Penanganan Kasus melalui Nonlitigasi pada 2014

0
566

LBH Surabaya – Sepanjang 2014, LBH Surabaya melakukan penanganan terhadap enam kasus sebagaimana tabel  berikut:

NO NAMA KASUS URAIAN SINGKAT KASUS
1 Pensiunan BRI

Kasus ini berkaitan dengan hak atas jaminan sosial.

Para pekerja PT BRI Persero yang diputus hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun mulai 30 Maret 2003 hingga 1 Desember 2012 yang tidak mendapatkan pesangon, sehingga pada  tanggal 1 Oktober 2012, Direksi BRI mengeluarkan Surat Keputusan Nokep: 883-DIR/KPS/10/2012 Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal yang menafsirkan sendiri mengenai ketentuan pesangon dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga para pekerja tidak mendapatkan hak atas pesangon.

2 Pensiunan PLN

Para Pensiunan PT. PLN (Persero) menempati sejak Rumah Dinas atau Rumah Jabatan sejak masih Pegawai yang berdasarkan jabatan dimiliki, mereka diberikan izin menempati.

Para Pensiunan beserta ahli warisan pensiunan yang dirugikan karena penerapan beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat PT. PLN (Persero) itu sendiri karena beberapa Keputusan Direksi PLN mulai dari SK Direksi PLN Nomor: 037.K/7850/DIR/1992 tertanggal 11 April 1992 tentang Kebijakan Perumahan di lingkungan PLN sampai dengan yang terakhir Surat Keputusan Direksi Nomor: 145.K/452/DIR/2000 tentang Biaya Pesangon Pengosongan Rumah Jabatan dan Rumah Instalasi PT. PLN (Persero), dimana beberapa para pensiunan telah mengajukan upaya agar bisa mendapatkan biaya tersebut, namun sampai sekarang tidak jelas tindak lanjutnya.  Namun, setelah keluar Surat Keputusan Direksi 1234.K/DIR/2011 yang intinya bahwa Rumah Jabatan tidak mendapat biaya pesangon pengosongan rumah, membuat para pensiunan dan ahli warisnya yang sudah mengajukan, dibatalkan dengan SK Direksi ini.

3 Yayasan Pendidikan SA (YPSA) versus BNI

Pada 11 Juli 2012, PT. BNI mengadakan ulang tahun yang ke-46. Pada saat ultah tersebut, diadakan lelang lukisan yang hasil lelangnya akan diserahkan seluruhnya ke Yayasan Pendidikan SA (YPSA). Lelang dengan harga Rp 46.000.000,-, namun hasil lelang tersebut tidak diserahkan ke YPSA.

YPSA adalah yayasan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak jalanan d kota Surabaya. Dedikasinya dalam mengentas anak-anak jalanan sudah diakui tidak hanya pada tingkat nasional, namun juga internasional.

4 CA Petani Kediri

Kasus ini berkaitan dengan hak atas pekerjaan dan hak atas standart kehidupan yang layak.

Bupati Kediri menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/282/418.32/2012 tentang Pembentukan Tim Penertiban Tanah Hak Guna Usaha (SGHU) PDP Margomulyo Kediri. Dengan adanya surat tersebut, pada 16 Maret 2014, PDP Margomulyo dengan dijaga oleh Satpol PP, Kepolisian, dan TNI secara bersama-sama membabati tanaman warga Plosoklaten di tanah SGHU PDP Margomulyo tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Padahal, tanaman yang dirusak akan segera dipanen. Luas tanah yang dirusak sekitar 242 hektar yang ditanami oleh 43 petani dengan nilai kerugian Rp 6.605.000.000,-.

5 PKL Dukuh Kupang

Kasus ini berkaitan dengan hak atas pekerjaan, hak atas standar kehidupan yang layak dan hak atas hunian/tempat tinggal.

Warga Jalan Dukuh Kupang yang berprofesi sebagai pedagang di gang belakang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) yang berjumlah sekitar 41 KK telah menerima Surat Pemberitahuan Nomor: 300/2732/436.8/2014 tertanggal 08 Agustus 2014 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang ditujukan kepada Warga Jalan Dukuh Kupang Gang Belakang UWKS yang berisi pemberitahuan untuk segera pindah dan membongkar sendiri bangunannya di sepanjang Jalan Dukuh Kupang Gang Belakang UWKS, padahal para warga sejak tahun 1979 telah menempati tanah tersebut hingga saat ini untuk kegiatan ekonomi, yakni berjualan.

6 Kepala Dusun di Kabupaten Bojonegoro

Kasus ini berkaitan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Pada tahun 2011, salah seorang Kepala Dusun  di Desa Ngranggonanyar, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro diberhentikan oleh Kepala Desa sesuai dengan SK Nomor: 141/126/51.112023/KEP/2011 karena diduga telah melakukan perbuatan asusila.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY