan sosial tersebut menjadi indikator akan masih rendahnya upah yang diterima buruh.(Lutfi Yuhandi)

Sumber:

Koran Sindo, 1 Januari 2016

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=4&n=2&date=2016-01-01

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY