Penanganan Kasus melalui Litigasi pada 2014

0
603

LBH Surabaya – Sepanjang 2014, LBH Surabaya menangani sebanyak 14 kasus litigasi, yang terdiri dari 11 kasus pidana, satu kasus praperadilan, satu kasus perselisihan hubungan industrial, dan satu kasus perdata sebagaimana tabel berikut:

NO PERKARA URAIAN SINGKAT KASUS
1 Buruh PT. CJ Feed Jombang versus Polda Jawa Timur

Praperadilan diajukan oleh buruh PT. CJ Feed Jombang atas SP3 perkara dugaan penghalang-halangan dalam pembentukan serikat pekerja (FSPMI) yang ditangani oleh Polda Jatim.

Alasan SP3 adalah perkara tersebut tidak bisa ditingkatkan ke proses penyidikan atau pemeriksaan terhadap terlapor sebagai tersangka karena kasus tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja atau serikat buruh dibentuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja atau buruh, bahwa pembentukan serikat pekerja yang dibentuk SPMI hanya delapan orang.

Atas Praperadilan yang diajukan, Pengadilan Negeri Surabaya menjatukan putusan menolak permohonan Praperadilan, sehingga Buruh mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

2 Pidana Puger

Kasus ini adalah buntut dari adanya pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).

Pada September 2013, sekelompok orang melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap Pondok Pesantren (PP) Darussholihin Puger, Jember. Akibat dari penyerangan tersebut, 1 orang dari kelompok penyerang meninggal dunia dan sejumlah bangunan serta sepeda motor rusak.

LBH Surabaya yang sejak awal melakukan advokasi terhadap PP. Darussholihin atas hak KBB-nya, juga melakukan pembelaan terhadap sebanyak tujuh orang yang didakwa melakukan penganiayaan kepada salah satu korban sehingga menyebabkan meninggal dunia.

3 Kriminalisasi Aktivis: Pidana ITE Jombang

Kasus ini berhubungan dengan upaya penghalang-halangan hak berserikat buruh PT. CJ Feed Jombang (union busting), di mana kasus union busting-nya justru dihentikan perkaranya oleh Polda Jatim.

Seorang pekerja di PT. CJ Feed Jombang yang telah dilaporkan ke kepolisian karena melakukan tindakan secara melawan hukum yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja yaitu dengan cara memutar camera CCTV di ruangan CCR Poultry PT. CJ Feed Jombang sehingga camera tidak berfungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 jo. Pasal 49 UU ITE. Sehingga klien disidangkan di Pengadilan Negeri Jombang.

4 Perselisihan Hubungan Industrial antara Buruh versus PT. MAP

Kasus ini berkaitan dengan hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik.

PT. MAP merekrut pekerja/buruh yang dipekerjakan untuk proyek pertambangan PT. Trubainde Coal Mining di Melak, Kalimantan dengan sistem kerja 13:1, (siang: 7 hari, malam: 6 hari, libur: 1 hari) termasuk lembur yang dihitung 25 jam. Kemudian dengan alasan omzet perusahaan turun, secara sepihak diberlakukan sistem kerja baru, yaitu sistem kerja 6:1 (siang: 6 hari, libur: 1 hari, malam: 6 hari, libur: 1 hari) sehingga tidak ada lembur pada hari ketujuh sebagaimana pada sistem kerja 13:1. Sistem kerja baru tersebut sangat merugikan bagi pekerja/buruh, sehingga buruh melakukan protes dan berakhir dengan Perselisihan Hubungan Industrial.

5 Kriminalisasi Aktivis: Perbuatan Tidak Menyenangkan

Kasus ini berhubungan dengan Hak atas Kebebasan mengeluarkan pendapat.

I.K. dan kawan-kawan adalah aktivis yang dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik pada saat melakukan aksi pendudukan Balai Desa Sumurber, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Saat itu ada upaya tuntutan mundur  Kepala Desa Sumurber Achmad Syafii.

Berbagai poster dipampang oleh pengunjuk rasa yang membuat perangkat desa tak senang. Bahkan, ketika aparat desa yang hendak melepaskan berbagai spanduk dan dihalang-halangi, sehingga hal tersebut dianggap suatu perbuatan tak menyenangkan.

6 Dugaan Peradilan Sesat

Kasus ini berkaitan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Proses hukum terhadap S. diduga merupakan peradilan sesat, karena terdapat banyak kejanggalan sejak proses penyidikan di Polsek Gambiran.

S. didakwa atas dugaan tindak pidana mengakibatkan orang lain mati karena kesalahannya (kealpaannya), melanggar ketentuan pidana pasal 159 (subsidair) atau Pasal 360 ayat (1) KUHP (primair).

7 Kriminalisasi Aktivis Buruh Kertas Leces: Pidana ITE

Kasus ini berkaitan dengan Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.

Sejumlah aktivis buruh kertas leces membuat Group Facebook yang sifatnya tertutup hanya bagi anggotanya saja. Group Facebook tersebut dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, konsolidasi, koordinasi dan diskusi diantara para anggota organisasi buruh.

Delapan orang dilaporkan ke Polda Jatim oleh salah seorang pimpinan PT. Kertas Leces karena dianggap mendiskusikan atau membuat pernyataan yang menurut pelapor dianggap mencemarkan nama baiknya.

Polda kemudian memproses para aktivis buruh tersebut dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik menggunakan sarana ITE.

8 Kriminalisasi Aktivis: Penghasutan dan Pengrusakan.

Kasus ini berkaitan dengan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kasus ini bermula ketika Satpol PP bersama aparat Kepolisian melakukan pemasangan plakat bertuliskan  wilayah  bebas  prostitusi  yang  dilakukan pada  27  Agustus  2014,  di daerah  Putat  Jaya Surabaya. Hal ini membuat warga menolak terhadap plakat tersebut, sehingga  terjadi  bentrokan antara warga dengan Satpol PP dan Polisi.

9 Kasus Sumber Mata Air Gemulo

Kasus ini berhubungan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kasus ini bermula dari perjuangan warga di sekitar Sumber Mata Air Gemulo yang menolak rencana pembangunan hotel di kawasan tersebut tanpa dilengkapi perijinan yang sah.  Oleh karena itu, salah seorang warga digugat perbuatan melawan hukum oleh pihak pengembang hotel karena memperjuangkan kelestarian Sumber Mata Air Gemulo di Kota Batu.

10 Kriminalisasi Warga Sekitar Sumber Mata Air Gemulo (Masyarakat Bumiaji, Kota Batu) Kasus ini merupakan bagian dari kasus yang tertuang di poin 9. Selain digugat secara perdata, warga di sekitar Sumber Mata Air Gemulo yang menolak rencana pembangunan hotel di kawasan tersebut tanpa dilengkapi perijinan yang sah juga dilaporkan secara pidana oleh pihak pengembang dengan tuduhan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan;
11 Tindak Pidana Lingkungan Kasus ini merupakan rangkaian dari perjuangan warga dalam memertahankan kelestarian Sumber Mata Air Gemulo (poin 9 dan 10). Direktur Eksekutif WALHI Jatim melakukan pelaporan dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Panggon Sarkarya Sukses Mandiri karena mendirikan hotel diatas sumber mata air gemulo tanpa dilengkapi perijinan lingkungan dan Kepala UPT Kota Batu karena telah menerbitkan ijin kegiatan (IMB) tanpa dilengkapi ijin lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 109, 111 dan atau 115 UU Lingkungan Hidup kepada Polda Jatim. Laporan diterima oleh Polda Jatim dengan Tanda Bukti Lapor No. TBL/208/VII/2014/SUS/SPKT POLDA JATIM tertanggal 22 Juli 2014.
12 Laporan Pidana Pengrusakan lahan dan tanaman Petani Banyuwangi

Kasus ini berkaitan dengan hak atas pekerjaan, yakni hak atas standar kehidupan yang layak dan hak atas hunian/tempat tinggal.

Pada 27 September 2014, terjadi pengerusakan oleh PT. Wongsorejo terhadap tanaman milik para petani di Desa Wingsorejo Kabupaten Banyuwangi. Dalam kejadian tersebut para petani menjadi korban kekerasan/penganiyaan.

13 Kriminalisasi Petani Banyuwangi Kasus ini adalah buntut dari pengrusakan yang dilakukan oleh PT. Wongsorejo terhadap tanaman milik para petani di Desa Wingsorejo Kabupaten Banyuwangi pada 27 September 2014. Petani dilaporkan oleh pihak perusahaan (pendukung) karena merasa dianiaya oleh beberapa petani.
14 Pidana Kriminalisasi Aktivis Buruh SDA

Kasus ini berkaitan dengan hak atas kebebasan menyampaikan pendapat.

Dua orang buruh PT. Langgeng Makmur Industri (PT. LMI) didakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan (Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP). Hal ini merupakan akibat dari aksi mogok kerja legal yang dilakukan oleh buruh PT. LMI yang tergabung dalam Serikat Buruh Madani  (SBM) yang menuntut adanya kesejahteraan. Pada saat aksi mogok berlangsung, mereka diserang oleh sekelompok orang yang diduga suruhan dari PT. LMI.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY